http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=8330
2009-06-01 Kapitalis dan Demokrasi Rahardi Ramelan Dengan ditetapkannya Boediono sebagai cawapres mendampingi SBY, muncul polemik mengenai neoliberalisme. Pada sisi lain, capres-cawapres juga semakin gencar mengetengahkan perlunya penerapan ekonomi kerakyatan sebagai pilihan masa depan. Seolah-seolah ekonomi neoliberalisme telah dibenturkan dengan ekonomi kerakyatan. Kita akui, di dunia berkembang berbagai school of thought dalam bidang ekonomi seperti, neoliberalisme, ekonomi neoklasik, neokonservatisme, ataupun yang disebut dengan Washington Consensus. Berbagai sebutan dan istilah tersebut, terutama keluar dari hasil pemikiran para akademisi di perguruan tinggi, yang pada dasarnya berlandaskan pada masalah sekitar deregulasi, perdagangan bebas, privatisasi, dan terutama pemikiran yang mengandalkan peran pasar lebih besar dibandingkan dengan peran pemerintah. Kenyataannya, ekonomi kita sudah mengikuti paham-paham tersebut. Walaupun kita masih memiliki BUMN, yang berada di bawah kendali pemerintah, tetapi patut disayangkan justru BUMN yang mempunyai tugas pelayanan publik, seperti Telkom dan Indosat, telah berada di tangan swasta (asing). Berbagai upaya deregulasi yang dimulai 1980-an, membuka lebar kesempatan investasi untuk investor asing dan keanggotaan kita di WTO menunjukkan bahwa perekonomian kita pada dasarnya telah berorientasi pada mekanisme pasar global. Hal itulah yang dirasakan oleh pelaku ekonomi tradisional atau ekonomi rakyat, bahwa telah terjadi ketidakadilan dalam ekonomi. Sektor pertanian masih tetap termarginalkan. Perdagangan komoditas pertanian di kota-kota besar dilakukan oleh pasar modern atau supermodern, sedangkan para petani atau pengepul masih harus tetap bertransaksi di kaki lima atau pasar kaget. Pertumbuhan nilai tukar petani tidak sejalan dengan peningkatan kebutuhan hidup dan inflasi. Belum berkembangnya pasar dan pasar lelang produk pertanian, mengakibatkan pembentukan harga menjadi tidak transparan, dan petani tetap berada pada pihak yang tertekan. Usaha kecil dan mikrotradisional lainnya, baik di sektor pedagangan maupun industri, tidak dapat bersaing atau pun mengimbangi perusahaan terstruktur yang dikuasai para kapitalis. Walaupun Robert B Reich, menteri perburuhan semasa pemerintahan Presiden Bill Clinton, dalam bukunya Supercapitalism (2007) telah mengungkap pengaruh kapitalis dan pengusaha dalam politik di Amerika Serikat, tetapi harus kita akui bahwa kehidupan politik kita pun telah dipengaruhi oleh kapitalis dan pengusaha. Kapitalis dan pengusaha telah memasuki dan memengaruhi ranah politik dan hukum, dan juga mempengaruhi demokrasi. Beberapa kasus korupsi di departemen, perbankan, dan pemerintah daerah yang diungkap oleh KPK, beberapa waktu yang lalu, menunjukkan sudah terbaurnya antara kapitalis, pengusaha, politik, dan demokrasi. Tidak dapat dimungkiri, kita membutuhkan hadirnya kapitalis dan pengusaha, yang bersama pemerintah, berkewajiban memperbesar ekonomi dan kekayaan nasional. Sedangkan keberadaan DPR/DPRD sebagai legislator bersama pemerintah, berkewajiban menjamin bahwa kekayaan yang dihasilkan dari perekonomian tersebut dapat dinikmati secara berkeadilan oleh seluruh masyarakat. Tim Sukses Terbaurnya kapitalis dan pengusaha dalam politik dan demokrasi telah memengaruhi kewajiban pemerintah dan legislator untuk menentukan peraturan dan kebijakan yang berkeadilan. Akibatnya, masyarakat kecil pada umumnya merasakan bahwa berbagai peraturan dan kebijakan telah tercemar, serta keadilan yang sesungguhnya tidak tercapai. Pengalaman menunjukkan, untuk menempati jabatan strategis seseorang selalu didukung oleh tim sukses, baik itu untuk jabatan eksekutif di berbagai tingkat, jabatan politik, direksi BUMN, maupun menjadi anggota legeslatif. Tim sukses ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, yang biasanya didapatkan dari "sumbangan" pihak ketiga, baik perorangan, perusahaan, maupun para kapitalis. Keadaan inilah yang ditengarai menggerogoti kewibawaan dan pemihakan pejabat tersebut. Kita mengamati, bagaimana perilaku lembaga publik dan pejabatnya yang semakin menyerupai perilaku perusahaan dan kapitalis. Sampai terlaksananya pilpres pada 8 Juli 2009 kepada masyarakat akan disuguhi kompetisi antarcapres-cawapres bersama tim suksesnya. Denyut kampanye ala bisnis sudah mulai dirasakan. Tidak dapat terelakan, kompetisi yang hanya menentukan satu pemenang akan berlangsung secara keras dan mati-matian. Masyarakat sudah capai melihat dan mengikuti persaingan yang tidak sehat di antara kelompok pendukung capres-cawapres. Persaingan itu sudah jauh dari moral dan etika sebuah bangsa yang menganut ideologi Pancasila. Kita berharap, kompetisi ini dapat diselenggarakan secara bermoral, beretika, dan berbudaya. Capres dan cawapres telah menekankan agar kampanye diselenggarakan secara santun dan bersih, serta diharapkan mereka juga dapat mengarahkan dan mengawasi perilaku tim sukses beserta tim pendukungnya. Semuanya terpulang kepada capres dan cawapres, karena siapa pun yang menang, mereka yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. penulis adalah mantan Menperindag
