=================================================         THE WAHANA DHARMA 
NUSA CENTER [WDN_Center] 

Seri : "Membangun spirit, demokrasi,
konservasi sumber daya, 

          
nasionalisme, kebangsaan dan pruralisme Indonesia."  

=================================================


[Spiritualism, Nationalism, Resources,
Democration & Pruralism Indonesia Quotient] 

Menyambut Pemerintahan Baru - Kabinet Indonesia Baru II 2009-2014         
"Belajar menyelamatkan sumberdaya negara
untuk kebaikan rakyat Indonesia." 

TAJUK
RENCANA

Jumat, 23
Oktober 2009 | 05:06 WIB

Loyalitas
kepada Bangsa

Sebanyak 34 menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan dua
pejabat setingkat menteri dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidatonya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10), Presiden Yudhoyono
meminta menteri yang berasal dari berbagai latar belakang betul-betul
mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden juga
mengingatkan, ”Kita menganut sistem presidensial. Presiden adalah nakhoda,
loyalitas dan garis pertanggungjawaban (para menteri) adalah kepada presiden,
bukan kepada pemimpin-pemimpin parpol dalam hubungan tugas pemerintahan.”

Kita menggarisbawahi pernyataan Presiden. Dominasi pemimpin
partai politik dalam formasi Kabinet Indonesia Bersatu memang mengkhawatirkan
sebagian kalangan. Ada kekhawatiran, para menteri yang menjadi pemimpin
parpol akan mengabdi kepada dua tuan dan akibatnya tingkat pengabdiannya pun
menjadi tidak maksimal.

Dalam formasi Kabinet Indonesia Bersatu II, paling tidak
terdapat nama Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring sebagai
Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Ketua Umum
Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali sebagai Menteri Agama. Masih
terdapat juga sejumlah menteri yang berasal dari partai politik seperti Agung
Laksono, Mohammad S Hidayat, dan Hatta Rajasa.

Kompleksitas persoalan bangsa Indonesia makin meneguhkan kita mengenai
perlunya larangan rangkap jabatan. Kita berharap para menteri yang terpilih
sebagai anggota DPR 2009-2014 untuk segera mengundurkan diri dari DPR. Para 
menteri yang masih menjabat sebagai
pemimpin parpol pun lebih baik melepaskan jabatannya di partai politik.
Terlebih lagi, para menteri telah menandatangani kontrak politik dengan
presiden.

Hal yang sama juga kita sampaikan kepada para menteri yang
masih merangkap jabatan sebagai pengusaha — dalam posisinya sebagai direktur,
komisaris, atau dalam bentuk apa pun — untuk dapat melepaskan segala bentuk
jabatan yang masih dipegangnya.

Selain agar lebih total untuk mengabdikan diri pada tugas
pemerintahan, melepaskan jabatan di parpol juga membuka ruang kaderisasi di
dalam parpol itu sendiri. Diskursus soal rangkap jabatan mengingatkan kita pada
pernyataan yang sering dikutip banyak ilmuwan politik, ”Loyalitas kepada partai
berakhir ketika loyalitas kepada bangsa dimulai.”

Kita berharap tradisi politik baru bisa dimulai. Tradisi
politik tanpa rangkap jabatan di kabinet sekaligus juga menunjukkan komitmen
dari Kabinet Indonesia Bersatu II untuk menciptakan pemerintahan yang bersih
dan baik. Sinyal itu penting justru ketika mulai muncul keraguan akan masa
depan pemberantasan korupsi di Indonesia. [Kompas 23/10]

------

Melajulah bahtera
Kabinet Indonesia Bersatu II menuju pantai harapan rakyat.

Menuju
Indonesia sejahtera, maju dan bermartabat.

Best Regards,


Retno Kintoko                                                                   
                                 

Magnificat Choir Competition 2009 [MCC
2009]

     

The Flag 

Air minum COLDA - Higienis n Fresh !


ERDBEBEN Alarm [Alarm gempa]



    SONETA INDONESIA <www.soneta.org>  Retno Kintoko Hp. 0818-942644  Aminta 
Plaza Lt. 10  Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan  Ph. 62 21-7511402-3  
  


      

Kirim email ke