Nampaknya, aspek hukum sering "diabaikan" oleh petingi2 kita dalam melakukan
transaksi dagang...sebagai pernbadingan dalam membeli senjata dan pesawat
tempur dari AS..kok ya seenaknya aja AS mengembargo..apakah tidaka da kewajiban
dalam perjanjian dagang pesawat..principal wajib mensuplai spare
Nampaknya, aspek hukum sering "diabaikan" oleh petingi2 kita dalam melakukan
transaksi dagang...sebagai pernbadingan dalam membeli senjata dan pesawat
tempur dari AS..kok ya seenaknya aja AS mengembargo..apakah tidaka da kewajiban
dalam perjanjian dagang pesawat..principal wajib mensuplai spare
Dalam kontrak - mestinya telah disebutkan dalam kondisi yang bagaimana
kontraktor Perancis harus membayar kompensasi.
Pembuatan Satelit dan Peluncurannya merupakan 'major project' yang
nilainya cukup besar. Saya berkeyakinan kontrak kerja yang disepakati
memuat aturan ganti rugi atau kompensasi.
Pada tanggal 11/18/05, Arsono <[EMAIL PROTECTED]> menulis:
>
>
> Saya kira apa yang dilakukan oleh Telkom sebagaimana yang dinyatakan
> oleh Pak Aswin Rasyid - bukan sebagai sikap pasrah atau nrimo.
>
> Pernyataan Aswin Rasyid mestinya didasari oleh kontrak kerja yang telah
> disepakati oleh masing
Saya kira apa yang dilakukan oleh Telkom sebagaimana yang dinyatakan
oleh Pak Aswin Rasyid - bukan sebagai sikap pasrah atau nrimo.
Pernyataan Aswin Rasyid mestinya didasari oleh kontrak kerja yang telah
disepakati oleh masing-masing pihak. Bila memang keterlambatan ini -
memungkinkan pihak Telk
itu inferiornya bangsa Indonesia, sudah jelaslah dirugikan..tapi karena
berhadapan dengan orang asing jadi takut.
On 18/11/05, irwank <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Dengan penundaan itu Telkom menuntut kompensasi 'gak?
> Kalau 'gak, enak bener tuh Prancis; Tidak sesuai perjanjian namun tanpa
> sa
Dengan penundaan itu Telkom menuntut kompensasi 'gak?
Kalau 'gak, enak bener tuh Prancis; Tidak sesuai perjanjian namun tanpa
sanksi.
Seharusnya kalau ingin sesuai jadwal/perjanjian, mesti direncanakan dengan
baik
dan profesional. Tidak bisa 'melar' dari jadwal tanpa mendapat sanksi,
misalnya..
Mor
Ada baiknya utk terus memompa elemen pemberantas korupsi ke arah yg lebih
besar, termasuk ke BLBI atau kemanapun. Saya sangat setuju bola digiring
terus kearah menuju perbaikan bangsa. Berantas terus korupsi di negara kita
ini.
Mungkin saat ini KPK dkk masih bermain di kelas ringan, tapi toh area
k
Babak Baru Kesulitan Ekonomi
Tahun 2005 yang seharusnya menjadi tahun kebangkitan ekonomi
nasional ternyata harus dilewati bangsa dengan berbagai cobaan. Kenaikan harga
BBM yang sangat tinggi, kelangkaan BBM dan kebutuhan pokok, serta depresiasi
rupiah dan inflasi tinggi t
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/11/17/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Tajuk Rencana I
Rendahnya Mutu Manusia Indonesia
KITA sungguh prihatin. Indeks pembangunan manusia Indonesia terus menurun dalam
lima tahun belakangan ini. Pada tahun 1995, Indonesia menduduki peringkat
ke-104 dun
AR sebagai politisi menurut saya buang2 energy dan merusak citranya dengan
memposisikan seolah2 dekat dengan orang yg sedang dirundung maslah korupsi...
Best regards,
Sulistiono Kertawacana
- Original Message -
From: topang_dagu
To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
Sent: Thursda
- Original Message -
From: holid azhari
To: [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL
PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; iklan-produk@yahoogroups.com ; [EMAIL
PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL
PROTECTED] ; [EMAIL PRO
--- In [EMAIL PROTECTED], "diskusi_pajak" <[EMAIL PROTECTED]
..> wrote:
Berikut adalah proposal pembentukan Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia
(Indonesian Taxpayers Association):
- Proposal pembentukan Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia;
- Formulir calon anggota Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia;
-
13 matches
Mail list logo