Majalah InfoBank No.309/Desember 2004/Vol.XXVI halaman 54-55
MENIMBANG hak imunitas Dewan Gubernur dan pejabat BI
Oleh : Sulistiono Kertawacana*
Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral, dengan undang-undang (UU)
baru serta semangat dan sikap baru akan diarahkan pada tugas p
Kita harus bisa Instropeksi terhadap Perencanaan pembangunan yang kita
jalankan. Angka pertumbuhan Ekonomi yang selalu di "Kejar" oleh Pemerintah
di khawatirkan tidak berkontribusi optimal untuk meningkatkan Kesejahteraan
rakyat. Sebaliknya, makah terjadi marginalisasi dan kemiskinan struktural
ka
Komentar:
Saya sependapat bahwa kebutuhan BBM yang riil / yang benar-benar dipakai
untuk kegiatan masyarakat tidak sebesar yang terjadi selama ini, walaupun
sangat sulit menilai apakah 30% tsb cukup valid atau tidak.
Situasi atau mekanisme pasar yang paling mendasar yakni disparitas harga di
dala
Sebuah tulisan klasik dari Sarlito, yang saya rasa pas dan sekedar
cerminan untuk teman-teman disini.
Selamat menikmati
Kompas, 23 Januari 2003
Mental Subsidi
Oleh Sarlito Wirawan Sarwono
DI zaman penjajahan Belanda, para raja dan bupati yang mau bekerja
sama disubsidi pemerintah. Ka
Disinyalir bahwa tingkat kebutuhan BBM kita telah di "Mark-up" sebesar 30%
lebih tinggi dari kebutuhan Riil BBM. Dari sekitar 60 Juta kilo liter yang
di perkirakan, mungkin riil-nya hanya sebesar 40 juta kilo liter. sisanya
adalah "Asongan" dari penjual, pengoplosan, penadah, dan akal-akalan
mer
Jangan pernah ninabobokan rakyat dengan harga murah, tingkatkan daya saing
rakyat
dengan suasana kompetitif hingga menyesakkan dada karena kondisi negara
tidak
pernah tidak krisis agar para pejabatnya yang mengelola negara tidak
pernah mengalami krisis
Jangan pernah menyentuh biaya birokrasi yang
Peduli thd rakyat kecil bukan berarti harus dengan cara
meninabobokkan rakyat dengan harga bbm yang murah, apalagi kalau melihat
dampaknya lebih jauh. Kondisi saat ini memang dilematis bagi bagi negara RI.
Menaikkan harga produk yang disebut BBM berarti pemerintah tidak
populer,
