* Dugaan Korupsi: Bahan Gugatan Perdata BPPC Disiapkan Kompas, Kamis, 07 Juni 2007
Jakarta, Kompas - Kejaksaan Agung mulai menyiapkan bahan-bahan gugatan perdata yang akan diajukan terhadap Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, terkait pembekuan uang di Banque Nationale de Paris and Paribas Guernsey. Bahan yang disiapkan itu berkaitan dengan kerugian negara akibat korupsi di Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh atau BPPC yang melibatkan Tommy Soeharto. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Salman Maryadi di Kejagung, Rabu (6/6). "Obyek yang akan digugat berkaitan dengan BPPC. Apakah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakarta Selatan, kita lihat nanti," kata Salman. Dihubungi terpisah, Direktur Perdata pada Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Yoseph Suardi Sabda mengatakan, sebenarnya ia mengajukan tiga pilihan obyek gugatan perdata atas Tommy Soeharto kepada Jaksa Agung. Ketiga obyek tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di BPPC, korupsi tukar guling tanah gudang beras milik Badan Urusan Logistik di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, ke PT Goro Batara Sakti, serta korupsi di PT Sempati Air. Seperti diberitakan, Pengadilan Negeri Guernsey pada 23 Mei 2007 waktu setempat memperpanjang perintah pembekuan terhadap rekening PT Garnet Investment Limited di BNP Paribas Cabang Guernsey, Inggris. Pembekuan diperpanjang selama enam bulan dengan syarat dalam tiga bulan mendatang Pemerintah Indonesia harus sudah mengajukan gugatan perdata terhadap Tommy Soeharto. Yoseph mengakui, ditilik dari pengumpulan bahannya, gugatan perdata untuk kasus korupsi Goro dan Sempati Air lebih mudah. Namun, nilai kerugian negaranya relatif tak sebesar dugaan korupsi BPPC. "Kalau dugaan korupsi BPPC, nilainya bisa di atas Rp 2 triliun," kata Yoseph. (idr) LAYANAN BERITA SMS 5454 TELKOMSEL ================================== * Kasus BPPC Digugat Perdata Koran Tempo - Kamis, 07 Juni 2007 JAKARTA -- Kejaksaan Agung menetapkan kasus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) sebagai prioritas untuk menggugat secara perdata Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Kejaksaan mentargetkan gugatan perdata tersebut rampung dan didaftarkan ke pengadilan dalam waktu tiga bulan mendatang. "Ini agar sesuai dengan yang disyaratkan pengadilan Guernsey," ujar juru bicara Kejaksaan Agung, Salman Maryadi, di kantornya kemarin. Pengadilan Guernsey pada 23 Mei lalu memperpanjang pembekuan sementara duit Garnet Investment Ltd.--salah satu perusahaan milik Tommy--sebesar 36 juta euro (Rp 421 miliar) yang tersimpan di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang Guernsey. Hakim Sir Vic de Carrey memperpanjangnya selama enam bulan. Pemerintah Indonesia selaku penggugat intervensi dalam kasus tersebut diminta mengajukan tuntutan perdata terhadap Tommy dalam waktu tiga bulan. Salman mengatakan saat ini tim perdata Kejaksaan Agung selaku jaksa pengacara negara sedang mengumpulkan data dan menyusun rencana gugatan. Setelah itu, tim akan merumuskan draf gugatan. "Setelah itu, didaftarkan saja," ujarnya. "Pendaftaran bisa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat." Dalam kasus BPPC, kejaksaan saat ini sedang menyidik adanya dugaan korupsi. Tim pidana khusus kejaksaan sudah meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan. Meski belum menetapkan tersangkanya, kejaksaan sudah memeriksa beberapa saksi. Kejaksaan menyatakan menemukan adanya dugaan kekeliruan transaksi cengkeh antara BPPC dan pabrik rokok. Menurut Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung M. Salim, kekeliruan transaksi tersebut ditemukan penyidik setelah memeriksa beberapa pengusaha rokok sebagai saksi. "Kekeliruannya, seputar aliran pertanggungjawaban dan prosedur transaksi," ujar Salim di kantornya, Senin lalu. Adanya indikasi kekeliruan tersebut, kata Salim, makin memperkuat bukti adanya dugaan korupsi dalam kasus BPPC. Direktur Perdata Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda optimistis bisa menyelesaikan gugatan tersebut dalam tiga bulan. Sebab, kata dia, bahan penyidikan tim pidana khusus dalam kasus dugaan korupsi bisa digunakan dalam penyusunan gugatan perdata. "Kami akan berkoordinasi," kata dia, Senin pekan lalu. Alasan memilih kasus BPPC untuk diajukan sebagai gugatan perdata, kata Yoseph, adalah kasus itu paling mungkin segera dikerjakan. Sementara itu, O.C. Kaligis, pengacara Tommy, hingga berita diturunkan belum bisa dimintai konfirmasi. Telepon selulernya tidak diangkat ketika dihubungi. Tapi Kaligis pernah menyatakan mempersilakan kejaksaan menyelidiki dugaan korupsi terhadap kliennya dalam kasus BPPC. "Itu wewenang kejaksaan," ujarnya pada 22 Mei lalu. "Nanti saja, kita adu bukti." SANDY INDRA PRATAMA | M NUR ROCHMI Koran Tempo - Kamis, 07 Juni 2007 =================== Jawapos, 5 Juni 2007,Tommy Rugikan Rp 1,7 T * Dana KLBI di BPPC, Diduga Salah Prosedur JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengantongi bukti kuat kasus penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) di Badan Penyangga Pemasaran Cengkih (BPPC). Salah satunya berupa kesalahan prosedur pada transaksi cengkih yang dilaksanakan badan yang dipimpin Tommy Soeharto itu. Dari kesalahan prosedur tersebut, potensi kerugian negara mencapai Rp 1,7 triliun. Selain itu, petani cengkih ikut dirugikan karena BPPC hanya menggunakan 30 persen fasilitas KLBI untuk membeli cengkih. Direktur Penyidikan Kejagung M. Salim mengatakan, kejaksaan ingin mengetahui secara detail letak kekeliruan dalam transaksi cengkih dari petani ke pabrik rokok melalui BPPC. "Kami sudah punya beberapa (alat) bukti. Saat ini, kami terus mendalami untuk memperkuat pembuktian di pengadilan," katanya di gedung Kejagung kemarin. Menurut Salim, fakta terjadinya kesalahan prosedur tersebut dikumpulkan setelah tim penyidik memeriksa beberapa pimpinan pabrik rokok keretek. Saat ditanya secara detail alat bukti tersebut, Salim menolak membeberkan. "Yang jelas, seputar aliran pertanggungjawaban dan prosedur transaksinya. Ini membuat uang tersebut hilang sehingga memunculkan kerugian negara," jelas mantan wakil kepala Kejati Jawa Tengah itu. Salim menegaskan, keterangan adanya kekeliruan transaksi itu mengindikasikan terjadinya tindak pidana korupsi dalam kasus BPPC. "Nah, pertanyaan besarnya, mengapa uang tersebut hilang sehingga menimbulkan kerugian sekitar Rp 1,7 triliun," kata pria yang pernah menjadi asisten khusus jaksa agung itu. Menurut Salim, untuk mempertajam temuan tersebut, tim penyidik melanjutkan pemanggilan 13 saksi dari beberapa lembaga keuangan, termasuk manajemen bank yang pernah mengucurkan KLBI. "Selama lima hari, kami menargetkan memeriksa dua hingga tiga saksi," katanya. Seluruh saksi akan menghadap tim penyidik yang diketuai Slamet Wahyudi. Kejagung membuka lagi penyidikan kasus BPPC yang melibatkan Tommy Soeharto. BPPC dibentuk berdasar Keppres 20/1992 jo Inpres 1/1992 oleh mantan Presiden Soeharto. BPPC diberi monopoli penuh untuk membeli dan menjual hasil produksi cengkih dari petani. Untuk tugas tersebut, BPPC mendapat kucuran KLBI Rp 175 miliar. Seluruh hasil produksi cengkih oleh petani harus dibeli BPPC dengan harga yang telah ditentukan. Sedangkan pabrik rokok keretek harus membeli cengkih dari BPPC dengan harga yang telah ditentukan juga. Nah, dari transaksi tersebut, BPPC diduga menangguk keuntungan dari selisih pembelian cengkih dari petani untuk dijual ke pabrik rokok. BPPC terdiri atas berbagai unsur, yakni Inkud dari unsur koperasi, PT Kerta Niaga dari unsur BUMN, dan unsur swasta melalui PT Kembang Cengkeh Nasional yang merupakan perusahaan milik Tommy. Mantan Komut Mandiri Diperiksa Pada bagian lain, mantan Komisaris Utama (Komut) Bank Mandiri Binhadi menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar kemarin. Binhadi diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengambilalihan aset kredit PT Kiani Kertas Rp 1,8 triliun yang melibatkan tiga mantan direksi Bank Mandiri, yakni ECW Neloe, M. Sholeh Tasripan, dan I Wayan Pugeg. Binhadi tiba di Gedung Bundar sekitar pukul 09.00. Dia menolak berkomentar soal materi pemeriksaan. "Nanti saja (wawancaranya)," kata Binhadi. Binhadi sedianya diperiksa Ketua Tim Penyidik Herdwi SH pada pekan lalu. Tetapi, saat itu, Binhadi mengajukan penundaan hingga Senin kemarin. Alasannya, dia sedang punya kesibukan di luar negeri. Selain Binhadi, tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, baik dari manajemen Bank Mandiri maupun PT Kiani Kertas. Mereka umumnya diperiksa sebagai saksi. Dalam kasus ini, tim penyidik telah menyita surat berharga terkait kasus tersebut. (agm) ========================= * Cuci Gudang: Giliran PT TPN (Timor) Tommy Disidik Jaksa etc Selasa, 05 Juni 2007 Harian Pikiran Rakyat BAGAIKAN cuci gudang, langkah penyidik Kejaksaan Agung dalam memburu harta keluarga Cendana. Bila pekan sebelumnya, penyidik membuka kembali kasus dugaan korupsi Badan Pemasaran dan Penyangga Cengkeh (BPPC) senilai Rp 175 miliar. Kasus kucuran dana bank pada 1996 tersebut pernah disidik pada 2001, namun dipetieskan. Kini, jejak masa lalu Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) dalam monopoli mobil impor --yang dikamuflase mobil nasional-- mulai disidik. Dugaan korupsi kasus itu mencapai 260 juta dolar AS dari fasilitas kredit Bank Bumi Daya (BBD), dan Bank Dagang Negara (BDN) pada 1998-1999. Penyidikan dua kasus ini melengkapi sasaran pencarian harta keluarga mantan presiden Soeharto. Dua kasus lain, pembekuan uang milik Tommy Soeharto di PNB Paribas cabang Guernsey senilai 36 juta Euro. Lalu, kekayaan milik Yayasan Supersemar yang didirikan Soeharto sewaktu berkuasa. Langkah cuci gudang atas kasus-kasus pada keluarga Cendana ini, tidak lepas dari perintah Pengadilan Guernsey Island. Pada sidang persengketaan harta Tommy Soeharto akhir Mei, pengadilan itu mengabulkan permohonan Pemerintah Indonesia yang diwakili Kejaksaan Agung dan pengacara lokal, untuk membekukan harta Tommy Soeharto selama enam bulan ke depan. Dengan syarat, Kejaksaan Agung RI harus menunjukkan, Tommy Soeharto tersangkut korupsi di dalam negeri, minimal satu kasus korupsi yang diperiksa oleh pengadilan. Kasus dugaan korupsi BPPC, sebenarnya memenuhi target untuk melengkapi persyaratan administrasi pemblokiran duit Tommy Soeharto di PNB Paribas. Namun, penyidik kejaksaan menambah satu kasus sebagai penguat, dugaan korupsi dalam pengadaan mobil Timor di bawah bendera PT Timor Putra Nusantara (TPN). Sebagaimana dimaklumi, PT TPN oleh Presiden Soeharto waktu itu, dijadikan pilot projek untuk rintisan mobil nasional. Dengan dalih itu, perusahan anak bawang milik Tommy Soeharto itu, langsung memperoleh fasilitas khusus, berupa kredit lunak dari BBD 260 juta dolar. Lalu pembebasan bea masuk dan pajak mobil dari Korsel itu, yang kini di pasaran lebih dikenal dengan bendera KIA. Kucuran kredit bagi PT TPN tidak beda jauh dengan fasilitas yang diterima BPPC. Jenis kreditnya yang berbeda. Bila PT TPN memperoleh kredit lunak, BPPC melalui paket kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) atau kredit modal. Fasilitas kredit BBD mencapai 28 juta dolar AS pada 1998-1999. Direktur Penyidikan Pidana Khusus pada Jampidsus M. Salman menambahkan, PT TPN memperoleh pula 85 bilyet deposito dari BBD atas nama PT TPN (61 lembar) dan PT TDN (24 lembar). Dari 85 bilyet deposito tersebut, 55 bilyet disita oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta, sisanya 30 bilyet disimpan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang kini lembaganya telah dibubarkan. Belakangan diketahui, pihak Tommy Soeharto secara sepihak telah mencairkan 24 dari 30 lembar bilyet deposito di BPPN. Begitu pula 17 lembar dari 24 milik PT TDN dicairkan TPN. Pencairan deposito itu, merupakan pelanggaran terhadap perjanjian bank. Apalagi, dilakukan sepihak tanpa persetujuan pihak bank. Dari data yang diperoleh penyidik, kata M. Salman, PT TPN juga melanggar kesepakatan pembayaran. Ketentuannya, PT TPN membuka rekening ascrow-account, sebagai giro atas nama perusahaan itu. Ini bagian dari cara perusahaan Tommy Soeharto memenuhi kewajiban terhadap bank. Persoalan timbul, karena rekening itu tidak difungsikan sesuai peruntukan. Di luar urusan dengan penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung, PT TPN pernah berurusan secara perdata dengan Direktorat Pajak. Bahkan, urusan ini akhirnya berujung pada penyitaan rekening perusahaan ini di Bank Mandiri senilai Rp 1,3 triliun, oleh Direktorat Pajak pada 2004. Penyitaan itu diawali pembekuan rekening oleh Direktorat Pajak waktu itu. Alasannya, PT Timor lalai membayar pajak bea masuk kendaraan Timor dari Korsel. Namun, pengadilan berbicara sebaliknya, rekening itu milik PT TPN. Akhir kasus tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah kemenangan PT TPN murni atau lewat kolusi dengan pejabat di pengadilan? PT TPN sebentar lagi berhadapan lagi dengan pengadilan. Persiapannya tengah digarap enam jaksa penyidik yang dikoordinasikan Urip Tri Gunawan, sesuai surat perintah penyidikan Jampidsus yang diterbitkan pada 28 Mei. Di antara yang disoalkan dari dugaan korupsi, perusahaan tidak membayar bea masuk dan pajak, serta penyelewengan kredit yang dikucurkan bank. Akankah akhir dari penyidikan kasus korupsi PT TPN, senasib dengan langkah Direktorat Pajak? (mukhijab/"PR")= ================================= --
