IMHO, kelihatannya ada beberapa 'kesalahan kecil' penulisan dalam artikel di bawah.. mis: $ 5 triliun yang seharusnya $ 5 miliar (juga Rp 50 trilyun yang Rp 50 triliun); pembayaran pokok dan bunga hutang lebih kecil dari subsidi energi _yang seharusnya_ lebih besar dsb.. Namun tidak mengubah/mengurangi bobot artikel tersebut..
Pantas saja kaum pengusung dan pendukung neolib selalu mengkampanyekan penghapusan subsidi bagi rakyat kecil; karena alokasi terbesar APBN (lebih dari 30%) sudah dialokasikan untuk membayar hutang kepada para kreditor. Dan yang menikmati 'hasilnya' adalah mereka yang mendapatkan sebutan 'good boy/girl'.. :-( Sementara rakyat (RI) dibiarkan hidup/mati berjuang sendirian menghadapi tekanan/ kenaikan harga" barang dan jasa.. termasuk pendidikan dan kesehatan.. CMIIW.. -- Wassalam, Irwan.K "Better team works could lead us to better results" http://irwank.blogspot.com Kamis, 18 Februari 2010 ] > Cengkeraman Kreditor Asing > Oleh: Herdi Sahrasad > > *PROF*Jeffery Winters (*Indonesia's Foreign Debt*, Northwestern > University, 2003) mencatat, beban utang Indonesia sudah melampaui > negara-negara tetangga di Asia, seperti Korsel, Thailand, dan Filipina. > Total pembayaran utang pemerintah (domestik dan asing) untuk 2000, 2001, dan > 2002 saja mencapai USD 8,8 miliar, USD 12,9 miliar, dan USD 15,6 miliar. > Dari angka itu, pembayaran cicilan utang luar negeri mencapai USD 3,7 > miliar, USD 5,4 miliar, dan USD 7,6 miliar. > > Para pakar ekonomi memperkirakan, setiap hari Indonesia harus > mengalokasikan sekitar USD 2,5 juta untuk membayar bunga utang di lembaga > keuangan internasional. Pada 2001-2005 rasio tersebut naik 22 persen. Perlu > diingat, sejak 2003 banyak masa jeda (*grace period*) bayar utang luar > negeri yang dijadwal ulang melalui Paris Club 1 (September 1998) dan Paris > Club 2 (April 2000) yang habis. Pada 2006 total utang Indonesia USD 134,85 > miliar (asing dan domestik) atau lebih dari 40 persen dari GDP. Selain itu, > defisit anggaran nasional lebih dari USD 3 miliar dan pemerintah > meninggalkan sedikit ruang untuk terlibat dalam pembangunan. > > Sampai 2006, pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri pemerintah > memakan porsi 31 persen hasil pajak. Jumlah tersebut seharusnya digunakan > untuk pembangunan prorakyat miskin dan infrastruktur serta investasi sosial > lain. > > Empat tahun terakhir, tak ada perubahan berarti dalam penyelesaian beban > utang yang memberatkan rakyat tersebut. Karena itu, pada 2010, pemerintah > diharapkan punya skema baru pembiayaan defisit APBN. Sebab, skema utang > sudah berlangsung puluhan tahun sehingga pembayaran cicilan lebih besar > daripada utang baru. > > *Menambah Utang* > > Dua pekan pertama 2010, pemerintah sudah menambah utang Rp 27,5 triliun > melalui penerbitan surat utang atau obligasi negara. Nilai tersebut berasal > dari penerbitan surat utang negara (SUN) Rp 7,5 triliun dan penerbitan > obligasi global USD 2 miliar atau sekitar Rp 20 triliun dengan asumsi nilai > tukar pada APBN 2010 sebesar Rp 10 ribu per USD. > > Memang, tahun ini pemerintah gencar menyerap dana lewat penerbitan surat > utang, baik konvensional maupun syariah di awal tahun (*front loading > strategy*). Strategi itu dilakukan agar defisit anggaran lebih cepat > diamankan. > > Hingga November 2009, utang pemerintah pusat tercatat sebesar USD 170,73 > miliar atau setara Rp 1.618,54 triliun. Jumlah itu bertambah sekitar Rp 16 > triliun dalam sebulan karena pada Oktober 2009 sebesar USD 167,86 miliar > atau Rp 1.602,86 triliun. Dari sisi risiko, jumlah utang pemerintah sebesar > itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Artinya, pemerintah tidak mungkin tidak > mampu membayar. Namun jelas, yang membayar adalah rakyat. Padahal, menurut > World Bank, lebih dari 100 juta orang hidup dalam kemiskinan (Ahmad Munjin, > *Utang: Gali Lubang Tutup Lubang*, 2010). > > Untuk itu, satu hal yang pasti adalah risiko jangka panjang. Sebagian APBN > yang merupakan anggaran publik akan habis untuk pembayaran utang pokok dan > bunga. > > Sejauh ini, setiap tahun Indonesia mendapatkan utang USD 3 miliar-USD 5 > miliar atau Rp 30 triliun-Rp 50 triliun. Pada saat yang sama, pembayaran > cicilan bunga dan utang pokok mencapai Rp 100 triliun dalam APBN 2009 dan Rp > 101 triliun pada 2010. Karena itu, defisit antara utang yang didapat dan > pembayaran bunga serta pokok utang sekitar USD 5 triliun atau Rp 50 miliar. > > Penulis yakin bahwa pemerintah sudah mengetahui peta utang semacam itu. > Tapi, sampai saat ini nyaris tidak ada upaya untuk mengeliminasi utang. > Sedikit-sedikit, yang terkait dengan pendanaan selalu diselesaikan dengan > skema utang melalui penjualan obligasi maupun utang luar negeri, baik > multilateral maupun lembaga donor. > > Pertanyaannya, sampai kapan pola utang semacam itu dianut pemerintah? > Selama ini, pemerintah selalu berargumen, berutang merupakan hal wajar. > Padahal, kalau dilihat dalam struktur APBN, pertanian hanya mendapatkan > alokasi yang lebih rendah daripada pembayaran utang per tahun. > > Begitu juga pos untuk kesehatan, hanya dapat jatah 2-3 persen dari APBN. > Semua itu sangat menyedihkan. > > *Dicekam Kreditor Asing* > > Tahun ini sebagian besar penerimaan negara dari pajak, sumber daya alam, > serta penarikan utang baru masih dinikmati kreditor asing dan individu dalam > bentuk pembayaran cicilan bunga dan pokok utang. Perbankan juga masih > menikmati porsi besar dalam bentuk pembayaran bunga obligasi rekapitulasi > perbankan. > > Adapun penumpukan utang baru menimbulkan biaya sangat besar yang ditanggung > rakyat dalam bentuk pemotongan subsidi dan anggaran sosial. Sepanjang > 2005-2009, akumulasi pembayaran cicilan bunga dan pokok utang dalam APBN > 2009 mencapai Rp 702,209 triliun. Angka tersebut masih berada di bawah total > belanja subsidi energi 2005-2009, yakni Rp 641,4 triliun. Sementara itu, > alokasi subsidi nonenergi hanya Rp172,2 triliun. > > Fakta tersebut menunjukkan potret ketidakadilan dalam kebijakan anggaran > yang prokreditor selama ini. Lebih dari 65,0 persen dari total pembayaran > bunga utang diperuntukkan pembayaran bunga utang dalam negeri, yang > seluruhnya berasal dari pembayaran bunga surat berharga negara (SBN) > domestik. Sementara itu, sisanya, yakni 35 persen, merupakan realisasi > pembayaran bunga utang luar negeri yang terdiri atas bunga SBN internasional > dan bunga pinjaman luar negeri (Dani Setiawan, *Laporan Koalisi Antiutang*, > 2010). > > Meningkatnya beban pembayaran utang mengakibatkan berkurangnya anggaran > sosial bagi rakyat. Belanja subsidi BBM dan listrik secara konsisten menurun > selama lima tahun terakhir. Begitu pula alokasi untuk meningkatkan kualitas > hidup rakyat dan pemberantasan kemiskinan, yakni tidak naik secara > signifikan. Hal tersebut mengakibatkan memburuknya kualitas pembangunan > manusia sebagaimana terlihat dari indeks pembangunan manusia yang masih > rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga (UNDP, 2009). > Indonesia menempati posisi ke-111 di antara 182 negara, tertinggal jauh dari > negara tetangga, seperti Singapura (ke-23), Malaysia (ke-66) dan Thailand > (ke-87). > > Agaknya, sampai era kepemimpinan SBY-Boediono pada 2010, Indonesia masih > dijerat dan disandera utang serta dicekam kreditor asing tanpa solusi > penghapusan utang najis, tanpa solusi yang berpihak kepada kepentingan > rakyat banyak. Akhirnya, rakyatlah yang menanggung beban berat seluruh > utang. > > * *). Herdi Sahrasad, * *associate director The Media Institute serta > Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, juga > research associate LP3ES Jakarta* > > http://jawapos.co.id/halaman/index.php?act=showpage&kat=7 > > --
