APBNP 2008 Pemerintah Harus Jamin - Asumsi Bisa Terealisasi
Revrisond Baswir, Ekonom UGM Sabtu, 12 April 2008 JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah diminta menjamin asumsi-asumsi yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2008 bisa terealisasi. Ini khususnya menyangkut asumsi pencapaian target produksi riil (lifting) minyak dan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang sangat memengaruhi asumsi yang telah diputuskan. Bila tidak tercapai, target lifting minyak yang ditetapkan 927.000 barel per hari (lebih rendah dari APBN 2008), maka akan memengaruhi penerimaan negara berupa pajak dan nonpajak. Belum lagi beban pembengkakan biaya untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM bersubsidi. Hal ini akan membahayakan negara. Demikian diungkapkan anggota Komisi XI DPR Ramson Siagian, ekonom UGM Revrisond Baswir, peneliti LIPI Andry Asmoro, dan ekonom BNI Tony Prasetiantono secara terpisah di Jakarta, kemarin (11/4). "Inilah tantangan yang harus dicapai oleh pemerintah dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Sebab, bila tidak tercapai dari sisi penerimaan dan pos-pos pengeluaran tertentu seperti subsidi nantinya mengharuskan adanya perubahan kembali," kata Ramson. Terkait asumsi harga minyak (Indonesia crude price/ICP) 95 dolar AS per barel, menurut Ramson, merupakan langkah antisipasi atas gejolak harga minyak yang cenderung menguat di atas 110 dolar AS per barel. Namun bila kenaikan harga minyak terpaut cukup jauh dengan asumsi yang digunakan, misalnya harga minyak dunia sudah di atas 130 dolar AS per barel, maka perlu ada penyesuaian. "Kita perlu antisipasi gejolak harga minyak yang saat ini sangat terpengaruh faktor nonfundamental. Angka 95 dolar AS itu memang cukup tinggi, tetapi melihat kecenderungan para pedagang yang menyetel, maka harga minyak untuk melonjak terus akan tetap terjadi, meski pasokan minyaknya cukup stabil," ujarnya. Seperti diketahui, UU APBNP 2008 membuka peluang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Dalam pasal 14 ayat 2 disebutkan, jika terjadi perubahan harga minyak yang siginifikan dibanding asumsi, pemerintah bisa mengambil langkah yang diperlukan di bidang subsidi BBM. Pemerintah juga diberi kewenangan membuat langkah lain untuk mengamankan pelaksanaan APBN. Langkah yang bisa diambil pemerintah adalah meliputi kebijakan pengendalian volume BBM bersubsidi, kebijakan harga BBM bersubsidi serta kebijakan fiskal lain yang terkait. "Jadi, bisa dilihat bahwa kebijakan yang diambil pemerintah sangat memengaruhi APBN yang baru disahkan. Kalau asumsi yang ditargetkan tidak tercapai, jelas berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan ekonomi nasional," tuturnya. Sementara itu, ekonom UGM Revrisond Baswir mengatakan, asumsi-asumsi APBNP 2008 yang diajukan pemerintah dan disetujui DPR tidak menjamin terjadinya peningkatan pendapatan rakyat. Ini karena perubahan itu sendiri condong untuk memfasilitasi kepentingan investor, terutama asing, yang ingin menguasai hulu sampai hilir perekonomian bangsa. "Angka-angka yang diajukan dalam asumsi APBNP 2008 itu tidak penting karena semua bisa dibuat dengan perhitungan tanpa ada jaminan bisa dilaksanakan. Lebih penting, apa yang menjadi motif di balik perubahan tersebut," kata Revrisond. Menurut dia, perubahan asumsi APBN tidak menjamin pertumbuhan ekonomi akan lebih baik, inflasi bisa dipertahankan lebih rendah, lifting minyak akan tercapai, dan sebagainya. Apalagi semua itu tidak memberikan dampak perbaikan pada ekonomi rakyat yang sekarang sudah morat-marit. Dalam APBNP 2008, lanjutnya, pemerintah hanya berusaha mengedepankan peningkatan pengeluaran akibat subsidi dan lainnya, sehingga menyebabkan pembengkakan defisit. Masalah yang harus ditutup ini hampir bisa dipastikan hanya bisa terwujud dengan menambah utang luar negeri. Karena, potensi utang dalam negeri mengalami penurunan. "Dorongan untuk meminjam kembali atas alasan menutup defisit atau mengatasi pembiayaan APBN memang sudah diatur oleh lembaga-lembaga asing. Karena itu jangan terjebak pada angka-angka asumsi," tuturnya. Revrisond menjelaskan, perubahan asumsi APBNP yang lebih awal ini dilakukan hanya untuk memuluskan pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap struktur yang ada. "Mereka itu yang mendorong kenaikan harga minyak dan memberi peluang asing untuk masuk lebih jauh lagi di sektor perminyakan. Seharusnya DPR mempertanyakan arah kebijakan pemerintah terkait perubahan APBN itu. Ke mana condongnya kebijakan tersebut, kepada rakyat atau investor asing. Itu harus diwaspadai dan DPR seharusnya mempersoalkan masalah tersebut," tuturnya. Secara terpisah, peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Andry Asmoro, memperkirakan, target penurunan angka kemiskinan sulit dicapai oleh Indonesia bila melihat APBNP 2008. "Saya tidak bisa memprediksi bagaimana tingkat pencapaian pengurangan separuh kemiskinan pada tahun 2015. Tapi untuk 2008, target itu sulit untuk dicapai karena neraca keuangan negara sangat tidak maksimal," kata Andry Asmoro. Dia berpendapat, terkait prioritas APBN, pemerintah pusat juga sudah seharusnya mengurangi subsidi bahan bakar yang pada praktiknya tidak tepat sasaran. APBN 2008 banyak habis untuk membayar gaji pegawai negeri dan subsidi. Sedangkan Kepala Ekonom BNI Tony Prasetiantono mengatakan, kemungkinan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bisa direalisasikan agar struktur APBN tetap tegak. "Menaikkan harga BBM bisa menekan subsidi, sehingga anggaran tidak bocor," kata Tony. (Abdul Choir/Indra/Andrian)
news_icon.html?id=197120
Description: Binary data