Refleksi: Rakyat yang lampunya berkedib-kedib mengunakan energi salah arah akibat dari pemborosan ataukah peniupan, korupsi termasuk salah urus negara oleh para penguasa?
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=174421 SUMBER DAYA Wapres: Penggunaan Energi Salah Arah Senin, 4 Juni 2007 JAKARTA (Suara Karya): Wapres Jusuf Kalla menyatakan, selama sekitar 40 tahun penggunaan energi di Indonesia salah arah. "Selama bertahun-tahun kita boroskan penggunaan bahan bakar (energi) yang kita miliki dengan cara menjual murah ke negara-negara pengimpor," katanya saat menyampaikan pidato dalam pencanangan Universitas Muhammadiyah Malang sebagai Kampus Agrokompleks dan Pusat Pengembangan Energi Terbarukan, Sabtu lalu, di Malang. Sebelum jumlah penduduk naik drastis dan harga minyak turun, Indonesia yang kaya energi demikian boros. Wapres mengingatkan, kebijakan itu sudah harus dirombak total karena kondisi saat ini jauh berbeda dan jumlah penduduk terus meningkat. Wapres mencontohkan, sekitar tahun 1960-1970-an, begitu harga minyak dunia naik Indonesia bisa tersenyum. Namun sekarang sebaliknya. Ketika harga minyak dunia naik, pemerintah dan komponen bangsa merengut. Dengan kondisi kekayaan alam yang makin menipis dalam menghasilkan energi, papar Wapres, kebijakan energi harus diubah. Pemerintah dan masyarakat harus pandai menghemat energi serta mulai menggalakkan penggunaan energi alternatif. Menurut Wapres, saat ini era harga energi murah sudah berakhir karena harga minyak mentah dunia terus melambung. Diperkirakan dalam beberapa tahun mendatang harga minyak mentah dunia sudah mencapai 100 atau bahkan 200 dolar AS per barel. Sekarang ini, kata Wapres, pemerintah tengah mengkaji harga energi yang seimbang untuk per orang pada tahun 2009. Itu dilakukan karena subsidi energi bagi masyarakat sudah mencapai Rp 80 triliun. "Oleh karena itu, kita semua harus mulai hemat energi dan menggunakan energi alternatif, seperti penggunaan minyak tanah juga harus mulai dikonversikan ke elpiji yang lebih murah, aman, dan bersih," ujarnya. Menanggapi kebijakan energi nasional tersebut, pengamat migas Achmad Qoyum Tjandarnegara menilai strategi penggunaan bahan bakar (energi) domestik yang digunakan pemerintah selama ini memang keliru. Misalnya ekspor gas murah ke Jepang dalam bentuk gas cair (liquefied natural gas/LNG) seharga Rp 2.500 per liter. Sedangkan untuk menutupi hilangnya energi itu pemerintah perlu mengimpor BBM dengan harga relatif lebih mahal, Rp 5.000 per liter. Padahal, menurut Qoyum, gas cair yang dijual ke luar negeri itu memiliki tingkat efisien lebih baik 30-50 persen dari bahan bakar yang diimpor. "Karena itu, langkah terbaik adalah stop ekspor dan menggunakan energi murah seperti gas di dalam negeri dan lebih efisien," kata Qoyum dalam percakapannya dengan Suara Karya di Jakarta, Minggu (3/6). Dalam perbandingannya, Qoyum menjelaskan, BBM impor menggunakan isi (contents) karbon mencapai di atas angka 17, sedangkan gas cair yang diekspor merupakan C-1 dan elpiji berada di angka 3-4. "Makin kecil carbon contents, maka makin efisien dan tidak berpolusi," ujarnya. Kebijakan pemerintah mengekspor gas, menurut Qoyum, adalah hal yang keliru. Sebab, penggunaan seluruh gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri menguntungkan negara hingga mencapai Rp 76,7 triliun. "Ini Rp 18,2 triliun lebih tinggi daripada (yang dihasilkan dari) kebijakan pemerintah saat ini, mengekspor gas sambil mengimpor bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah justru mendapat keuntungan besar dengan tidak melakukan ekspor gas," kata mantan Dirut Perusahaan Gas Negara ini. "Bila penggunaan BBM tidak bisa digantikan di dalam negeri, sudah dipastikan industri kita membeli lebih mahal dua kali lipat dibandingkan Singapura atau Malaysia," kata dia sambil menambahkan bahwa melalui selisih impor BBM dan penjualan gas, pemerintah mendapat keuntungan Rp 58,5 triliun. Selain itu, Qoyum juga mengatakan, untuk pemakaian BBM yang sebagian diimpor itu mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan subsidi lebih besar. Diperkirakan, kata dia, rata-rata tiap tahunnya negara mengeluarkan tidak kurang dari Rp 50 triliun untuk subsidi. "Artinya, selama 7 tahun subsidi mencapai Rp 350 triliun. Padahal, untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk gas, seperti pembangunan pipa, pengolahan LNG, maupun transportasi LNG (tanker) hanya membutuhkan tidak lebih dari Rp 250 triliun," ujar Qoyum. (Abdul Choir/Antara) [Non-text portions of this message have been removed]
