Refleksi : Peluru mahal! Bagaimana kalau pakai cara hukum rajam dengan batu? 

http://www.surya.co.id/2010/02/04/bachtiar-siap-ditembak.html

Bachtiar Siap Ditembak
Kamis, 4 Februari 2010 | 8:20 WIB | Posts by: jps | 


Diutarakan di Rapat Kabinet Tahun 2006
JAKARTA - SURYA- Bachtiar Chamsyah pernah menantang Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) untuk memecat dirinya dari jabatan Menteri Sosial apabila 
terbukti melakukan korupsi pada impor sapi dan mesin jahit tahun 2004.
Tak hanya minta dipecat dari jabatan Menteri Sosial, Bachtiar juga menantang 
ditembak mati apabila terbukti korupsi. Sayangnya, SBY ketika itu hanya diam.

Hal itu diungkap Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), Lukman Hakiem, di hadapan jajaran pimpinan Persaudaraan 
Muslim Indonesia (Parmusi) di Jakarta, Rabu (3/2).

Lukman mengatakan, Bachtiar pernah dimintai keterangan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2006 terkait impor sapi dan mesin jahit. 

Beberapa hari setelah pemeriksaan, SBY menggelar sidang kabinet yang dihadiri 
seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I. 

"Dua hari lalu saya bertemu mantan Menpora Adhyaksa Dault. Ia mengatakan, dalam 
rapat itu Pak Bachtiar meminta waktu kepada Presiden untuk menjelaskan kasus 
impor sapi dan mesin jahit. Oleh Pak SBY, Pak Bachtiar diberi kesempatan. Pak 
Bachtiar siap dipecat hingga ditembak apabila melakukan korupsi. Tapi Pak SBY 
diam saja," ujar Lukman Hakiem.

Tarik Dari Koalisi

Sekjen Parmusi, Imam Suharso menyatakan, Parmusi kaget atas penetapan Bachtiar 
sebagai tersangka. Menurutnya, Bachtiar yang Ketua Umum Parmusi itu dikenal 
sebagai pribadi yang jujur dan berintegritas.

"Langkah KPK kami nilai sebagai bagian dari upaya pencemaran nama baik dan 
pembunuhan karakter terhadap tokoh nasional," tegas Imam.

"Kami khawatir, didorong motif kepentingan politik," lanjut Imam. 

Menurut Imam, kasus itu diperiksa sejak tiga tahun lalu. "Kenapa tiba-tiba, KPK 
menetapkan Bachtiar Chamsyah sebagai tersangka," tegasnya.

Atas dasar itu, Parmusi sebagai pilar utama PPP akan meminta DPP PPP menarik 
diri dari koalisi dengan pemerintahan SBY. 

Penegasan senada disampaikan Lukman Hakiem."Ini koalisi sudah tidak ada 
manfaatnya," tegasnya.

Sementara itu mantan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Amrun Daulay, 
mendatangi KPK untuk meminta diperiksa, Rabu (3/2). Padahal, KPK baru 
menjadwalkan Amrun diperiksa.

"Saya ke sini karena diinternet ada (berita). Jadi bukan atas undangan," ujar 
Amrun usai bertemu penyidik KPK. Namun Amrun belum diperiksa penyidik KPK.

Amrun akan diperiksa terkait dugaan penggelembungan dana pengadaan sapi impor 
dan mesin jahit Departemen Sosial. Atas pengadaan sapi impor dan mesin jahit, 
kerugian negara mencapai Rp 28,3, miliar.

Amrun enggan bercerita lebih panjang soal kasus itu. "Saya sudah berjanji sama 
Tuhan tidak bicara," katanya

Dia menjelaskan, kasus dugaan korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit 
didalami KPK sejak tahun 2006. "Kami sudah dua tahun diperiksa. Bahan bahan 
sudah lengkap di KPK sewaktu saya menjadi Dirjen," ungkapnya.

Atas dokumen yang diberikan, lanjut dia, pemeriksaan atas perkara itu 
dihentikan. "Dibuka lagi Desember (2009). Ya sudah kami kooperatif saja," 
terangnya.. 

npersda network/ade/yls

Kirim email ke