http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009071300564581
Senin, 13 Juli 2009
OPINI
TAJUK: Mencegah Kediktatoran Baru
SUSILO Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih kembali menjadi presiden lima
tahun mendatang akan semakin nyata setelah melihat perhitungan cepat Metro TV
yang menempatkan pasangan SBY-Boediono memperoleh suara 58,51%, disusul
Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto 26,32%, dan pasangan Jusuf
Kalla-Wiranto dengan 15,18% suara.
Sebenarnya angka tersebut belumlah final. Kita harus menunggu hasil
perhitungan manual Komisi Pemilihan Umum (KPU), siapa yang akan memenangkan
pertarungan Pemilu Presiden (Pilpres) pada 8 Juli lalu. Bagi SBY, rasa percaya
diri memimpin makin tinggi setelah melihat prosentase kemenangan pada pilpres
dan juga pemilu legislatif. Partai Demokrat meraup suara 26,79% yang
menempatkan partai besutan SBY ini di urutan pertama setelah Parat Golkar dan
PDI Perjuangan.
Kondisi seperti itu dikhawatirkan berdampak buruk bagi pembangunan di
negeri ini. Rasa percaya diri dengan kekuatan yang dipilih rakyat dan di
parlemen sangat perkasa, tentunya jika tidak dikawal dengan partai oposisi akan
menciptakan sebuah pemerintahan yang otoriter.
Kita mendorong agar PDI Perjuangan dan Partai Golkar sebagai oposisi di
parlemen. Ini untuk mengantisipasi terciptanya pemerintahan otoriter. Kita
masih ingat pemerintahan Orde Baru yang menempatkan Golkar sebagai partai
pemenang pemilu dengan mayoritas tunggal. Pemerintahan berjalan dengan label
"asal bapak senang". Tumbuhnya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
karena parlemen tidak bisa lagi mengontrol eksekutif.
Kecenderungan menjadi lebih otoriter sudah mulai tampak menjelang Pilpres
2009, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut sebagai lembaga super
(superbody) atau ketika dikatakan posisi wakil presiden (wapres) berperan
sebagai pembantu. Ada apa dengan penyebutan lembaga super? Ada apa pula posisi
wapres sebagai peran pembantu.
Dari beberapa pernyataan atau argumentasi sejumlah pakar dan pengamat
merasakan ada semacam keengganan untuk disaingi pihak lain.
Rakyat akan menagih hasil kesempatakan dari pertemuan antara Ketua Umum
PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla
pada 12 Maret 2009. Salah satu yang disepakati adalah koalisi. Kedua tokoh itu
bertekad membangun koalisi yang kuat.
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI Perjuangan Taufik Kiemas
menantang Partai Golkar bersama-sama menjadi oposisi. Sepertinya angin yang
berhembus kencang dari Cikeas meniup partai berlambang pohon beringin
menggoyahkan Golkar menjadi partai oposisi. Demokrat agar bersatu kembali
membentuk pemerintahan baru dan kuat.
Melihat perjalanan demokrasi pascapemilu legislatif, PDI Perjuangan akan
tetap menjadi pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Partai Megawati ini
optimistis menjadi penyeimbang yang kuat.
Selama ini Golkar selalu di pemerintahan. Jika ingin membuktikan sebagai
partai hebat tidak tergantung kepada pemerintah, Partai Golkar harus berani
mengambil sikap menjadi oposisi seperti halnya PDI Perjuangan.
Menjadi oposisi di masa lima tahun mendatang merupakan sebuah tantangan.
Jika tidak ada kelompok yang mengambil sikap oposisi, peluang untuk melahirkan
pemerintahan yang otoriter terbuka lebar.
Sekali lagi untuk menghindari kemungkinan terburuk, kita mendorong PDI
Perjuangan dan Partai Golkar bergabung dan menetapkan diri sebagai oposisi di
parlemen. Dengan kondisi itu, partai opisisi mampu mencegah terjadinya
pemerintahan yang otoriter atau bentuk kediktatoran baru di negeri ini.
<<bening.gif>>
