Siaran Pers Bakornas LKBHMI PB-HMI
NEGARA TAKUT MENGHUKUM SOEHARTO
Upaya memaafkan Soeharto kian memanas sepekan ini. Segala manuver politik dan
kecedrungan permainan hukum pun kerap dilakukan oleh Pemerintah. Namun, rekaman
jelas Soeharto tahun 1998 soal beberapa yayasan yang ditengarai kekayaan Negara
yang ditengarai dikeruk Soeharto beserta keluarganya, masih jelas teringat.
Upaya permainan hukum yang dilakukan Pemerintah, kian menyiratkan persoalan
penting dalam upaya reformasi hukum (legal reform) di Negeri ini, yakni tentang
perlakuan istimewa terhadap Soeharto, ditengah ketidakadilan dan pelanggaran
HAM yang diperbuat olehnya selama 32 tahun menjabat sebagai Presiden. Luka
rakyat ini justru semakin diperdalam dengan adanya inisiatif memaafkan soeharto
dan menghentikan proses hukumnya.
Berdasarkan hal tersebut, Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI) melihat, Pertama, Indonesia
selama kepemimpinan Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati, tidak pernah
melakukan tindakan serius untuk secara khusus menangani kasus Soeharto selama
hampir 10 tahun sejak 1998.. Hal ini menunjukkan ketidakberdayaan mereka dalam
menhadapi Soeharto.
Kedua, dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia kembali
membuat manuver perang untuk menggempur Soeharto. Dengan menggunakan strategi
yang sedikit berbeda, SBY memimpin pasukannya mengambil jalan memutar mengitari
benteng pertahanan Soeharto dengan menggunakan kendaraan yang disebut Gugatan
Perdata. Namun, belum lagi gempuran itu dimulai, masyarakat kembali dibuat
bingung dengan adanya kesimpangsiuran informasi bahwa salah satu pihak yaitu
Soeharto ataukah Pemerintah ada yang mengajukan tawaran untuk berdamai.
Ketiga, dalam perkara perdata, yaitu dengan mendalilkan bahwa Soeharto telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On recht matieg daad) sebagaimana diatur
oleh Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang Undang Hukum Perdata),
kewajiban negara adalah untuk membuktikan bahwa Soeharto telah benar benar
melakukan sesuatu yang merugikan kekayaan Negara. Hal ini berarti bahwa
Kejaksaan beserta Tim Hukum Pemerintah harus berjuang keras untuk membuktikan
adanya aliran dana Negara yang bergerak tidak sesuai dengan ketentuan perundang
undangan dimasa lalu. Atas dasar hal tersebut kami melihat adanya isu isu
hukum krusial yang terdapat dalam perkara perdata Soeharto ini adalah sebagai
berikut :
1. Apakah benar bahwa Negara memiliki asset ataupun kekayaan didalam
yayasan yayasan yang dikomandoi Soeharto tersebut.
2. Dengan mengasumsikan bahwa Negara benar memiliki kekayaan ataupun asset
didalam yayasan yayasan tersebut, maka apakah proses masuknya dana Negara
kedalam yayasan maupun proses keluarnya dana Negara dari yayasan tersebut
melanggar atau tidak melanggar ketentuan perundang undangan.
3. Perbuatan Hukum yayasan yang mana (secara spesifik waktu dan tempat
kejadian) yang dikatakan telah merugikan Negara. Maka apabila dihitung dari
rentang waktu berdiri dari yayasan tersebut sampai saat ini, dipastikan akan
ada ratusan atau bahkan ribuan Perbuatan hukum. Hal tersebut jika tidak dicover
secara terperinci/detail akan mengakibatkan kekaburan/ketidakjelasan perkara
(sumir).
4. Sebagai suatu badan hukum, kekayaan yayasan tentu saja terpisah dari
kekayaan pengelolanya (dalam hal ini Soeharto dan atau kroni maupun
keluarganya), maka timbul pertanyaan apakah jika terbukti bahwa yayasan
yayasan tersebut telah merugikan Negara, yayasan akan mampu membayar kerugian
tersebut. atau dengan kata lain apakah asset yayasan nantinya akan cukup untuk
membayar kerugian Negara.
5. Jika ditetapkan sita atas asset yayasan, bukankan itu berarti bahwa
akan terjadi kasus Negara vs Negara, dengan mengingat bahwa pada kurun waktu
1999 2000 yang lalu Soeharto telah menyerahkan seluruh asset maupun
kepengelolaan yayasan yayasan ini kepada Negara.
Keempat, Sebagai Negara Hukum, hanya orang yang telah diputus bersalah saja
lah yang dapat dihukum. Demikian juga bahwa untuk menghukum Soeharto, hukum
terlebih dahulu harus menyatakan bahwa ia terbukti bersalah. Dan sebagai Negara
Hukum, tentunya Pemerintah tidak begitu saja menyerah untuk memberikan jaminan
KEPASTIAN HUKUM bagi rakyat yang selama ini menderita dan tercabut hak-hak nya
pada saat berkuasanya Soeharto.
Atas dasar hal tersebut, BAKORNAS LKBHMI menyatakan:
Mendesak Pemerintah untuk KONSISTEN melaksanakan amanah reformasi rakyat
yakni dengan mengusut kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya.
Mendesak Pemerintah untuk segera melakukan terobosan hukum dalam
menyelesaikan kasus hukum Soeharto dengan tidak MELUPAKAN atau MEMAAFKAN
Soeharto tanpa melalui proses hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi
rakyat Indonesia.
Mendukung segala upaya Pemerintah dalam melakukan upaya hukum dalam
memuntaskan persoalan hukum kasus mantan presiden Soeharto
Meminta untuk seluruh rakyat Indonesia untuk tidak mudah tertipu dengan
manuver politik yang berkembang selama ini dan MENGINGAT kembali akibat-akibat
keditaktoran Soeharto dan kroninya terhadap kehancuran kemanusiaan,
ketidakadilan dan keterbelakangan rakyat selama masa berkuasanya.
Menghimbau kepada seluruh elemen gerakan Mahasiswa untuk turun kejalan
menggusung amanah Reformasi yaitu mengadili Soeharto beserta kroni-kroninya.
Muh. Irham Nur
Ketua Umum Bakornas LKBHMI PB-HMI
Contact Person: 081384408008
E-Mail : [EMAIL PROTECTED]
Maharani Siti Shopia
Researcher - Advocacy Division
Indonesian Center for Environmental Law
Jl. Dempo II No.21 Kebayoran Baru Jakarta 12120 Indonesia
Tel.(62-21) 7262740,7233390 Fax.(62-21) 7269331
Website: www.icel.or.id
Email: maharani.icel.or.id atau [EMAIL PROTECTED]
Hp. 08123108853
---------------------------------
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
[Non-text portions of this message have been removed]
