http://www.suarapembaruan.com/News/2008/04/12/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY TAJUK RENCANA II Teori Bandit Seolah tak ada habisnya bila kita membicarakan sepak terjang para anggota DPR. Peran dan fungsinya di republik ini terlalu besar untuk tidak menjadi bahan pergunjingan dan sorotan masyarakat. Dengan kewenangan anggaran, legislasi, dan pengawasan, DPR nyaris menjadi superbody yang tak ada tandingannya. Begitu pentingnya lembaga ini, sehingga sudah tidak terhitung lagi berapa banyak berita, artikel, dan buku yang dituliskan menyangkut kiprah para anggotanya, mulai dari yang bersifat positif, normatif, hingga (yang terbanyak) negatif. Sebuah buku berkaitan dengan aktivitas para legislator tersebut diluncurkan di Jakarta, Kamis (10/4). Judulnya Teori Bandit, dengan penulis seorang pakar ekonomi sekaligus politisi, Didik J Rachbini. Menurut sang penulis, bukunya itu memotret perilaku eksekutif dan legislatif ketika menjalankan kekuasaan dan kewenangan mereka. "Perilaku negatif kolektif kedua pihak itu dapat merusak sistem, membahayakan negara, serta menyebabkan kesejahteraan rakyat tidak tercapai," kata Didik. Dalam acara bedah buku ini pula mengemuka penilaian bahwa DPR telah kehilangan visi dan moralitas untuk menyejahterakan rakyat. Para anggota DPR dinilai lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dan golongan. "Masyarakat saat ini melihat citra DPR yang tidak lagi memihak kepada rakyat," ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago. Apa yang dilontarkan Chaniago ini sebenarnya bukan hal baru, bahkan tidak berlebihan untuk disebut bahwa penilaian itu merupakan isu klasik yang sudah terlalu sering dilontarkan, tetapi tak kunjung mengubah perilaku para wakil rakyat yang terhormat menjadi lebih baik. Aneka jajak pendapat yang digelar lembaga-lembaga survei independen telah menunjukkan kepada kita betapa minimnya kepercayaan rakyat terhadap mereka. Gosip-gosip jalanan yang dirangkai dalam sebuah lagu oleh kelompok musik Slank pun, sukses memotret perilaku negatif anggota DPR. Kendati harus diakui bahwa tidak semua anggota DPR bermental bobrok, sulit dipungkiri bahwa mayoritas mereka larut dalam sistem koruptif yang telah berurat akar di lembaga tersebut. Permainan kongkalikong saat menjalankan fungsinya, sudah menjadi hal yang nyaris lumrah dilakukan. Karena itu sulit untuk tidak bersepakat bahwa DPR telah kehilangan visi untuk menyejahterakan rakyat. Terlalu banyak contoh kasus yang bisa diangkat seputar perilaku mereka yang tidak bersabahat dengan impian rakyat banyak untuk hidup lebih baik. Salah satu dari sekian banyak kasus yang cukup menonjol adalah isu percaloan proyek yang dilakukan anggota DPR, yang merebak ke permukaan pada 2005. Kendati tak ada penuntasan dari sisi hukum, masalah ini telah membuka mata publik bahwa perilaku negatif kolektif yang melibatkan eksekutif memang lazim terjadi di Gedung DPR. Kasus tertangkapnya Al Amin Nur Nasution oleh tim KPK, Rabu (9/4) dini hari lalu, menjadi bukti konkret bahwa perilaku negatif kolektif memang menjadi bagian dari kehidupan legislatif saat menjalankan fungsinya. Pola permainan yang dilakukan Amin ini sebenarnya sudah biasa dilakukan oleh rekan-rekannya di Senayan. Hanya saja dia yang ketiban sial, diincar dan ditangkap KPK. Bila Anda mempunyai teman seorang gubernur, bupati, atau wali kota, coba tanyakan secara off the record, berapa banyak uang atau proyek yang pernah mereka berikan sebagai "sumbangan wajib" kepada anggota DPR yang telah "membantu" mereka mencairkan DAU (dana alokasi umum), DAK (dana alokasi khusus), serta mengegolkan proyek-proyek tertentu? Jawabannya pasti menarik dan membuktikan bahwa ungkapan, "No free lunch", adalah benar adanya. -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 12/4/08
