Jawa Pos Minggu, 12 Juli 2009 ]
Banyak Penyelewengan di Rumah Sakit Indonesia Timur KPK Perdalam Kasus Korupsi Alkes 2003 JAKARTA - Penyidikan dugaan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun 2003 yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi menemukan titik terang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan fakta baru bahwa peralatan yang dibeli di beberapa rumah sakit (RS) di kawasan Indonesia Timur itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi S.P., setelah mendatangi RS di daerah, bukti penyidik dalam kasus korupsi tersebut makin kuat. Jumat lalu (10/7), penyidik KPK mendatangi RSUD Takalar dan RSUD Pangkep, Sulawesi Selatan. "KPK menugaskan penyidik untuk mengecek alat kesehatan itu apakah sesuai dengan spesifikasi saat tender dilakukan," ungkapnya kemarin. Sebelum ke Sulawesi Selatan, penyidik mendatangi RSUD Sampit dan Poso. "Data-data pencocokan alat di dua RSUD tersebut juga sudah terekam penyidik," ujarnya. Dalam penyelidikan di lapangan terungkap bahwa alkes ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan Depkes. Penyidik juga menduga ada uang terima kasih dari para rekanan kepada para pejabat Depkes. Selain Ahmad Sujudi, komisi telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu. Mereka adalah mantan Direktur Kimia Farma Gunawan Pranoto dan Direktur PT Rifa Jaya Mulya Rinaldi Yusuf. Keduanya rekanan proyek tersebut. Hingga kini semua tersangka belum dijebloskan ke tahanan. Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa modus yang digunakan dalam proyek pengadaan alkes yang merugikan negara Rp 71 miliar itu adalah penggelembungan harga. Alkes yang dibeli dengan dana APBN tersebut digunakan untuk RS di sejumlah daerah di Indonesia Timur. Johan menambahkan, pengecekan alat-alat itu masih terus berlanjut ke beberapa RSUD lain di kawasan Indonesia Timur. "Ini untuk memperkuat penyidikan yang telah kami lakukan," jelasnya. Hanya, Johan tak menyebutkan RSUD yang akan didatangi penyidik KPK tersebut. Awalnya, penyidik beranggapan bahwa pengadaan alat kesehatan di kawasan Indonesia Timur yang menelan dana Rp 190 miliar itu tak sesuai dengan kebutuhan alias mubazir. "Hasilnya memang cocok. Bahkan, banyak juga alat yang telah dibeli tak terpakai," ujarnya. (git/iro)
