http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2008/4/22/o2.htm
Menegaskan kembali pernyataan seorang pengamat pendidikan, sesungguhnya pendidikan merupakan cerminan sebuah kondisi bangsa. Apalagi suatu bangsa berhasil mengelola pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, maka bangsa tersebut sudah dapat dipastikan memiliki korelasi dengan keberhasilan baik ekonomi, politik, sosial budaya, hingga pertahanan keamanan. --------------------------- Gonjang-ganjing Keuangan Pendidikan Oleh I Gusti Ngurah Parthama RENCANA pemerintah melakukan pemangkasan Biaya Operasional Sekolah (BOS) menggambarkan masih belum ada niatan baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk ''mengamankan'' keuangan pendidikan. Sektor paling penting yang akan membekali dan mencerdaskan kader-kader penerus bangsa di masa depan. ------------------------------- Pemotongan BOS akan secara langsung berimbas pada beban orangtua dan menambah daftar panjang carut-marut pendidikan Indonesia. Kebijakan yang awalnya membuka peluang bagi para peserta didik untuk menikmati bangku sekolah, kini justru menjadi objek penghematan pemerintah. Secara sederhana, kebijakan pemerintah justru memandang program BOS memiliki banyak kebocoran dan pemborosan sehingga harus diikutsertakan dalam program penghematan. Akibatnya, tindakan itu secara langsung akan dialami peserta didik mengingat kehadiran BOS dengan segala embel-embelnya, baik untuk operasional sekolah maupun buku, sudah membantu orangtua dari segi pembiayaan. Sangat disayangkan jika pada akhirnya program yang membantu para peserta didik harus mengalami penghematan. Padahal, sejak awal diluncurkan dana BOS para orangtua siswa merasa sedikit terbantu mengingat hingga saat ini pun orangtua masih harus merogoh kocek untuk pembiayaan sarana-sarana pendukung pendidikan lainnya. Apalagi dengan ditambahkannya model dana BOS buku yang meringankan beban orangtua dalam mempersiapkan buku-buku bagi putra-putrinya. Terutama menyaksikan semakin sulit dan tertekannya orangtua saat hendak menyekolahkan putra-putrinya mengingat pembiayaan yang terus membengkak. Jika melihat ke belakang, kehadiran program dana BOS merupakan kompensasi yang diberikan saat pemerintah menaikkan harga bahan bakar di pasaran dan salah satunya menyasar ke bidang pendidikan. Belum lama berlangsung, kini justru program tersebut mengalami pemangkasan juga terkait dengan persoalan harga minyak dunia. Program pemerintah dengan penghematan tentunya tidak salah. Namun, penghematan di sektor pendidikan sama artinya dengan memaksa orangtua merogoh kocek lebih dalam. Kecaman yang selama ini menuding pendidikan mahal akan semakin menjadi kenyataan. Proyeksi bahwa pendidikan hanya bagi kalangan yang mampu dan golongan ekonomi menengah ke atas akan terbukti. Keberpihakan pemerintah pada kondisi rakyat menengah ke bawah yang sudah mendapat pukulan telak dari tekanan ekonomi justru menjauh. Padahal, sudah seharusnya pendidikan ''diamankan'' dari tindakan-tindakan politis sesaat guna memberi kepastian dalam pelaksanaan di lapangan. Apalagi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan jangka pendek yang justru menimbulkan kekusutan baru di sektor pendidikan. Cerminan Bangsa Menegaskan kembali pernyataan seorang pengamat pendidikan, sesungguhnya pendidikan merupakan cerminan sebuah kondisi bangsa. Apalagi suatu bangsa berhasil mengelola pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, maka bangsa tersebut sudah dapat dipastikan memiliki korelasi dengan keberhasilan baik ekonomi, politik, sosial budaya, hingga pertahanan keamanan. Kondisi pendidikan yang memadai akan memberikan peluang seseorang melanjutkan ke bidang pekerjaan yang diminati dan melakukan aplikasi pengetahuan maupun teknologi yang diperoleh selama di bangku pendidikan. Mewujudkan kondisi seperti yang telah dicapai sejumlah negara maju dan negara berkembang di dunia itu yang selama ini justru diabaikan pemerintah Indonesia. Pendidikan di Indonesia justru tidak bisa lepas dari kondisi politis. Kebijakan kurikulum yang terus berganti seiring dengan pergantian pemerintahan. Kondisi politis yang paling nyata tentunya ketiadaan minat pemerintah untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang mengisyaratkan dana pendidikan mencapai 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada akhirnya, kondisi politis pula yang menyebabkan pendidikan terbelenggu dengan keterbatasan dana yang menyeret akibat beruntun mulai dari kondisi sekolah yang tidak lagi memadai alias rusak atau roboh, minimnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan, perpustakaan yang terabaikan, hingga pada pengabaian kesejahteraan para pendidik. Rentetan persoalan tersebut yang pada akhirnya menurunkan kualitas proses pembelajaran di Indonesia. Minimnya perhatian pada pendidikan terutama terkait persoalan finansial disikapi dengan solusi mencari penyandang dana dari pihak ketiga. Di sinilah beban yang akhirnya dipikul oleh para orangtua. Jika di perguruan tinggi masih dimungkinkan dengan mengadakan penelitian bersama pihak industri sebagai model pemasukan, maka apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Tentu saja orangtua menjadi sasaran ''tembak'' paling empuk. Sehingga bermunculanlah pungutan-pungutan seperti sumbangan sukarela, sumbangan wajib, dan lain-lain yang diembel-embeli ''sumbangan''. Meski penggunaan dana ditujukan untuk operasional sekolah, pengeluaran dana berlebih tentu menjadi solusi yang memberatkan bagi orangtua di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit. Tidak mengherankan apabila sejumlah kalangan pendidikan mengkhawatirkan kondisi peserta didik yang putus sekolah, tidak hanya di Bali tetapi di Indonesia umumnya, akan semakin meningkat apabila model-model pemangkasan seperti ini tetap terjadi. Pada akhirnya seluruh kebijakan memang dikembalikan kepada pemerintah pusat sebagai pengelola negara. Selain juga setiap kebijakan pasti memiliki dua sisi di mana keduanya pasti selalu berlawanan. Namun akan lebih bijak jika kebijakan-kebijakan yang terkait pada pendidikan lebih mendapat prioritas dan ''keamanan'' dari jangkauan kebijakan politis. Karena, hanya pendidikan yang dapat menyelamatkan negara ini dari kekacauan. Apabila pendidikan tetap menjadi komoditas politis dengan kebijakan jangka pendek yang membingungkan, maka tidak akan sulit untuk menebak kondisi negara di masa depan. Indonesia akan semakin sulit berkembang di bidang pengetahuan dan teknologi serta pendidikan tidak akan melangkah ke arah lebih baik alias diam di tempat. Penulis, dosen Fakultas Sastra Universitas Udayana -------------------------- * Mewujudkan kondisi seperti yang telah dicapai sejumlah negara maju dan negara berkembang di dunia itu yang selama ini justru diabaikan pemerintah Indonesia. * Kondisi politis pula yang menyebabkan pendidikan terbelenggu dengan keterbatasan dana yang menyeret akibat beruntun. * Pada akhirnya seluruh kebijakan memang dikembalikan kepada pemerintah pusat sebagai pengelola negara
