Senin, 26 September 2005, Republika Rahasia Kenaikan Harga BBM
Oleh : Revrisond Baswir Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat ini tampaknya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagaimana dikemukakan oleh Presiden SBY beberapa hari lalu, walaupun besarannya belum ditetapkan, pemerintah sudah berketetapan hati untuk menaikkan harga BBM untuk kedua kalinya tahun ini pada 1 Oktober yang akan datang. Berbeda dengan persiapan kenaikan harga BBM di masa lalu, yang didahului dengan kampanye sosial untuk memperoleh dukungan masyarakat, pemerintah kali ini tampaknya tidak memerlukan banyak penjelasan untuk mendasari keputusan yang hendak dibuatnya. Sebagai misal, pemerintah kini tidak merasa perlu untuk mengampanyekan bahwa subsidi BBM hanya dinikmati oleh orang kaya, atau penghapusan subsidi BBM perlu dilakukan untuk mendorong penggunaan energi alternatif. Alih-alih melakukan kampanye, sebagaimana dikemukakan Wakil Presiden Yusuf Kalla, pemerintah kini justru secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk menghadapi segala risiko pembuatan keputusan tersebut. Disengaja atau tidak, hari kesaktian Pancasila yang jatuh tepat pada 1 Oktober, tampaknya sengaja dipilih sebagai bagian dari kesiapan untuk menghadapi segala risiko tersebut. Jika demikian halnya, faktor apakah sesungguhnya yang mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan yang sangat tidak populer itu? Semula sempat beredar argumentasi yang mencoba menjadikan kenaikan harga minyak mentah internasional sebagai alasan yang utama. Tetapi argumentasi tersebut ternyata sangat mudah dipatahkan. Berdasarkan data-data yang tersedia, transaksi ekspor-impor migas Indonesia ternyata terus-menerus mengalami surplus. Surplus transaksi ekspor-impor migas Indonesia untuk tahun 2004 mencapai 6,5 miliar dolar AS. Tahun 2005 dan 2006, surplus transaksi ekspor-impor migas Indonesia diperkiran meningkat menjadi 9,8 miliar dolar AS dan 7,5 miliar dolar AS. Artinya, alih-alih dapat dipakai sebagai argumen untuk menaikkan harga BBM, kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional justru lebih banyak menguntungkan Indonesia. Semakin tinggi harga minyak mentah di pasar internasional, semakin besar surplus transaksi ekspor-impor migas Indonesia. Sejalan dengan itu, argumentasi lain yang dicoba dipakai pemerintah untuk mendukung kenaikan harga BBM adalah soal dampak kenaikan harga minyak mentah internasional terhadap pembengkakan subsidi BBM. Menurut pemerintah, kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional berdampak pada semakin besarnya kesenjangan antara harga BBM di Indonesia dan harga BBM di negara lain. Walaupun angka-angka besaran subsidi BBM yang disodorkan pemerintah cenderung mendukung argumentasi ini, tetapi pemerintah sesungguhnya belum mengemukakan cerita yang sebenarnya di balik angka-angka tersebut. Sebagaimana diketahui, besaran subsidi BBM yang tercantum dalam APBN dihitung dengan asumsi bahwa semua BBM yang dikonsumsi masyarakat diperoleh dengan cara mengimpor. Padahal, sebagai negara produsen migas, hanya separuh dari hasil eksplorasi migas di Indonesia yang di ekspor. Sisanya diolah di dalam negeri untuk dikonsumsi masyarakat. Dengan latar belakang seperti itu, berarti hanya sekitar separuh dari nilai keseluruhan subsidi BBM yang tercantum dalam APBN yang benar-benar dibiayai secara tunai. Sisanya hanyalah rekening offset yang saling meniadakan antara pos penerimaan migas dan pos subsidi BBM. Artinya, dari Rp 100 triliun subsidi BBM yang tercantum dalam APBN-P (perubahan kedua), hanya sekitar Rp 50 triliun yang dibiayai secara tunai. Kini mari kita bandingkan nilai subsidi tunai BBM tersebut dengan beban angsuran pokok dan bunga utang. Sebagaimana tercantum dalam APBN-P, angsuran pokok dan bunga utang luar negeri tahun 2005 berjumlah Rp 53 triliun. Sedangkan angsuran pokok dan bunga utang dalam negeri, dengan asumsi pelunasan pokok mencapai Rp 30 triliun, seluruhnya berjumlah Rp 72 triliun. Berdasarkan angka-angka tersebut dapat disaksikan betapa subsidi BBM sama sekali tidak dapat dipakai sebagai alasan meningkatnya beban fiskal dan defisit anggaran pemerintah. Beban fikal terbesar justru bersumber pada sangat besarnya beban pembayaran angsuran pokok dan bunga utang. Jumlah keseluruhannya untuk tahun 2005 mencapai Rp 125 triliun. Bila demikian halnya, mengapa pemerintah merasa lebih terganggu oleh subsidi tunai BBM yang hanya berjumlah Rp 50 triliun? Sebagaimana sudah sering saya kemukakan, jawabannya terletak pada penuntasan pelaksanaan agenda liberalisasi sektor migas sebagaimana 'diperintahkan' oleh IMF dan Bank Dunia. Sesuai dengan UU Migas No 22/2001, yang rancangannya dibuatkan oleh USAID itu, sektor hilir migas Indonesia kini terbuka untuk dimasuki oleh pengusaha swasta. Sebab itu, terlepas dari harga minyak mentah di pasar internasional, tahun 2005 ini memang telah dijadwalkan sebagai tahun terakhir tercantumnya subsidi BBM dalam APBN. Selanjutnya, harga BBM akan dilepaskan ke mekanisme pasar. Perlu diketahui, sehubungan dengan pemberian izin kepada para pengusaha swasta untuk memasuki sektor hilir migas, antara lain membuka SPBU, saat ini sudah terdapat sekitar 107 investor asing dan domestik yang memiliki izin prinsip untuk memulai usaha mereka. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh para pejabat pemerintah, selama harga BBM masih bersubsidi, selama itu para calon investor migas ini tidak dapat merealisasikan rencana investasi mereka. Selamat berinvestasi. ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/GEEolB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
