http://www.kompas.com/kompas-cetak/0712/28/Politikhukum/4103523.htm =======================
Yogyakarta, Kompas - Catatan akhir tahun pemberantasan korupsi oleh Pusat Kajian Anti Korupsi atau PuKAT Universitas Gadjah Mada menyatakan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah gagal dalam upaya pemberantasan korupsi. Pada tahun 2007, pengungkapan kasus korupsi belum menyentuh aktor besar dan masih terpusat pada pemberantasan di daerah-daerah. PuKAT juga menyoroti tren baru yang dipopulerkan Presiden dan mulai berkembang dalam pemberantasan korupsi, yaitu penyelesaian secara adat. "Ini akan berdampak sangat buruk, pola penyelesaian secara adat terbukti mengaburkan proses hukum serta menghentikan proses hukum sama sekali," ujar Direktur Divisi Advokasi PuKAT Zainal Arifin Mochtar, Kamis (27/12) di Yogyakarta. Setidaknya ada tiga kasus yang diselesaikan secara adat pada tahun ini, yaitu perseteruan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki dengan mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, konflik Presiden dengan Amien Rais, serta perseteruan Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. "Perkembangan proses hukum kasus-kasus tersebut tidak jelas," tambahnya. Korupsi di Indonesia telah terjadi di seluruh sektor, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Selama tahun 2007, PuKAT memantau 143 kasus korupsi yang masih dalam proses hukum taksiran kerugian negara dari seluruh kasus tersebut, Rp 15,077 triliun. Harus obyektif Secara terpisah, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi mengatakan, boleh-boleh saja mengkritik pemerintahan saat ini telah gagal. Namun, ia menegaskan bahwa kritik seperti itu bisa saja hanya merupakan pendapat pribadi yang dilakukan pihak tertentu dengan latar belakang tertentu pula. "Mungkin saja pendapat itu muncul dari orang berlatar belakang partai politik yang berbeda atau mungkin karena sakit hati akibat tidak kebagian jabatan. Saya sih bisa mengira-ira dan membaca siapa yang ngomong seperti itu," ujar Muladi di Jakarta. Menurut Muladi, semua pihak harus bisa bersikap obyektif dalam persoalan ini. Terlepas dari masih banyaknya persoalan yang belum terselesaikan, seperti masalah kemiskinan, tetapi ia menganggap pemerintah telah menghasilkan kemajuan yang bahkan diakui dunia internasional. Menurut Muladi, kalaupun pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla diadu dengan pasangan lainnya, keduanya masih jauh unggul. (WKM/DWA)
