============ ========= ========= ========= ========= =
THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center]
Seri : "Membangun spirit, demokrasi, konservasi sumber daya,
nasionalisme, kebangsaan dan pluralisme Indonesia."
============ ========= ========= ========= ========= =
[Spiritualism, Nationalism, Resources, Democration & Pluralism Indonesia
Quotient]
Menyambut TAHUN BARU 2010 dengan semangat produktif dan efisien.
"Belajar menyelamatkan sumberdaya negara untuk kebaikan rakyat Indonesia."
ANALISIS POLITIK
SBY Versus SBY
Selasa, 26 Januari 2010 | 03:40 WIB
Oleh J. KRISTIADI
Setelah melalui kesimpangsiuran informasi, akhirnya rakyat mengetahui Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono menerima laporan proses bail out bank yang sejak
berdirinya telah bermasalah.
Fakta ini yang mendorong beberapa anggota Pansus Bank Century mengusulkan agar
Presiden dipanggil sebagai saksi. Meski pemanggilan itu hampir mustahil, tak
urung wacana pemakzulan berkembang. Bahkan, Mahkamah Konstitusi konon
menyiapkan semacam hukum acara pemakzulan. Sebab itu, pertemuan Bogor, 21
Januari 2010, meskipun dikatakan sebagai forum komunikasi politik, diselipkan
pesan sistem presidensial tak mengenal mosi tidak percaya yang dapat
memakzulkan presiden atau wakil presiden.
Bola liar kasus Bank Century seharusnya tak perlu berkembang mengancam
instabilitas politik sekiranya sejak awal Presiden menyatakan bertanggung jawab
atas kebijakan itu. Apalagi disertai penegasan mendukung sepenuhnya
penyelidikan penyalahgunaan dana bail out serta mendorong pengusutan merger
Bank Century yang ditandai dengan lemahnya pengawasan Bank Indonesia.
Pernyataan juga menjadi penting mengingat hasil kebijakan bail out membuahkan
kestabilan ekonomi, memelihara kepercayaan investor serta tingkat pertumbuhan
ekonomi masih dianggap wajar.
Namun, karena sikap Presiden yang tidak terlalu eksplisit, isu politik menjadi
tak terkendali. Tiga bulan pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
tersedot energinya dalam pusaran medan pertarungan politik yang sarat dengan
kepentingan kekuasaan. Sangat disayangkan, mengingat sejak Republik Indonesia
berdiri, belum pernah bangsa ini memiliki kepala pemerintahan (negara) yang
mempunyai legitimasi yang sangat kokoh seperti pemerintahan SBY-Boediono. Suatu
rezim pemerintahan demokratis yang memperoleh dukungan rakyat serta mampu
menjamin dukungan politik di parlemen sekiranya kebijakan pemerintah memerlukan
persetujuan DPR. Namun, harapan masyarakat kandas karena peluang emas lenyap
diterjang angin puyuh Pansus Bank Century.
Program 100 hari sebagai awal upaya pemerintah mewujudkan program lima tahun ke
depan dan membangun kepercayaan publik terlewatkan tanpa makna. Bahkan,
berbagai jajak pendapat menunjukkan popularitas SBY menurun. Demikian pula
tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Bukan itu saja, kekaburan sikap Presiden pun menimbulkan kesan ia membiarkan
pembantunya bertempur sendiri menghadapi ”kriminalisasi” kebijakan di Pansus.
Hal itu, antara lain, bisa disimak dari perilaku parpol mitra koalisi
pemerintah pun dalam memeriksa pejabat pemerintah, bahkan Wapres diangggap
melewati batas kepatutan serta mengindikasikan mereka mempunyai target politik
tertentu. Hal ini juga terkait dengan urusan lapor-melapor.
Sejak awal, Presiden memberikan kesan bahwa ia tidak tahu-menahu mengenai
kebijakan dana talangan. Sekiranya pembantu Presiden tidak melaporkan,
seharusnya mereka diambil tindakan, bahkan pantas dipecat. Kebijakan yang
diambil adalah keputusan politik yang penting. Sebaliknya, kalau kebijakan itu
atas perintah atau sepengetahuan Presiden, ia tak selayaknya bersikap seolah
melepaskan tanggung jawab. Isu itu kian panas karena berkembang rumor
pencopotan Sri Mulyani Indrawati yang belakangan dibantah Presiden. Terkait
rumor itu, batalnya pelantikan Anggito Abimayu bisa dibaca bukan hanya sebagai
keteledoran Menteri Sekretaris Negara, tetapi tak mustahil berkaitan dengan
transaksi yang mengakomodasi kepentingan politik tertentu.
Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan panggung politik selama tiga
bulan terakhir menampilkan drama politik yang absurd, tak masuk akal. Koalisi
kekuatan SBY di pemerintahan yang besar harus berlawanan dengan kekuatan
dukungan SBY di parlemen yang hampir sama besarnya. Pentas politik melakonkan
SBY melawan SBY.
Hal itu tidak boleh dibiarkan. Kepemimpinan harus ditegakkan. Lebih-lebih dalam
10 sampai dengan 15 tahun mendatang bangsa Indonesia akan menghadapi ”perang
ekonomi” yang semakin dahsyat dengan diberlakukannya perjanjian Asean-China
Free Trade Area (ACFTA) sejak 1 Januari 2009. Jangan biarkan isu ACFTA
berkembang menjadi seperti Bank Century. Perdagangan bebas adalah kebijakan
Pemerintah Indonesia. Seluruh jajaran pemerintah harus bertanggung jawab agar
peluang itu bisa menguntungkan rakyat.
Kepemimpinan nasional perlu diarahkan agar pemangku kepentingan, pemerintah dan
sektor swasta, tak mengulangi keteledorannya dengan mengabaikan ”pekerjaan
rumah” sejak Indonesia menyetujui perjanjian dengan China hampir satu dekade
yang lalu. Perang ekonomi tak lagi di depan mata, tetapi telah terjadi! Sebab
itu, politik kekuasaan harus ditinggalkan agar bangsa ini tidak semakin jauh
ketinggalan dengan bangsa lain. SBY diharapkan mengonsolidasikan
kepemimpinannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Hal itu tak harus berarti membangun oligarki politik yang akan meniadakan
mekanisme saling kontrol di antara lembaga negara. Selain itu, sudah saatnya
pula politik citra ditinggalkan, apalagi politik yang mengesankan adol welas
(menjual belas kasihan) pun harus dibuang.
Kasus Bank Century telanjur sarat dengan kepentingan kekuasaan. Sebab itu,
penyelesaiannya dapat diduga tidak jauh dari upaya saling menguntungkan serta
melindungi dan mengamankan kepentingan politik. Komoditas politik empuk yang
bisa dijadikan ajang kompromi adalah rumusan kesimpulan sementara yang akan
segera disusun. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga.
J Kristiadi, Peneliti Senior CSIS [Kompas]
----------
“Secara ekstra-parlementer memang ada usaha berbagai kelompok masyarakat sipil,
seperti elemen aktivis mahasiswa, LSM, dan sejumlah tokoh politik untuk
menggalang semacam ”koreksi moral” terhadap Presiden. Saat ini, misalnya,
beredar pesan pendek, juga melalui situs jejaring sosial Facebook dan jaringan
surat elektronik, yang berisi ajakan bergabung dalam demonstrasi damai, 28
Januari mendatang.
Namun, mungkin terlampau berlebihan juga jika aktivitas damai dan sukarela
masyarakat sipil dicurigai sebagai bagian dari upaya pemakzulan terhadap
Presiden. Mungkin saja ada aktivis atau tokoh politik yang mencoba ”mengail di
air keruh”, tetapi rasanya tak signifikan jika dianggap sebagai ancaman
terhadap kekuasaan Yudhoyono. Persoalannya, selama aktivitas demikian tidak
memperoleh dukungan politik dari DPR, hampir tak ada peluang bagi siapa pun
untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden.
Oleh karena itu, yang ditunggu rakyat kita dari Presiden bukanlah pernyataan
dan pidato yang acapkali tidak perlu dan bahkan tidak produktif. Rakyat kita
sudah terlalu lelah dengan perdebatan dan polemik para elite politik yang
hampir tidak ada habisnya. Yang diperlukan rakyat adalah pemerintah yang
mendengarkan suara hati mereka, yakni dengan bekerja, bekerja, dan bekerja.”
Syamsuddin Haris Profesor Riset Bidang Politik LIPI [Kompas, 26/1/10]
----------
Jadi kalaupun 'pentas melodrama' pansus century kemudian digelar hampir usai,
maka sudah semakin jelas pula endingnya.
Bagi pemerintah, sekarang saatnya bekerja keras, bekerja cerdas untuk
kepentingan rakyat, mengejar ketinggalan, tunjukkan bahwa Anda memang bekerja
untuk kepentingan rakyat Indonesia, kecuali memang hanya ingin membuang-buang
waktu, tenaga dan sumber daya negara.
Menuju Indonesia sejahtera, maju dan bermartabat.
Best Regards,
Retno Kintoko
Alarm Gempa [ERDBEBEN Alarm]
Sedia Bibit Ikan Patin
SONETA INDONESIA <www.soneta.org>
Retno Kintoko Hp. 0818-942644
Aminta Plaza Lt. 10
Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan
Ph. 62 21-7511402-3
