SUARA MERDEKA
Pilihan Kepala Desa, Politik Uang Sudah Biasa?
Ditulis Oleh Fatkhul Muin
02-11-2009,
Sebulan mendatang, Pemerintah Kabupaten Demak akan menggelar lagi ajang
Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) bagi desa-desa yang saat ini masih lowong
pejabatnya. Seperti yang sudah-sudah, ajang pilkades ini meskipun termasuk
dalam kerangka demokrasi, namun pada kenyataannya efek yang ditimbulkan cukup
beragam. Bahkan kadang-kadang luka yang ditimbulkan dalam ajang pilkades ini
butuh waktu tahunan untuk menyembuhkannya.
Ada beberapa masukan yang mengusulkan bahwa ajang pilkades ini
dihilangkan atau diubah sedemikian rupa agar efek yang ditimbulkan tidak
berkepanjangan.
Selain itu biasanya ajang pilkades ini rentan dengan yang namanya money
politic atau politik uang, tanpa uang pilkades tidak jalan baik dari segi
kepanitiaan sebagai pelaksana ataupun bagi pemilih yang menggunakan hak
pilihnya dalam ajang pilkades.
Untuk kepanitiaan, pemerintah daerah mengalokasikan dana khusus pos
penyelenggaraan Pilkades yang jika dihitung mendekati miliaran rupiah bahkan
lebih, selain itu desa juga mengeluarkan pos anggaran dan besarnya tergantung
dari kesepakatan bersama antara pemerintahan desa dan lembaga yang ada. Bakal
calon atau Calon kepala desa biasanya juga mengeluarkan sejumlah uang yang
lazim disebut swadaya dalam rangka mensukseskan ajang pilkades di desanya.
Selain biaya tersebut di atas, calon kepala desa yang akan berlaga dalam
ajang pemilihan kepala desa juga harus menyiapkan sejumlah uang dalam rangka
kesuksesan dirinya dalam rangka menggaet pemilih. Biasanya hal ini telah
dilakukannya jauh-jauh hari setelah dirinya dengan resmi mengikuti ajang
pilkades di desanya istilah jawanya bukak lawang. Meskipun hanya sekedar
menyediakan makanan kecil, minuman, rokok namun jika yang disediakan jumlah
cukup banyak dan waktunya cukup panjang jika dihitung bisa mencapai puluhan
juta rupiah.
Selain itu layaknya ajang pemilihan apapun kita butuh juga team sukses
yang dibuat juga jauh-jauh hari, inipun jika dihitung juga membutuhkan biaya
yang tidak sedikit. Belum nanti ketika hari H pelaksanaan Pilkades, calon juga
membutuhkan uang yang cukup besar untuk membeli suara tergantung dari jumlah
pemilih yang ikut memilih dalam ajang pemilihan kepala desa itu.
Harga beli suara atau kadang kadang disebut juga pengganti kerja besarnya
tergantung dari harga jual bengkok yang nantinya sebagai gaji sang Kepala Desa
di desa itu. Bila harga bengkok laku tinggi para pemilih memperoleh uang yang
cukup besar, sebaliknya jika bengkok yang dijual tidak begitu laku uang
penganti kerja bagi pemilih juga demikian.
Dari informasi yang penulis peroleh pada ajang pilkades sebelumnya, 'uang
amplop' yang diterima oleh para pemilih nilainya berkisar antara
Rp10.000-Rp100.000, bahkan ada pula calon yang nyangoni pemilihnya
Rp200.000-Rp300.000 dalam rangka kemenangan dirinya. Ini biasanya berlaku pada
desa-desa yang bengkoknya cukup banyak dan harga jualnya lumayan tinggi.
Sebagai contoh, ada desa yang gaji kepala desanya berupa bengkok 25 bau,
setiap tahun 1 bau laku 6 juta rupiah, secara hitungan kasar gaji kepala desa
tersebut Rp150 juta, jika dikalikan 6 tahun ketemu 900 juta rupiah, nah jika
biaya pilkades yang dikeluarkan 500 Juta rupiah dalam hitungan angka masih
untung atau modal bisa kembali.
Hal ini pernah juga penulis tanyakan pada masing-masing calon, berapa
biaya yang dikeluarkan dalam rangka pencalonannya sebagai kepala desa.
Berbisik-bisik, mereka menyatakan angka yang cukup fantastis: Rp100-200 juta,
bahkan ada yang menghabiskan dana hampir 300 juta rupiah! Lalu saya bertanya
dari mana uang sebanyak itu? rata-rata mengatakan pinjam, entah pinjam saudara,
teman, ataupun bank .
Lalu bagaimana dengan mereka yang gagal mendapatkan posisi sebagai kepala
desa, padahal modal yang dikeluarkan sudah sedemikian banyak? Walallahu a'lam .
Saya tidak bisa berpikir dari mana dia akan mengembalikan biaya semuanya itu.
Mestinya sebelum memutuskan untuk mengikuti ajang pilkades mereka telah
siap baik persiapan spiritual atau material dan yang penting mereka itu harus
siap kalah. Jika tidak siap kalah hal inilah yang menjadikan masalah pilkades
berlarut-larut hanya karena masalah kecil saja , menjadikan ketidaksahan ajang
pilkades. Apalagi jika sampai ke tingkat Pengadilan selain membutuhkan waktu
yang lama juga biaya yang cukup besar lagi.
Oleh karenanya agar Pilkades bisa berjalan lancar dan menghasilkan
pimpinan yang baik demi kemajuan desanya, warga desa harus mematuhi aturan yang
berlaku, namun untuk urusan amplopan hal ini sudah menjadi hal yang lumrah,
entah bagi-bagi duit atau money politic istilahnya itu pasti ada.
