APBNP 2008
Pemerintah Harus Jamin - Asumsi Bisa Terealisasi
Revrisond Baswir, Ekonom UGM
Sabtu, 12 April 2008
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah diminta menjamin asumsi-asumsi
yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP)
2008 bisa terealisasi. Ini khususnya menyangkut asumsi pencapaian target
produksi riil (lifting) minyak dan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi
yang sangat memengaruhi asumsi yang telah diputuskan.
Bila tidak tercapai, target lifting minyak yang ditetapkan 927.000
barel per hari (lebih rendah dari APBN 2008), maka akan memengaruhi penerimaan
negara berupa pajak dan nonpajak. Belum lagi beban pembengkakan biaya untuk
mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM bersubsidi. Hal ini akan membahayakan
negara.
Demikian diungkapkan anggota Komisi XI DPR Ramson Siagian, ekonom
UGM Revrisond Baswir, peneliti LIPI Andry Asmoro, dan ekonom BNI Tony
Prasetiantono secara terpisah di Jakarta, kemarin (11/4). "Inilah tantangan
yang harus dicapai oleh pemerintah dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Sebab,
bila tidak tercapai dari sisi penerimaan dan pos-pos pengeluaran tertentu
seperti subsidi nantinya mengharuskan adanya perubahan kembali," kata Ramson.
Terkait asumsi harga minyak (Indonesia crude price/ICP) 95 dolar AS
per barel, menurut Ramson, merupakan langkah antisipasi atas gejolak harga
minyak yang cenderung menguat di atas 110 dolar AS per barel. Namun bila
kenaikan harga minyak terpaut cukup jauh dengan asumsi yang digunakan, misalnya
harga minyak dunia sudah di atas 130 dolar AS per barel, maka perlu ada
penyesuaian.
"Kita perlu antisipasi gejolak harga minyak yang saat ini sangat
terpengaruh faktor nonfundamental. Angka 95 dolar AS itu memang cukup tinggi,
tetapi melihat kecenderungan para pedagang yang menyetel, maka harga minyak
untuk melonjak terus akan tetap terjadi, meski pasokan minyaknya cukup stabil,"
ujarnya.
Seperti diketahui, UU APBNP 2008 membuka peluang bagi pemerintah
untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Dalam pasal 14 ayat 2 disebutkan, jika
terjadi perubahan harga minyak yang siginifikan dibanding asumsi, pemerintah
bisa mengambil langkah yang diperlukan di bidang subsidi BBM. Pemerintah juga
diberi kewenangan membuat langkah lain untuk mengamankan pelaksanaan APBN.
Langkah yang bisa diambil pemerintah adalah meliputi kebijakan
pengendalian volume BBM bersubsidi, kebijakan harga BBM bersubsidi serta
kebijakan fiskal lain yang terkait. "Jadi, bisa dilihat bahwa kebijakan yang
diambil pemerintah sangat memengaruhi APBN yang baru disahkan. Kalau asumsi
yang ditargetkan tidak tercapai, jelas berpengaruh sangat besar terhadap
perkembangan ekonomi nasional," tuturnya.
Sementara itu, ekonom UGM Revrisond Baswir mengatakan,
asumsi-asumsi APBNP 2008 yang diajukan pemerintah dan disetujui DPR tidak
menjamin terjadinya peningkatan pendapatan rakyat. Ini karena perubahan itu
sendiri condong untuk memfasilitasi kepentingan investor, terutama asing, yang
ingin menguasai hulu sampai hilir perekonomian bangsa.
"Angka-angka yang diajukan dalam asumsi APBNP 2008 itu tidak
penting karena semua bisa dibuat dengan perhitungan tanpa ada jaminan bisa
dilaksanakan. Lebih penting, apa yang menjadi motif di balik perubahan
tersebut," kata Revrisond.
Menurut dia, perubahan asumsi APBN tidak menjamin pertumbuhan
ekonomi akan lebih baik, inflasi bisa dipertahankan lebih rendah, lifting
minyak akan tercapai, dan sebagainya. Apalagi semua itu tidak memberikan dampak
perbaikan pada ekonomi rakyat yang sekarang sudah morat-marit.
Dalam APBNP 2008, lanjutnya, pemerintah hanya berusaha
mengedepankan peningkatan pengeluaran akibat subsidi dan lainnya, sehingga
menyebabkan pembengkakan defisit. Masalah yang harus ditutup ini hampir bisa
dipastikan hanya bisa terwujud dengan menambah utang luar negeri. Karena,
potensi utang dalam negeri mengalami penurunan. "Dorongan untuk meminjam
kembali atas alasan menutup defisit atau mengatasi pembiayaan APBN memang sudah
diatur oleh lembaga-lembaga asing. Karena itu jangan terjebak pada angka-angka
asumsi," tuturnya.
Revrisond menjelaskan, perubahan asumsi APBNP yang lebih awal ini
dilakukan hanya untuk memuluskan pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap
struktur yang ada. "Mereka itu yang mendorong kenaikan harga minyak dan memberi
peluang asing untuk masuk lebih jauh lagi di sektor perminyakan. Seharusnya DPR
mempertanyakan arah kebijakan pemerintah terkait perubahan APBN itu. Ke mana
condongnya kebijakan tersebut, kepada rakyat atau investor asing. Itu harus
diwaspadai dan DPR seharusnya mempersoalkan masalah tersebut," tuturnya.
Secara terpisah, peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan
Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Andry Asmoro, memperkirakan, target
penurunan angka kemiskinan sulit dicapai oleh Indonesia bila melihat APBNP
2008. "Saya tidak bisa memprediksi bagaimana tingkat pencapaian pengurangan
separuh kemiskinan pada tahun 2015. Tapi untuk 2008, target itu sulit untuk
dicapai karena neraca keuangan negara sangat tidak maksimal," kata Andry
Asmoro.
Dia berpendapat, terkait prioritas APBN, pemerintah pusat juga
sudah seharusnya mengurangi subsidi bahan bakar yang pada praktiknya tidak
tepat sasaran. APBN 2008 banyak habis untuk membayar gaji pegawai negeri dan
subsidi.
Sedangkan Kepala Ekonom BNI Tony Prasetiantono mengatakan,
kemungkinan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bisa direalisasikan agar
struktur APBN tetap tegak. "Menaikkan harga BBM bisa menekan subsidi, sehingga
anggaran tidak bocor," kata Tony. (Abdul Choir/Indra/Andrian)
news_icon.html?id=197120
Description: Binary data
