REFLEKSI: Bukankah yang di bawah, akan tetap di bawah, dan oleh karena itu
tidak berguna untuk diperhatikan.
SUARA MERDEKA
Kamis, 28 Juni 2007
Kader di Bawah Tidak Bisa Menerima Koalisi
SM/Sumardi
a.. Soetardjo
JAKARTA- Meski mempersilakan koalisi dengan Partai Golkar jalan terus, namun
politikus gaek Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Soetardjo
Soerjogoeritno meminta ada sikap resmi partai. Selain itu, rencana koalisi juga
harus dirumuskan dulu untung dan ruginya.
''Idealnya harus ada semacam musyawarah nasional yang resmi sebelum diputuskan
apakah jadi koalisi atau tidak. Penilaian saya kok banyak ruginya,'' kata pria
yang biasa disapa Mbah Tardjo itu di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (27/6).
Dia mengaku, secara pribadi lebih menginginkan koalisi dengan partai-partai
kecil. ''Partai besar kan ibarat asu gedhe menang kerahe, njegoge banter,
makannya banyak, minta bagiannya juga banyak. Sedangkan kita, tanpa koalisi
hampir semua bupati seluruh Indonesia dimenangkan oleh PDI-P. Rivalnya juga
dengan Golkar,'' katanya.
Mbah Tardjo yang juga wakil ketua DPR itu mengatakan, PDI-P akan lebih baik
jika berkoalisi dengan partainya Gus Dur (Partai Kebangkitan Bangsa). ''Bisa
juga dengan dengan partainya Suryadharma Ali (Partai Persatuan Pembangunan)
atau kalau bisa dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).''
Dia menuturkan, kader PDI-P di bawah tidak bisa menerima koalisi dengan Golkar.
''Sebab, masyarakat bawah dari dulu tersiksa, terinjak-injak, dikejar-kejar,
digebuki, dipentungi oleh mereka. Hal ini baru bisa terbalaskan saat tahun 1999
sampai 2004. Kita bisa membalaskan mereka-mereka itu.''
Menurut Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Surya Paloh, pertemuan tersebut
hanya membicarakan yang ringan-ringan saja. ''Belum ada komitmen untuk
berkoalisi atau apalah istilahnya. Kalau ada yang mengatakan demikian jelas
salah tafsir,'' katanya usai meresmikan 21 puskesmas bantuan Media Group di
Bantul.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, partainya akan
melakukan evaluasi internal. Rapat tersebut juga tidak akan menyertakan unsur
Dewan Penasihat Partai Golkar. ''Rapat evaluasi itu hanya melibatkan DPP saja.
Sebab, kewenangan kebijakan hanya DPP,'' tandasnya.
Agung yang juga ketua DPR enggan menjelaskan lebih detail apakah dalam rapat
evaluasi tersebut juga akan mendengarkan keterangan Ketua Dewan Penasihat
Partai Golkar Surya Paloh secara langsung. ''Itu urusan internal kami,''
katanya.
Delapan Partai
Agung juga mengaku, tidak ingin adu kekuatan atau gentar dengan adanya
pertemuan delapan partai yang memiliki suara cukup besar di DPR. Sebab, tujuan
pertemuan yang dilakukan oleh Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional
(PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Damai
Sejahtera (PDS), PPP, PKS dan PKB adalah pertemuan silaturahmi.
''Selain itu, pertemuan Golkar dengan PDI-P juga merupakan pertemuan
silaturahmi yang digagas oleh ketua dewan penasihat Golkar. Saya justru
khawatir bila pertemuan Medan itu salah diterjemahkan. Untuk itu, saya
mendorong agar DPP segera melakukan evaluasi, untuk menentukan langkah
selanjutnya.''
Menurutnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) sudah sepakat
terhadap adanya rapat evaluasi tersebut. ''Beliau (JK) setuju ada rapat
evaluasi secepatnya. Saya berharap tidak ada dugaan yang berkembang
pascapertemuan Medan. Saya juga berpendapat, Golkar tidak berupaya untuk
meninggalkan koalisi yang ada,'' katanya.
Dia berharap, Golkar memiliki sikap yang jelas dan sesuai dengan prosedur. Jadi
antara substansi, materi, cara berpikir dan prosedur yang diambil harus benar.
Ketua DPP PBR Ade Daud Nasution memperkirakan, akan ada pertemuan lanjutan
delapan partai.
''Dari silaturahmi solusi yang lalu, kami berharap akan dilanjutkan dengan
pertemuan delapan ketua umum partai. Kalau para sekretaris jenderalnya sudah
pada ngomong, tinggal ketua umumnya.''
Ade menambahkan, dibanding dengan Golkar-PDI-P yang hanya memiliki 236 suara,
masih kalah dibanding dengan gabungan delapan fraksi yang memiliki 314 suara.
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Effendi Choirie mengaku, akan
membicarakan lebih dalam apa manfaat koalisi bagi PKB. '
'Silakan saja jika ada pihak-pihak yang menyebut PKB akan ikut berkoalisi. Hal
itu akan diputuskan melalui diskusi di PKB,'' tuturnya.
Saat ini, kata dia, yang terpenting adalah konsentrasi pada pembuatan
perundang-undangan, termasuk pembahasan paket RUU Politik.
''Jika pertemuan partai politik yang terjadi di Hotel Mulia pada Selasa malam
(26/7) dalam rangka membahas bagaimana pembahasan undang-undang di DPR bisa
dipercepat, maka itu bagus.'' (H28,D19-48,60
[Non-text portions of this message have been removed]
