Refleksi: Dikatakan bahwa ekonomi dan politik adalah dua sejoli yang tidak terpisahkan sebab saling menpengaruhi satu dengan lain, jadi kalau ekonomi makin sulit sebab para pejabat sibuk berpolitik bukan hal aneh bin ajaib, karena yang diurus adalah politik untuk ekonomi mereka. Bukankah pada umumnya pejabat adalah saudagar, jadi dalam krisis gobal yang melanda ini tentunya kepentingan mereka yang harus terlebih dulu diselamatkan, dan bukan ekonomi rakyat mayoritas.
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0903/02/sh01.html Ekonomi Makin Sulit, Pejabat Sibuk Berpolitik Oleh Mohamad Ridwan/ Sigit Wibowo Jakarta - Mendekati pemilu legislatif yang dilaksanakan pada 9 April mendatang, aktivitas para pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah, makin meningkat. Ironisnya, para pejabat pemerintah tersebut ternyata lebih sering berada di luar kantor untuk berkampanye bersama partai politiknya masing-masing, ketimbang menjalankan tugas pokok mereka mengabdi pada negara. "Saya khawatir, perekonomian kita akan makin sulit, karena saat ini para birokrat, baik di tingkat pusat maupun daerah, lebih sibuk mengurusi partainya masing-masing daripada mengurus negara," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi kepada SH, Senin (2/3) pagi. Menurut Sofjan, jajaran pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla di akhir masa kepemimpinannya ini, seharusnya lebih serius menyelesaikan masalah-masalah perekonomian sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka kepada rakyat. Terlebih lagi, jalannya roda perekonomian di tahun ini diprediksi akan makin sulit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebagai dampak krisis finansial global. "Kalau melihat kondisi saat ini, saya tidak yakin pemerintah bisa menjalankan perekonomian seperti yang dirumuskan dalam RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-red) yang baru. Saya khawatir, karena para pejabat negara sibuk berkampanye, pelaksanaan RAPBN tersebut terhambat," ungkapnya. Perlu Keteladanan Sofjan menambahkan, dalam situasi yang sulit seperti saat ini, pemerintah seharusnya lebih memfokuskan perhatian pada upaya memulihkan sektor perekonomian. "Para birokrat seharusnya jangan ikut berpolitik seperti halnya di luar negeri, karena roda pemerintahan dan perekonomian di sana tidak akan terganggu sekalipun situasi politik sedang memasuki masa kampanye seperti saat ini," tandasnya. Hal senada dilontarkan Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy yang menilai para birokrat saat ini lebih banyak berkampanye ketimbang bekerja. "Saya khawatir janji-janji pemerintah seperti paket stimulus ekonomi, cuma isapan jempol belaka. Pemerintah cuma berwacana agar mendapat simpati dari kalangan pengusaha. Tapi pada kenyataannya, sampai saat ini kita belum menerima paket stimulus tersebut," kata Ernovian. Sementara itu, Ketua Forum Rektor Indonesia Edy Suandi Hamid mendesak Yudhoyono-Kalla memberikan keteladanan dan tidak terjebak dalam persaingan dalam pemilu dan mengorbankan kepentingan masyarakat. "Persaingan para menteri atau pejabat yang sekaligus pengurus partai politik sudah pasti berpengaruh pada efektivitas kebijakan ekonomi," kata Edy. Sebagian energi mereka tentu tercurah pada partai politik masing-masing, dan mereka akan cenderung menomorduakan urusan negara. Ia menambahkan perlu ada peraturan jelas mengenai aturan main sehingga mereka tidak menjadikan fasilitas negara sebagai ajang kampanye. Di Indonesia tidak cukup hanya dengan etika politik, karena hal itu akan diabaikan. Presiden dan Wakil Presiden harus menjadi teladan sehingga para menteri juga tidak sembarangan mengabaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Edy mencontohkan klaim bahwa keberhasilan ekonomi dilakukan satu partai, jelas tidak berpijak pada kenyataan. Partai politik seperti itu merupakan partai yang tidak tahu diri dan tidak mengerti permasalahan. "Biarkan masyarakat yang menilai. Tidak perlu rebutan klaim, karena sesungguhnya tidak banyak yang dibanggakan," tandasnya. Ekonom UGM Sri Adiningsih menyatakan, kebijakan ekonomi dalam situasi seperti ini tidak efektif jika para menteri dan pejabat lain tidak fokus. Krisis keuangan yang terjadi saat ini merupakan permasalahan serius sehingga semua harus fokus pada tugas masing-masing. "Seluruh anggota tim ekonomi harus berkonsentrasi dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat," tegasnya.
