http://www.mediaindonesia.com/read/2010/08/02/159384/265/114/Kekerasan-Meningkat-Negara-Mengendur
Kekerasan Meningkat Negara Mengendur Senin, 02 Agustus 2010 00:00 WIB AKSI kekerasan massa semakin marak. Ironisnya, negara bungkam terhadap fenomena penggunaan kekerasan itu. Sedikitnya telah terjadi tiga kasus kekerasan dalam sepekan terakhir, seperti bentrokan antara warga Ahmadiyah dan massa ormas di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kamis (29/7). Disusul bentrokan antarmassa ormas di Rempoa, Tangerang Selatan, pada Sabtu (31/7), lalu bentrokan antara massa ormas dan jemaat yang sedang beribadah di Bekasi, Jawa Barat, kemarin. Ada dua bentuk kekerasan yang kerap terjadi. Pertama, kekerasan antarormas seperti yang terjadi di Rempoa. Kedua, kekerasan atas nama agama seperti di Kuningan dan Bekasi. Sebaran kekerasan jenis kedua itu semakin luas (lihat grafis). Ketua DPR Marzuki Alie di Jakarta, kemarin, meminta aparat kepolisian harus menindak tegas pelaku dan aktor intelektual di balik kerusuhan yang membawa-bawa nama ormas. Dia mengingatkan kepolisian agar bisa bertindak tegas sehingga ormas-ormas seperti itu tidak dibiarkan berkembang. Menurut Marzuki, akan sangat berbahaya jika aksi anarki yang dilakukan pendukung ormas itu dibiarkan. Jika terus dibiarkan, baik aturan maupun lembaga atau institusi yang formal, menjadi tidak berfungsi. Ibarat bendungan Sejauh ini, terhadap kekerasan antarormas, kepolisian mengupayakan perdamaian antarpemimpinnya. Akan tetapi, terhadap kekerasan yang mengatasnamakan agama, kepolisian seperti belum maksimal. Itulah sebabnya, Ketua Komisi Nasional HAM Ifdal Kasim mengingatkan bahwa negara wajib melindungi warga dalam menjalankan ibadah. Kewajiban negara itu sering diabaikan. Sosiolog Imam B Prasodjo pun meminta negara melakukan mediasi diiringi langkah tegas agar aksi kekerasan di masyarakat tidak terus-menerus terjadi. "Negara di sini bisa berperan seperti pendidik sambil mengedukasi para pihak terkait." Cendekiawan Komaruddin Hidayat juga melihat kelemahan negara mengontrol ormas. "Ini pangkalnya di pemerintah. Seharusnya pemerintah tegas dalam melihat fenomena yang ada. Kalau perlu, anggap ormas-ormas yang membandel sebagai organisasi terlarang," pintanya. Ia menyesalkan bahwa agama dibawa-bawa ketika ormas-ormas beraksi di masyarakat. Ironisnya, kata dia, pemerintah mengendur jika berhadapan dengan ormas membawa agama atau etnik tertentu. "Tidak peduli mau membawa agama atau etnik apa, kalau merugikan masyarakat, harus ditindak. Ini masalah hukum. Mestinya ditindak tegas dari dulu karena ibarat bendungan, kalau bocornya masih kecil, masih mudah diperbaiki, tapi kalau sudah besar, akan repot." (Tim/X-3)
