kumparan Senin 27 Maret 2017 - 6:06 https://kumparan.com/muhamad-iqbal/ahok-jelaskan-open-government-yang-dikritik-anies
Ahok Jelaskan Open Government yang Dikritik Anies https://kumparan.com/muhamad-iqbal/ahok-jelaskan-open-government-yang-dikritik-anies Ahok berkunjung ke wilayah Koja. (Foto: Antara/Aprillio Akbar) Calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama, menyangkal pernyataan rivalnya di Pilgub DKI 2017, Anies Baswedan, yang menyatakan dirinya tak menerapkan open government secara menyeluruh. "Maksud open government itu apa? Maksudnya kan supaya rakyat mengetahui kan kita lakuin apa," kata Ahok di Jalan Talang, Menteng, Jakpus, Senin (27/3). Ahok membeberkan bahwa open government yang diterapkannya sudah sangat melibatkan partisipasi publik untuk mengawasi adanya indikasi korupsi dan menigkatkan pelayanan publik. Ia mencontohkan kasus korupsi UPS (Uninterruptible Power Supply) yang terungkap karena adanya e-budgeting. "E-budgeting ini dari mana? Dari E-musrenbang. Sekarang saja sudah didata ada 29 ribu lebih laporan dari bawah," jelas Ahok. Beberapa laporan ini diklaim Ahok telah diselesaikan dan ada juga beberapa yang ditolak. Ahok berkata, open government yang diterapkannya cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Sekarang kan orang perlu apapun langsung dikerjain. Penanganan dari Qlue responsnya itu udah makin cepet," jelasnya. Rata-rata, pelapor sudah dapat menerima respon dalam 9 jam. "Aku juga enggak ngerti dia bilang open government kita tuh enggak melibatkan masyarakat," ujar Ahok. Pasalnya, ia mengklaim Pemprov DKI telah menggunakan open data. "Kalau enggak libatkan masyarakat, gimana E-musrenvang itu lebih dari 29 ribu data masuk?" Ahok mengaku dirinya selalu membuka penerimaan aduan dari masyarakat mulai pukul 07.30 WIB. Ia menerima aduan melalui aplikasi Whatsapp, Qlue, dan SMS. Aduan masyarakat itu, Ahok jadikan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan memantau korupsi. Anies vs Djarot Soal Open Government (Foto: Muhammad Faisal Nu'man/kumparan)
