"Soal Duit Tommy, Nonaktifkan Yusril dan Hamid" Koran Tempo - Selasa, 24 April 2007
JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Patra M. Zen mengatakan pemerintah harus serius menangani permasalahan pencairan uang milik Tommy Soeharto yang melibatkan Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin. Menurut dia, persoalan ini memerlukan campur tangan Presiden Yudhoyono sebagai otoritas kebijakan tertinggi di pemerintahan. "Jika pemerintah serius ingin mengungkap kasus ini, nonaktifkan dulu dua menteri yang terlibat itu. Baru usut tuntas kasus ini," kata Patra dalam diskusi bertajuk "Keterlibatan Yusril dan Hamid dalam Pencairan Dana Tommy Soeharto" di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan di Jakarta kemarin. "Ini untuk mempermudah penyidik mendalami dan mengungkap kasus itu," tuturnya. Menurut Patra, ada dua kesalahan yang dilakukan Yusril dalam proses ini. Pertama, Yusril bisa dianggap telah memperjualbelikan pengaruhnya untuk mencairkan uang US$ 10,955 juta dari BNP Paribas London itu. Kedua, ia melanjutkan, Yusril diduga telah menyalahgunakan fungsinya sebagai pejabat negara untuk membantu kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan negara. "Presiden perlu meminta Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas kasus ini," katanya. Dalam berbagai kesempatan, Yusril membantah menyalahi aturan dalam proses pencairan uang Tommy itu. Mengenai rekening Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digunakan untuk menerima transfer dari BNP Paribas, ia mengatakan itu dilakukan setelah ia tak lagi jadi menteri. "Itu terjadi semasa Hamid," katanya. Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Gayus Lumbuun, yang juga jadi pembicara dalam diskusi itu, mengatakan komisinya siap membentuk panitia kerja, bahkan panitia khusus, untuk membahas dan membawa wacana ini ke tingkat yang lebih serius. "Pembicaraan informal sudah dilakukan antarwakil rakyat," ujarnya. "Penonaktifan para menteri yang terlibat bisa dilakukan jika mereka nanti menjadi tersangka." SANDY INDRA PRATAMA Sumber: Koran Tempo - Selasa, 24 April 2007 =============== * Komisi Antikorupsi Selidiki Aliran Dana Tommy Koran Tempo - Minggu, 22 April 2007 JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menyelidiki aliran dana Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang London yang mengalir ke Indonesia dengan meminjam rekening Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Penyelidikan sudah dilakukan sejak 3 April lalu," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya kemarin. Menurut dia, penyelidikan itu dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan maraknya pemberitaan perihal transfer dana tersebut. Johan mengatakan penyelidikan tersebut untuk mencari alat bukti. Kisah ini berawal dari pencairan dana US$ 10 juta milik Motorbike, yang sebagian sahamnya diduga dimiliki Tommy. Proses pencairan dana Tommy yang tersimpan di BNP Paribas cabang London itu diurus pada era dua menteri dan cair pada dua era itu. Pencairan segerobak dana tersebut dilakukan dengan meminjam rekening Departemen Hukum dan HAM. Johan mengatakan fokus penyelidikan KPK adalah untuk mengetahui apakah ada dugaan unsur kerugian negara, memperkaya diri sendiri atau orang lain, kick-backatau suap, serta perbuatan melawan hukum. KPK, kata dia, juga memfokuskan pada alasan penggunaan rekening Departemen dalam pencairan. "Itu yang sedang dicari," ujarnya. Tim penyelidik, kata Johan, terdiri atas empat orang yang telah mencari informasi ke berbagai pihak. Sejumlah pejabat di Departemen Hukum bakal diperiksa? Johan hanya berujar, "Segala sesuatu yang diduga terkait akan diselidiki." Penyelidik, kata Johan, terlebih dulu mencari alat bukti dari berbagai pihak. Menurut Johan, dalam penyelidikan ini KPK tidak berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan tidak menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan tidak memiliki otoritas untuk menyelidiki kasus dugaan pencucian dalam transfer dana Tommy. Menurut Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin, yang berhak menyelidiki adalah polisi. Hal itu, kata dia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. "Penyelidikan dan penyidikan oleh polisi," ujar Muchtar di kantornya kemarin. Menurut dia, kejaksaan hingga kini masih mencermati kasus ini. Pihak intelijen kejaksaan, kata Muchtar, tetap memantau. Bagi Hakim Agung Djoko Sarwoko, Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan HAM) memang menjadi tempat untuk dimintai pendapatnya terkait dengan transfer dana dari luar negeri. Kendati begitu, Djoko mengatakan tidak mengetahui apakah penggunaan rekening pemerintah termasuk pelanggaran administrasi atau tindak pidana korupsi.RINI KUSTIANI | SANDY INDRA PRATAMA Sumber: Koran Tempo - Minggu, 22 April 2007 =============== Jawapos, 20 Aprril 2007, KPK Masih Cari Bukti Tambahan Usut Pencairan Uang Tommy - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji segera mengusut kasus pencairan uang Tommy Soeharto di BNP Paribas London melalui rekening Departemen Hukum dan HAM. Kemarin Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki menyatakan bahwa pihaknya akan proaktif memeriksa semua pihak yang terkait dengan pencairan uang tersebut."KPK masih mencari informasi dan data tambahan guna menindaklanjuti kasus ini," ujar Ruki usai bertemu Ketua DPR Agung Laksono di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin. Langkah tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat kasus tersebut, tambah Ruki, hanya bisa dilakukan jika bukti sudah memadai. Ruki mengaku masih mengumpulkan alat bukti tambahan. "Bukti harus kuat karena kami tidak boleh menghentikan penyidikan," katanya. Kasus itu terus menjadi perdebatan publik. Siapa yang berhak atas uang USD 10 juta (Rp 91 miliar) tersebut? Apakah dengan membuka rekening itu otomatis uang milik Tommy tersebut menjadi milik negara atau tidak. Ada yang mengatakan kalau uang masuk rekening pemerintah, otomatis menjadi uang negara. "Tetapi, saya tanya pihak yang punya otoritas mengelola keuangan negara di Departemen Keuangan mengatakan tidak otomatis," katanya.Agung Laksono yang ditemui Ruki di kantornya mengaku mendukung KPK agar memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pencairan uang putra bungsu mantan Presiden Soeharto itu. "Seharusnya penyelidikan dilakukan tanpa tebang pilih," tegas Agung seraya menegaskan agar pemerintah tidak menutup-nutupi pelanggaran yang diduga dilakukan pejabatnya. Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan juga mengaku bahwa saat ini hampir semua fraksi di DPR sepakat membentuk panitia kerja (panja). "Saya optimistis awal masa sidang mendatang (dimulai 7 Mei, Red), panja ini bisa langsung terbentuk," katanya ketika dihubungi kemarin.Menurut Trimedya, anggota komisi III kesal melihat sikap kejaksaan, KPK, dan kepolisian yang terkesan membiarkan kasus itu berlarut-larut. Apalagi, persoalan tersebut diduga melibatkan tiga pejabat negara; Menkum HAM Hamid Awaluddin, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua PPATK Yunus Husein. Selain sudah menjadi polemik publik yang luas, ujar Trimedya, kasus dana Tommy itu menyangkut buruknya pemberantasan korupsi di Indonesia. "Kesan tebang pilih semakin kentara. Kalau kasus korupsi kecil di daerah dibuka habis-habisan, tapi yang besar malah disepelekan," katanya. Di tempat terpisah, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengatakan, aparat hukum dapat memulai kasus itu dari aturan anti-money laundering (pencucian uang) dan prinsip Know Your Customer (KYC) pada perbankan. Karena itu, Anwar meminta aparat hukum tidak menunggu pendapat atau pun hasil audit BPK untuk mulai menyidik kasus rekening Tommy Suharto."Apanya yang perlu diaudit? Semuanya sudah jelas. Ada bank tempat pembukaan rekening. Ada yang buka rekening. Ini saja ditanyakan," kata Anwar usai peluncuran Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) di kantornya kemarin. Namun, dia tidak berani memastikan apakah pembukaan rekening tersebut termasuk money laundering. "Itu wewenang PPATK," ujarnya.Anwar memastikan, segala pembukaan rekening keuangan negara juga mesti mendapat persetujuan menteri keuangan.(pri/cak/sof) * * * =========== * Kejaksaan Tunggu Klarifikasi BPK Koran Tempo - Kamis, 19 April 2007 JAKARTA -- Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan, jika kejaksaan ingin menindaklanjuti temuan adanya rekening Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digunakan untuk mengirim dana Tommy Soeharto dari Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas London, hal itu harus menunggu klarifikasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. "BPK sendiri belum pernah melakukan klarifikasi (rekening Departemen Hukum dan HAM)," kata Jaksa Agung di gedung Mahkamah Konstitusi kemarin. Sementara itu, kejaksaan telah menerima sanggahan dari kuasa hukum Tommy Soeharto atas dana yang disimpan di BNP Paribas cabang Guernsey, Inggris. "Kami sudah terima sanggahannya pada 13 April kemarin, sekarang sedang dipelajari," kata Direktur Perdata Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda. RINI KUSTIANI Sumber: Koran Tempo - Kamis, 19 April 2007 ================= * Yusril dan Hamid Dilaporkan ke Polisi Koran Tempo - Rabu, 18 April 2007 JAKARTA -- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melaporkan Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI di Jakarta kemarin. TPDI menuduh keduanya telah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam proses pencairan uang milik Tommy Soeharto di Bank Paribas cabang London. Menurut anggota TPDI, Petrus Selestinus, selain Yusril dan Hamid, sejumlah nama disebut-sebut ikut terlibat. Tempo beberapa kali mencoba menghubungi Hidayat Achyar, pengacara di Ihza & Ihza, tapi telepon selulernya mati. Begitu juga dengan Yusron, adik Yusril. Adapun telepon seluler Hamid juga tak hidup. Muslima |Irmawati | aqida Sumber: Koran Tempo - Rabu, 18 April 2007 ========================