*Kalau 3,7 juta rakyat Jakarta, rakyat di pusat kekuasaan rezim
neo-Mojopahit butuh bantuan, lantas apakah dengan rakyat di luar Jakarta,
teristimewa mereka di luar Jawasentris tidak membutuhkan bantuan? Dengan
lain kata bisa dikatakan bahwa rezim neo-Mojopahit tidak mampu mengurus
penduduk di pusat kekuasaan. apalag mau memperhatikan rakyat-rakyat di luar
Jawasentris. *


H
ttps://mediaindonesia.com/read/detail/300866-37-juta-warga-ibu-kota-butuh-bantuan
<https://mediaindonesia.com/read/detail/300866-37-juta-warga-ibu-kota-butuh-bantuan>


*Jumat 03 April 2020, 02:50*

*MI | **Megapolitan* <https://mediaindonesia.com/megapolitan>

[image: 3,7 Juta Warga Ibu Kota Butuh Bantuan]
<https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/news/2020/04/db018112972d17e353ad3586d9c3db89.jpg>GUBERNUR
DKI Jakarta Anies Baswedan mencatat warga yang membutuhkan bantuan akibat
Covid-19 sebanyak 3,7 juta orang. Dari jumlah itu, 2,6 juta warga telah
didata mendapat bantuan dari pemerintah pusat.

"Jadi targetnya ada 2,6 juta warga, bantuan sosialnya sebesar Rp880 ribu
per keluarga. Itu selama dua bulan, April dan Mei dengan totalnya Rp4,576
triliun," ujar Anies Baswedan dalam rapat jarak jauh bersama Wakil Presiden
Ma'ruf Amin, di Jakarta, Kamis (2/4).

Adapun 1,1 juta warga bakal ditanggung oleh Pemprov DKI. Mereka yang
mendapatkan bantuan itu termasuk dalam kelompok rentan miskin. Seperti,
pengemudi ojek atau pedagang bakso, pedagang pedagang kaki lima.

"Saat ini sedang dikumpulkan datanya, untuk nanti bisa mendapatkan bantuan
dari pemerintah. Pembicaraan terakhir dengan Menteri Sosial, tim DKI,
sepakati untuk memberikan dukungan di angka Rp1 juta per keluarga, untuk
nanti di digunakan bersama-sama," jelas Anies.

Pemprov DKI mengalokasikan Rp3,032 triliun untuk penanganan Covid-19. Dana
tersebut berasal dari APBD dan bantuan-bantuan lainnya. "Secara umum banyak
sekali dukungan, dari Baznas DKI misalnya. Kami sendiri di DKI Jakarta
mengalokasikan sampai Mei sebesar Rp3,032 triliun. Per hari ini ada Rp1,032
triliun lalu ditambah Rp2 triliun sampai dengan Mei," ujar Anies.

Pihaknya mengapresiasi kinerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang
telah mengeluarkan surat edaran perihal kelonggaran bagi pemerintah daerah
yang terdampak Covid-19 untuk bisa realokasi anggaran bantuan. "Segera kita
lakukan, jadi Alhamdulillah sejauh ini dari sisi penganggaran relokasi
sudah kita lakukan," ungkap Anies.

*Segera realisasi*

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani meminta Gubernur Anies
segera merealisasikan bantuan ke warga yang terdampak Covid-19. Menurutnya,
bantuan tersebut bukan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Jangan bentuk BLT, bisa jadi kolusi dan sebagainya. Disediakan stok
kebutuhan pangan saja untuk satu minggu. Bantuannya bisa didrop di rumah
warga," kata Zita.

Zita mengatakan, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang
Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, dan Keppres Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, DKI bisa segera mencairkan bantuan
tersebut.

"Ya segera aja dibuat rencananya, bagaimana jaringan bantuan sosial sampai
ke warga-warga yang terdampak. Mereka mau kok tinggal di rumah tapi dijamin
(kebutuhan pokok)," sebut Zita.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta Anies Baswedan segera
mengalihkan anggaran Formula E untuk menangani virus korona.
Pendapat serupa juga diungkapkan Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiono yang tidak
yakin Formula E bisa digelar meski wabah korona telah berakhir.

Menurut Mujiono, sepengetahuan pihaknya pengajuan anggaran untuk Formula E
mencapai Rp1,6 triliun. (Ins/Ind/Ssr/J-1)

Kirim email ke