===================== ============================
THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center]
Seri : "Membangun spirit, demokrasi, konservasi sumber daya,
nasionalisme, kebangsaan dan pruralisme Indonesia."
===================== ============================
[Spiritualism, Nationalism, Resources, Democration & Pruralism Indonesia
Quotient]
Memperingati Hari anti Korupsi 9 Desember 2009 dan Hari HAM 10 Desember 2009
"Belajar menyelamatkan sumberdaya negara untuk kebaikan rakyat Indonesia."
Menunggu (Ang)-Godot
Rabu, 16 Desember 2009 | 04:24 WIB
Oleh: Effendi Gazali
Tidak ada simbol komunikasi politik yang lebih signifikan untuk mempersatukan
semua kemarahan dan pertanyaan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia
daripada gambar Anggodo dalam pakaian petinggi polisi!
Entah siapa yang memulai kreativitas seperti itu, tetapi daya persuasi simbol
tersebut belum berakhir sampai saat ini. Apalagi polisi masih menyatakan tidak
bisa melakukan apa pun terhadap Anggodo sebab tidak ada korban yang
melaporkannya!
Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menyatakan kegeraman
bahwa namanya dicatut dan meminta hal itu diusut tuntas. Selain itu, seluruh
rakyat berasumsi SBY telah mendengar pula dari rekaman yang diputar di Mahkamah
Konstitusi (MK) bahwa Anggodo memang sudah mencatut namanya!
Gerakan moral?
SBY tercatat pernah melaporkan Zaenal Ma’arif karena mencemarkan nama baik,
harga diri, dan kehormatannya (saat Zaenal menyatakan SBY telah menikah sebelum
dengan Ibu Ani). Kutipan dari situs resmi Presiden RI (29/7/2007) menyatakan,
”Oleh karena itu, saya melakukan gerakan moral sebagai seorang warga negara.
Mari, apabila seseorang dicemarkan nama baiknya, apalagi pada tingkat yang
sangat berlebihan, gunakan pintu keadilan, pintu hukum, untuk menyelesaikannya
dengan baik.”
Sekali lagi, mengapa SBY tidak melaporkan Anggodo? Bahkan terkesan sampai SBY
bersedia melupakan gerakan moral yang dia mulai tahun 2007 tersebut? Bukankah
pelaporan semacam itu pula yang merupakan esensi ”Kotak Pos Ganyang Mafia
Hukum” yang diluncurkan SBY (5/11/2009)?
Denny Indrayana pernah mencoba menjelaskan di televisi bahwa SBY tidak
memandang perlu melaporkan semua orang yang membawa-bawa nama presiden kalau
kasusnya tidak demikian mengganggu kredibilitas. Bung Denny salah besar!
Gerakan moral (istilah) yang dimulai SBY, Kotak Pos Ganyang Mafia Hukum, dan
persepsi rakyat tentang Anggodo terlalu gegabah untuk dikorbankan dan
dibandingkan dengan pelaporan SBY yang relatif sangat personal sebelumnya.
Jawaban yang lebih memuaskan logika keluar saat saya diwawancarai Elshinta
bersama pengamat intelijen Wawan Purwanto. Saat itu saya mengajukan pertanyaan
yang sama. Wawan menjawab, terdapat kekhawatiran bahwa Anggodo akan ”menyanyi”.
Saya menambahkan, kalau begitu persis seperti rangkaian Bernard Barker,
Haldeman, Erlichman, yang akhirnya menyanyi dalam Kasus Watergate.
Polarisasi
Ketika berdiri di depan kelas sebagai pengajar, saya tidak bisa menjelaskan
kepada mahasiswa, berapa lama kita harus menanti SBY melaporkan Anggodo? Saya
coba pelajari betul teori-teori withholding information dalam krisis komunikasi
(antara lain Robinson, jurnal Human Communication Research, Oktober 2009).
Namun, tidak ada satu alasan pun yang membenarkan penantian tanpa kepastian
yang mirip drama ”Menunggu Godot” karya Samuel Beckett!
Sejak kasus cicak versus buaya, lembaga-lembaga negara dan masyarakat kita
sudah mulai terpolarisasi, dan ini kian nyata dalam kasus Bank Century. Entah
direkayasa atau alamiah, meluncurlah isu personal Aburizal Bakrie yang ingin
mendiskreditkan Sri Mulyani. Atau keinginan tokoh tertentu menjadi wakil
presiden jika Boediono rontok karena kasus Bank Century. Semua ini amat mudah
dibaca.
Terus terang, saya tergolong orang yang sedih melihat rontoknya ikon reformasi.
Apalagi kalau sekadar menghasilkan estafet ke tokoh-tokoh lama. Namun, di sisi
lain sedikitnya terdapat dua kasus ”Menunggu Godot” lainnya.
Pertama, ketika SBY, Andi Mallarangeng, dan Denny Indrayana selalu menyatakan
bahwa SBY telah begitu banyak mengeluarkan surat izin pemeriksaan pejabat
publik dalam upaya perang terhadap korupsi. Pada saat yang sama sejarah harus
mencatat bahwa dalam era pemerintahan SBY pula, dua unsur pimpinan KPK sempat
ditahan karena dugaan rekayasa (perihal rekayasa ini dinyatakan juga dalam
keputusan MK). Persoalan tidak pernah boleh mereka anggap selesai dengan
menyatakan toh Bibit dan Chandra sudah dikembalikan ke posisi mereka! Rakyat
sedang ”menunggu Godot” yang menunjukkan siapa yang merekayasa pimpinan KPK
sampai masuk tahanan.
Kedua, dari Watergate dan berbagai kasus lain, kita tahu bahwa kebohongan harus
ditutup dengan kebohongan lainnya. Lihatlah betapa nama almarhum Cak Nur sampai
harus dibawa-bawa untuk sekadar membangun logika lain dengan aroma kebohongan.
Sebuah rezim yang bersalah, jika selamat karena upaya polarisasi apa pun, pasti
telah mempekerjakan begitu banyak agen kebohongan untuk menutupi
kebohongan-kebohongan baru. Lalu, masa pemerintahannya akan dihabiskan untuk
membalas jasa para agen kebohongan itu, antara lain agar tidak ”menyanyi”.
Dengan demikian, tidak akan pernah terjadi pembangunan yang efektif untuk
rakyat.
Jadi, kita sedang menunggu politikus jantan dengan rombongan intelektual
jantan, yang segera menunjukkan di mana bersihnya mereka serta melaporkan yang
tidak bersih sebagaimana mestinya. Jika tidak, kita memang sedang ”Menunggu
(para) Godot” yang tak kunjung tiba.... [Effendi Gazali, Koordinator Program
Master Komunikasi Politik UI, Kompas, 16/12/09]
--------
Belajar praktis tentang kepastian hukum dari kasus kebijakkan ekonomi yang
dampaknya menyedot devisa negara, menguras energi dan waktu para pejabat
publik negeri ini, bahkan sebelum 100 hari kerja terlewati....hingga sampai ada
yang mencoba-coba mengkail ikan di air yang ia sangka keruh... padahal
godot2lah yang perlu di kail.. agar air tetap terjaga kejernihannya.
Menuju Indonesia sejahtera, maju dan bermartabat.
Best Regards,
Retno Kintoko
Alarm Gempa [ERDBEBEN Alarm]
Sedia Bibit Ikan Patin
SONETA INDONESIA <www.soneta.org>
Retno Kintoko Hp. 0818-942644
Aminta Plaza Lt. 10
Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan
Ph. 62 21-7511402-3
