PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA Nomor: 156/PS/KP-PRP/e/XI/09 Galang Mosi Tidak Percaya Rakyat terhadap seluruh penyelenggara Negara! Tangkap pemilik modal dan aparat Negara yang terlibat korupsi di Indonesia! Salam rakyat pekerja, Gonjang ganjing mengenai konflik antara CICAK vs BUAYA masih berlanjut sampai saat ini. Tanggal 16 Nopember 2009, Tim 8 telah memberikan laporan dan rekomendasinya kepada SBY untuk ditindaklanjuti. Namun dalam pidato tanggapannya tanggal 23 Nopember 2009 malam, terindikasi bahwa SBY berusaha untuk mengulur-ulur waktu agar dapat mengatur strategi untuk melindungi para pemilik modal yang terlibat dalam kasus tersebut dan kasus tersebut tidak menjalar kemana-mana. Melihat ketidaktegasan SBY untuk menindaklanjuti kasus ini, jelas telah menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan kapitalis saat ini. Kecenderungannya bahkan menuju kepada APATISME rakyat karena berlarut-larutnya kasus ini, sehingga perlawanan dari rakyat terhadap kasus ini sudah mulai mereda. Ini jelas juga merupakan kelemahan dari kelompok-kelompok gerakan sosial yang tidak melihat fenomena CICAK vs BUAYA sebagai momentum sekaligus peluang untuk membangkitkan kembali peran rakyat secara aktif dan massif dalam pemberantasan korupsi. Peran rakyat yang aktif dalam gerakan politik di tahun 1998 telah memaksa lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan. Bahkan karena peran rakyat yang aktif tersebut memaksa kemunculan TAP MPR tentang pemberatasan KKN di Indonesia. Kenyataannya, setelah 10 tahun, rakyat diarahkan untuk menjadi pasif dan apatis terhadap peran politik mereka secara langsung dan demokratis. Korupsi di Indonesia bukan hanya terjadi pada kasus Bibit-Chandra vs Kepolisian-Kejaksaan dan Anggodo-Anggoro saja. Namun korupsi seharusnya dilihat secara sistematis, dimana telah menjadi pondasi kekuasaan selama 10 tahun terakhir. Tidak adanya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Orde Baru dan antek-anteknya, yang kemudian telah berganti rupa menjadi seakan-akan reformis, telah mengakibatkan seluruh Pemilu sejak 1999 adalah pemilu yang korup. Pemilu yang korup tersebut telah menghasilkan parlemen dan pemerintahan yang korup, karena memiliki misi utama untuk menjual sebanyak-banyaknya aset Negara, kekayaan alam bangsa, dan tenaga kerja murah kepada penguasa modal. Pada kasus skandal korupsi di Bank Century pun terungkap, bahwa aliran dana dari Bank Century digunakan untuk pembiayaan kampanye partai-partai politik pada masa Pemilu. Artinya dalam hal ini tidak mungkin Panitia Hak Angket di DPR akan berniat untuk membongkar kasus korupsi Bank Century, karena anggota-anggota parlemen tersebut berasal dari partai-partai politik yang turut menikmati aliran dana Bank Century. Kecenderungannya bahkan panitia hak angket hanya akan dijadikan asesoris untuk meredam gejolak kemarahan dan ketidakpercayaan rakyat terhadap institusi penyelenggara Negara. Kasus Bank Century harus diusut hingga tuntas untuk membongkar operasi politik borjuasi selama ini. Keterlibatan partai-partai politik dalam kasus Bank Century hanya bisa ditelusuri dengan data-data aliran dana Bank Century yang dimiliki oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Maka dari itu diperlukan upaya pemaksaan kepada PPATK oleh pihak penyidik (dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) agar PPATK membeberkan seluruh data-datanya kepada publik. Korupsi yang terungkap dalam percakapan hasil penyadapan KPK menyadarkan kita, bahwa yang kita hadapi sehari-hari dalam perjuangan rakyat pekerja melawan TIRANI MODAL ternyata sungguh-sungguh berkuasa dan itu dapat didengar atau diketahui secara jelas oleh seluruh rakyat Indonesia. Mafia kekuasaan itu memang ada dan berisikan kelas pemilik modal yang bersekutu dengan para aparat Negara yang korup. Kenyataannya sekarang, mafia kekuasaan yang dijalankan oleh para pemilik modal itu sekarang sudah menjadi rahasia umum. Rekomendasi Tim 8 hanya berarti buat rakyat bila seluruh pemilik modal dan aparat Negara yang bersekutu dalam berbagai persekutuan mafia kekuasaan segera ditangkap, disidang, dan kemudian dihukum dengan tegas dan berat. Itu berarti dimulai dari penangkapan Anggodo Widjojo, Anggoro Widjojo, Susno Djuadi, Abdul Hakim Ritonga, dan lain-lainnya. Bahkan tindak lanjut kasus ini harus berlanjut sampai pada penangkapan koruptor dari berbagai kasus yang belum terungkap, seperti skandal korupsi Bank Century, BLBI, dan lain-lain. Ada banyak kasus korupsi yang tidak terselesaikan atau tidak memberi rasa keadilan bagi rakyat. Seharusnya saat ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum gerakan rakyat yang besar dan konsisten dalam membasmi setan korupsi yang menghisap darah rakyat. Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap: Galang mosi tidak percaya rakyat terhadap seluruh penyelenggara Negara, karena jelas penyelenggara Negara saat ini tidak memikirkan nasib dan kepentingan rakyat untuk dapat hidup sejahtera. Menyerukan kepada kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi gerakan sosial untuk memanfaatkan fenomena ini sebagai momentum dan peluang untuk membangkitkan kembali peran rakyat secara aktif dan massif dalam pemberantasan korupsi. Menuntut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk segera membeberkan data-data mengenai aliran dana Bank Century kepada publik atau rakyat. Segera tangkap Anggodo Widjojo, Anggoro Widjojo, Susno Duaji, Abdul Hakim Ritonga, dan koruptor yang lainnya pada kasus yang belum terungkap untuk memberikan rasa keadilan bagi rakyat. Kapitalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera. Jakarta, 27 Nopember 2009 Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP) Ketua Nasional Sekretaris Jenderal ttd. (Anwar Ma'ruf) ttd. (Rendro Prayogo) filtered {margin:0.79in;}P {margin-bottom:0.08in;}-->___*****___Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja! Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global! Bersatu Bangun PartaiĀ Kelas Pekerja! Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP PRP) JL Kramat Sawah IV No. 26 RT04/RW 07, Paseban, Jakarta Pusat Phone/Fax: (021) 391-7317 Email: komite.pu...@prp-indonesia.org / prppu...@gmail.com / prppu...@yahoo.com Website: www.prp-indonesia.org [Non-text portions of this message have been removed]