http://batampos.co.id/content/view/34918/97/
Pemimpin Masa Depan
Senin, 26 November 2007
Oleh: Agus Setiawan*
PEMILIHAN kepala daerah ataupun kepala negara secara langsung pada
hakikatnya adalah memilih pemimpin yang terbaik bagi daerah/negara. Pemimpin
yang mampu memajukan daerah/negara dan mensejahterakan warganya sebagaimana
yang diamanatkan dalam UUD. Pemimpin seperti ini sangat dibutuhkan, baik untuk
menjawab persoalan yang sedang dihadapi maupun tantangan ke depan yang semakin
berat.
Apalagi di era globalisasi dewasa ini sangat diperlukan pemberdayaan para
pemimpin di masa depan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemberdayaan kepe
mimpinan adalah pengembangan secara optimal semua daya yang dimilikinya, baik
yang tersirat maupun vang nyata, sehingga mewujudkan kepemimpinan yang efektif
dan berkesiambungan.
Seorang pemimpin harus memiliki keberdayaan tertentu, sehingga ia mampu
mengatasi berbagai tantangan di masa depan. Dalam era reformasi dan demokrasi,
para pemimpin dituntut untuk mampu mengarahkan masyarakatnya dalam mengatasi
masalah yang kompleks, sebagai akibat dari pengaruh informasi dan perubahan.
Jika seorang pemimpin tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang mempuni, maka
bisa dipastikan kepemimpinannya akan berjalan semu, dan pada akhirnya pemimpin
yang demikian itu akan ditinggal oleh masyarakatnya. Pemimpin masa depan yang
akan selalu dinanti setidaknya mampu memberikan kepercayaan diri kepada
masyarakat yang dipimpinnya.
Kriteria yang cocok untuk pemimpin masa depan adalah kreteria
sebagaimana tercermin dalam pribadi Rasulullaah SAW yakni siddiq, amanah,
fathonah dan tabligh.
Setiap manusia secara standar sudah memiliki potensi untuk berakhlak
mulia. Dan potensi itulah yang semakin dikembangkan dengan hadirnya
tuntunan-tuntunan moral dan etika yang kemilau cahayanya sangat memukau. Dalam
hal ini, kunci kemuliaan akhlak yaitu jujur-terpercaya serta ramah dan lemah
lembut namun tegas.
Dalam konteks ini, kita bisa pahami bahwa jika negeri ini hancur karena
krisis akhlak, maka kita cari orang atau pemimpin yang paling baik akhlaknya.
Karena bagaimana mungkin akan mampu memperbaiki moralitas bangsa, kalau diri
sang pemimpin sendiri dan keluarganya akhlaknya jelek.
Begitu pula halnya, jika kita merasa negeri ini hancur, miskin,
terbelakang karena maraknya korupsi, maka mari kita cari pemimpin yang terbukti
paling bersih. Paling amanah, dan jujur. Karena tidak mungkin negeri ini
dipimpin oleh orang yang bermental korupsi.
Menjadi seorang pemimpin faktor terpenting bukan hanya intelect quotient
(IQ), tetapi adalah emotional intelegent. Emotional intelegent ini makin
mendekati masalah spiritual dan kejiwaan yang selama ini ditinggalkan
masyarakat sekuler Barat.
Seperti yang diungkapkan Prof Daniel Goleman dari Harvard University,
unsure-unsur dari emotional intelegent ada lima yaitu, (1) Self awareness
(tahu diri); (2) Self regulation (disiplin diri); (3) Motivation; (4) Empathy;
(5) Social skill.
Emotional intelegence ini termasuk faktor-faktor dalam genetika pribadi,
namun dapat ditingkatkan dengan latihan. Dalam pandangan kita sebagai makhluk
yang beragama (Islam, red), tampak bahwa akidah dan ibadah sangat berpengaruh
meningkatkan unsur-unsur emotional intelegence itu. Secara sederhana dapat kita
katakan bahwa hablum minallah wa hablum minannas sangat berpengaruh dalam
meningkatnya emotional intelegence seorang pemimpin, sehingga akhirnya mencapai
kematangan emosi.
Selain kriteria yang penulis sebutkan di atas, untuk menjadi seorang
pemimpin juga harus memiliki Imtaq (Iman dan Taqwa) (Spritual Question/SQ).
Seorang pemimpin yang beriman adalah yang percaya bahwa Tuhan itu ada, Maha
Melihat, Maha Mendengar dan Maha Mengetahui apa-apa yang diucapkan, diperbuat
bahkan isi hati atau niat manusia. Pemimpin dapat membohongi rakyatnya, tapi
tidak dapat membohongi Tuhannya. Tipe kepemimpinan seperti ini jauh dari
melakukan perbuatan Korupsi. Dan sebaliknya, dengan keberimanannya itu pula, ia
menjadi orang yang paling tegas memberantas korupsi tersebut.
Bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No 32 Tahun 2004, syarat pertama
dari calon kepala daerah adalah ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Syarat
yang tercantum pada pasal 58 ini erat kaitannya dengan keharusan bersih diri
dari perbuatan korupsi.
Dengan memiliki kecerdasan spritual yang tinggi, seorang pemimpin niscaya
tidak akan mau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai agama
dan nilai kemanusiaan misalnya korupsi, anarkisme maupun perbuatan yang
menzalimi orang lain. Dia akan lebih memposisikan diri sebagai pemimpin yang
membawa amanah tuhan dan manusia demi terwujudnya masyarakat madani yang makmur
dan sejahtera.
Selanjutnya, seorang pemimpin dituntut meningkatkan SDM-nya. Kecerdasan
kreativitas bagi seseorang pemimpin adalah pemimpin yang kreatif, mampu mencari
dan menciptakan terobosan-terobosan dalam mengatasi berbagai kendala atau
permasalahan yang muncul. Tipe pemimpin dengan CQ (Creativity Quotient) yang
tinggi ini mampu menghasilkan ide-ide baru (orisinil) dalam upaya meningkatkan
daya saing di era globalisasi. Ia bersikap dinamis, fleksibel, komunikatif, dan
aspiratif, serta tidak dapat berdiam diri, selalu menginginkan
perubahan-perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik.
Ziauddin Sardar dalam bukunya ''Merombak Pola Fikir Intelektual Muslim"
mengatakan peradaban di suatu negeri sangat membutuhkan kehadiran kaum
intelektual sejati, jika tidak, maka negeri hanya akan terus bekecimpung dengan
tanah tandus yang vakum intelektual.
Di sini, pemimpin yang intelektual juga harus berperan sebagai agen
perubahan social (agent of social changes). Peran itu lebih ditujukan kepada:
Pertama, menata kehidupan sosial terutama nilai/norma yang berlaku dalam
masyarakat , apakah itu sudah sesuai dengan nilai/norma yang diajarkan oleh
agama. Kedua, membimbing masyarakat melalui aktivitas intelektual untuk
mendapatkan pemahaman yang benar. Ketiga, menauladani prilaku yang benar
sebagai perbuatan dakwah untuk masyarakat di manapun berada.
Keempat, menjadi pembela utama dan penolong masyarakat dalam melepaskan
beban penderitaan mereka. Kelima, menyedia diri sebagai tempat
konsultasi/komunikasi untuk menggalang keikut-sertaan masyarakat dalam
menyelesaikan proyek-proyek kemanusiaan (sosial dan spiritual). (Dr Thohir Luth
MA, 2002)
Selain itu, seorang pemimpin harus bersikap demokratis. Pemimpin harus
menghargai pendapat orang lain, bisa menerima semua masukan dari semua pihak,
tidak memaksakan kehendak sendiri.
Seorang pemimpin juga harus peduli pada lingkungannya. Pemimpin tidak
hanya bisa menerima laporan dari jajarannya serta pembisiknya yang seolah-olah
menjadi pemimpin banyangan semua bisa diatur dengan berbagai skenario yang
dibuat, namun ia juga dituntut untuk turun langsung melihat masyarakatnya
sebagai tanggung jawab sosial. Bukan hanya sekadar menerima laporan sistem dan
kebijakan yang dibuat. Meski diakui keberadaan si pembisik terkadang juga bisa
dibenarkan untuk mengatasi suatu masalah yang akan merusak tatanan kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Karena tanggung jawab sosial ini merupakan aset bagi hidup bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan nasional,
yaitu keadilan dan kemakmuran bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa
membedakan suku, agama, ras, dan golongan ataupun kelompok.
Akhirnya, siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini akan dihadapkan
kepada tugas-tugas besar dan berat yang harus dipikulnya. Jika seorang pemimpin
masih bisa dipercaya oleh rakyat, maka pandai-pandai mencari suaka politik
dengan rakyat asalkan jangan memperalat reformasi, demokrasi serta hukum untuk
dijadikan alat untuk mengelabui rakyat. Mudah-mudahan hal yang demikian jangan
sampai terjadi. Jika masih terjadi, entahlah. ***
*)Agus Setiawan, Sekjend Komite Independen Pemantau Aspirasi dan
Demokrasi (Kipas) Indonesia
