Oleh JOS DANIEL PARERA http://www.kompas.com/kompas-cetak/0801/04/utama/4101617.htm ======================
Setiap kali terjadi penggantian rezim yang berkuasa, terjadi pula penambahan atau perubahan departemen dengan nama yang menurut penguasa/pemerintah/kabinet cocok dengan misi yang diemban oleh departemen dan menterinya. Berdasarkan catatan saya, bapak-bapak bangsa telah memberikan nama departemen atau kementerian yang cocok dan dekat kepada masyarakat dan rakyat Indonesia. Misalnya, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Penerangan, Departemen Pertambangan, Departemen Perburuhan, dan sebagainya. Nama-nama departemen tersebut memang mudah dimengerti oleh rakyat dan mudah dihafalkan oleh para siswa. Akan tetapi, dalam perjalanan waktu dan perubahan kabinet terdapat beberapa nama departemen yang berubah. Nama Departemen Perburuhan pada zaman Orde Lama telah diganti dengan nama Departemen Tenaga Kerja, lalu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menurut saya, nama Departemen Tenaga Kerja merendah derajat manusia Indonesia. Tenaga kerja di sana merujuk kepada manusia. Seorang manusia Indonesia hanya dinilai dari tenaganya. Ia disamakan dengan tenaga listrik, tenaga uap, tenaga kuda, tenaga air, dan tenaga nuklir. Lahirlah tenaga kerja Indonesia (TKI) dan bukan manusia Indonesia. Pantas manusia Indonesia dihargai di luar negeri hanya karena ia menjual tenaganya. Akan tetapi, di dalam negeri terdapat organisasi buruh dan bukan tenaga kerja. Jika ada demonstrasi buruh ke Depnaker, Depnaker kurang tanggap karena Depnaker bukan mengurusi buruh, melainkan mengurusi tenaga kerja. "Masih punya tenaga atau tidak?" itulah mungkin pikiran para pejabat Depnaker. Mengapa tidak dikembalikan saja ke nama Departemen Perburuhan? Departemen Pertambangan berubah nama dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Di sana terdapat dua kata serapan yang belum dekat dengan rakyat dan terasa asing: energi dan mineral. Kiranya energi dan mineral merupakan uraian kerja dari pertambangan. Makna atasannya adalah pertambangan. Mudah dipahami oleh rakyat dan dekat dengan rakyat. Inilah nama departemen kecongkakan. Departemen Penerangan diganti dengan nama Departemen Komunikasi dan Informatika alias Depkominfo. Nama ini memang mentereng dan elitis, tetapi jauh dari daya tangkap masyarakat atau rakyat, sulit dihafal dan dimengerti oleh siswa. Mungkin departemen ini bukan untuk rakyat. Lalu, apa yang terjadi? Lahirlah Direktorat Jenderal Sistem Komunikasi Diseminasi Informatika. Rakyat pasti bertanya-tanya apa arti semua itu. Jika kabar bahwa presiden RI menginginkan Depkominfo menjadi juru bicara negara benar, maka sebaiknya nama departemen tersebut dikembalikan saja ke nama Departemen Penerangan. JOS DANIEL PARERA Munsyi
