http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2008043000372516
Rabu, 30 April 2008
BURAS
Filosofis Upah Pungut, Apa?
H.Bambang Eka Wijaya:
"SEPANJANG April ini masalah upah pungut pajak daerah menjadi pembicaraan
masyarakat yang cukup heboh!" ujar Umar. "Dipertanyakan, apa filosofis yang
mendasari pembagian upah pungut itu sehingga kepala Dinas Pendapatan bisa dapat
satu miliar lebih setahun, wakilnya hampir satu miliar, para staf pegawai
dinasnya 70% dari total upah pungut dibagi sesuai dengan skala gaji hingga ada
yang terima ratusan juta? Padahal, mereka PNS yang telah digaji sama dengan PNS
lain, tapi PNS lain--apalagi guru dengan disiplin lonceng jam pelajaran--tidak
dapat pembagian uang sejenis!"
"Filosofisnya memang tidak jelas!" sambut Amir. "Kalau hanya karena
mereka menangani uang masuk diberi upah pungut agar jangan korupsi, upah pungut
yang sedemikian jelas terlalu aduhai karena pekerjaan mereka dalam terminologi
perusahaan swasta cuma setara kolektor dan kasir! Bahkan dibanding dengan
kolektor usaha swasta yang menghimpun tagihan ke alamat pelanggan, di Dinas
Pendapatan justru wajib pajak kendaraan bermotor atau bea balik
nama--pendapatan terbesar upah pungut--yang datang ke dinas!"
"Mungkin pertanyaan serupa yang menggelitik kalangan DPRD Provinsi
Lampung sehingga berusaha merevisi pergub yang menetapkan upah pungut lima
persen, menjadi hanya dua persen!" tukas Umar. "Tapi masalah ini belum selesai,
kedua pihak--eksekutif dan legislatif--masih dalam proses tawar-menawar,
agaknya! Padahal, dengan upah pungut dua persen pun, tanpa dasar filosofi yang
jelas upah pungut itu tetap akan dipertanyakan, bukan cuma oleh rakyat pembayar
pajak, melainkan juga oleh kalangan PNS yang merasa pemberian upah pungut itu
kurang adil karena mereka juga bekerja full time melayani rakyat!"
"Tapi masalah upah pungut yang dianggap tidak adil pada kalangan sesama
PNS itubukan hanya masalah daerah ini! Secara nasional ini berlaku di semua
daerah!" timpal Amir. "Sebab itu, inisiatif DPRD Provinsi Lampung untuk secara
bertahap mengoreksi hal ini layak diberi penghormatan--sebagai perintis
melakukan koreksi terhadap upah pungut! Suatu kehormatan yang lebih tinggi lagi
layak mereka terima jika rintisan ini berkembang dalam skala nasional sehingga
ketidakadilan di kalangan sesama PNS yang terjadi di seantero negeri bisa
perlahan dikurangi secara saksama!"
"Jika keadilan bagi kalangan sesama PNS itu tujuannya, mungkin bisa
dibuat opsi!" tegas Umar. "Salah satunya, upah pungut itu dikelola seperti uang
tip dan services di hotel dan restoran, dari semua bagian dihimpun jadi satu
lalu setiap akhir bulan dibagi merata pada semua karyawan! Jadi bukan cuma
pegawai dinas terkait saja yang menikmatinya!"
"Jika itu opsinya, dengan upah pungut 10 persen pun--seperti tarif
service ditagihan hotel--para pembayar pajak bukan saja tidak keberatan, malah
dengan senang hati mendukungnya demi usaha peningkatan kesejahteraan seluruh
PNS, termasuk guru yang memang amat membutuhkan! Tapi kalau hanya segelintir
orang yang keceh duit, satu persen pun upah pungut itu dianggap terlalu besar!"
<<bening.gif>>
<<buras.jpg>>
