Galamedia 26/07/2008 Tiap Tahun 1,4 Juta Siswa di Jabar Putus Sekolah
JATINANGOR, (GM).- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyatakan, setiap tahun di Jabar 1,4 juta siswa tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, khususnya dari SD ke SLTP dan dari SLTP ke SLTA. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemprov Jabar karena pendidikan wajib saat ini sembilan tahun atau sampai SLTP. Pernyataan Ahmad Heryawan itu disampaikan dalam acara penutupan rapat koordinasi perguruan tinggi negeri dan swasta di Jabar yang diselenggarakan di Hotel Khatulistiwa, Jalan Raya Jatinangor, Jumat (25/7). Heryawan menyatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasi masalah ini. Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota akan melakukan sweeping agar anak yang putus sekolah tersebut bisa dibantu pemerintah. "Wajib belajar sekarang sembilan tahun atau sampai SLTP. Artinya, mereka masih wajib sekolah," kata Heryawan. Menurut Heryawan, sweeping dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan siswa tidak melanjutkan sekolah. Dengan demikian, katanya, pemerintah bisa tahu apa yang harus dikerjakan dalam melaksanakan program wajib belajar tersebut. Ia menambahkan, masalah biaya menjadi alasan klasik bagi masyarakat. Jika memang ini masalahnya, kata Heryawan, pemerintah akan berupaya mendorong agar mereka bisa tetap sekolah. Namun, jika masalahnya karena anaknya malas, pemerintah juga akan berupaya memberikan advokasi kepada mereka. "Masalahnya tidak hanya persoalan biaya, bisa juga karena malas atau alasan lainnya," kata Heryawan. Sementara itu, dalam sambutannya Heryawan menyatakan, persoalan-persoalan pendidikan di Jabar demikian kompleks. Persoalan pendidikan di Jabar, katanya, berhubungan dengan berbagai aspek dan dimensi kehidupan masyarakat, khususnya masalah kemiskinan yang diakibatkan pengangguran dan rendahnya daya beli. Karena itu, ujarnya, dalam menyusun rancang bangun (grand design) kebijakan strategis pembangunan pendidikan di Jabar tidak cukup hanya melibatkan sektor pendidikan saja. "Harus melibatkan dimensi-dimensi lain seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat," katanya. Dalam dimensi politik, tambahnya, dapat diwujudkan melalui political will pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan ketentuan alokasi anggaran 20% dari APBD untuk pendidikan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, pembangunan pendidikan harus menyentuh aspek pengembangan/pemberdayaan ekonomi masyarakat dan potensi daerah, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Ahmad Heryawan menambahkan, perwujudan pendidikan yang pro publik tidak hanya cukup diwujudkan melalui pemenuhan anggaran pendidikan 20% dari anggaran, namun harus turut melibatkan peran serta pemerintah. Peran serta masyarakat, katanya, dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan nonformal (berbasis masyarakat). Pendidikan formal tersebut harus dapat membangun budaya informal learning pada masyarakat. (B.83