Beberapa catatan seputar Peristiwa G 30 S [1]
Salim Said, Guru Besar ilmu Politik UniversitasPertahanan Indonesia (UNHAN),
pernah berwacana bahwa “bangsaIndonesia harus bisa menyelesaikan masalah ini
[masalah Peristiwa G 30 S]secara beradab” [REPUBLIKA.CO.ID, 21/10/2015].
Sebagai warga biasa yang menginginkan pengungkapan PeristiwaTragedi Nasional G
30 S se-objektif mungkin, saya berpendapat bahwapenyelesaian secara beradab
Peristiwa G 30 S hanya bisa terwujud apabilapengungkapan fakta-fakta di seputar
peristiwa itu dilakukan oleh parapengungkap yang bersih dari konflik
kepentingan. Apakah Salim Said termasuk kedalam kategori pengungkap seperti
itu, saya amat sangat meragukannya.
Di bawah ini saya sajikan beberapa catatan sederhanaseputar Peristiwa G 30 S
yang saya susun berdasarkan postingan saya pada duatahun yang lalu (28/04/2016)
di GELORA45 berjudul “G 30 S/PKI”, “Gestapu”dan “Penyelesaian Peristiwa G 30 S
Secara Beradab”. Siapa tahu mungkinbermanfaat bagi yang membacanya.
(1) Operasi militer jemputpaksa
Sebagaimana kita ketahui, pada dini hari 1 Oktober1965, Gerakan Tiga puluh
September (G 30 S) -- dipimpin olehperwira-perwira kiri, Sukarnois dan Sjam
Kamaruzzaman (SK), orang yangmengaku sebagai Kepala Biro Khusus PKI -- telah
melancarkan operasi militerjemput paksa Pangad Letnan Jenderal Ahmad Yani
beserta lima jenderal Staf UmumAngkatan Darat, dan Kasab Jenderal Nasution,
guna dihadapkan kePresiden Sukarno untuk dimintai penjelasan terkait isu adanya
DewanJenderal yang berencana melakukan kudeta pada hari Angkatan Bersenjata
tanggal5 Oktober. Penjemputan paksa sejumlah pati Angkatan Darat ini berujung
denganterbunuhnya enam pati sasaran penjemputan paksa (termasuk Pangad Letjen
AhmadYani) dan satu pama AD, sementara Kasab Jenderal Nasution selamat
daripenjemputan paksa dengan kekuatan militer tersebut..
Operasi militer pada dini hari 1 Oktober 1965 itudisusul kemudian dengan
pembentukan Dewan Revolusi Indonesia dipimpinoleh G 30 S. Pada 1 Oktober 1965
pukul 7:20 pagi Dewan Revolusi mengeluarkanpengumuman berisi, antara lain,
bahwa a) “Dewan Revolusi Indonesia mendjadisumber daripada segala kekuasaan
dalam Negara Republik Indonesia.”; b) “Dengandjatuhnja segenap kekuasaan Negara
ketangan Dewan Revolusi Indonesia, makaKabinet Dwikora dengan sendirinja
berstatus demisioner.” [Kutipan“DEKRIT No. I TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN REVOLUSI
INDONESIA” dalam ejaan lamasebagaimana bentuk aslinya].
Operasi militer G 30 S, yang bertujuan menyelamatkanBung Karno serta dijanjikan
akan mendapatkan bantuan pasukan dari PanglimaKostrad Mayor Jenderal Suharto,
ternyata tidak mendapatkan respons dari keduasosok tersebut, sebagaimana
diperhitungkan oleh pimpinan G 30 S. Akibatnya,pada 1 Oktober sore menjelang
malam, pasukan di bawah komando G 30 S padapokoknya telah dilumpuhkan oleh
pasukan dibawah komando Mayor Jenderal Suharto.Kemenangan ini secara de facto
telah mengusung Suharto menjadi PenguasaNomor 1 Indonesia. Seiring dengan
datangnya Penguasa baru, makadimulailah kampanye penghancuran PKI secara fisik
dan politik di seluruhIndonesia. Itulah ujung dari operasi militer jemput paksa
G 30 S. (2) Menghancurkan PKIsecara politikKelompok Suharto (beserta rezim yang
dibangunnya)memahami benar bahwa apabila mereka ingin menghancurkan PKI secara
fisik,maka hal itu harus diserempakkan dengan penghancuran secara
politik.Dengan berpedoman pada tujuan strategis "menghancurkan PKI
secarapolitik" tersebut, kelompok Suharto telah memanfaatkan dengan
sangatintens sejumlah kesalahan fatal yang dilakukan G 30 S.
Sejumlah kesalahan fatal G 30 S yang saya maksudadalah: pertama, insiden
terbunuhnya enam pati dan satu pama AD. Kedua,penyiaran lewat RRI pernyataan
bahwa “Dewan Revolusi Indonesia” adalah sumbersegala kekuasaan negara RI. Dan
ketiga, penyiaran lewat RRI pernyataanpendemisoneran Kabinet Dwikora yang di
pimpin Presiden Sukarno.
Keberadaan Sjam Kamaruzzaman -- orang yang dianggapoleh rezim Suharto sebagai
“wakil PKI” dalam jajaran pimpinan G 30 S -- tentusaja telah dimanfaatkan
sebagai sarana untuk menghancurkan PKI secara politik.Keberadaan "wakil PKI” di
jajaran pimpinan G 30 S tersebut oleh rezimSuharto telah dijadikan sebagai
alasan dalam mendakwa PKI adalah "dalang" percobaan pengambil-alihan kekuasaan
negara dari tangan pemerintahRepublik Indonesia yang sah di bawah pimpinan
Presiden Sukarno ke tanganDewan Revolusi Indonesia (yang tidak sah
pembentukannya) di bawahpimpinan G 30 S.
Di sisi lain, keberadaan Sjam Kamaruzzaman dalamjajaran pimpinan G 30 S oleh
rezim Suharto telah dijadikan sebagai “alat bukti”bahwa “wakil PKI” tersebut
berada di “tempat kejadian perkara”("TKP”) pembunuhan enam pati dan satu pama
AD. Dan dengan “alatbukti” ini, rezim Suharto berusaha menggiring pikiran
rakyat ke arah sebuahkonklusi bahwa PKI adalah "otak pembunuhan" enampati dan
satu pama AD.
Juga dalam rangka menghancurkan PKI secara politik,rezim Suharto telah mengubah
penyebutan nama Gerakan Tiga puluh Septembermenjadi Ge[rakan] S[eptember]
T[ig]a pu[luh],disingkat Gestapu. Pengubahan ini terasa sekali sangat
dipaksakan.Sebab urut-urutan kata kata dalam sebutan yang telah diubah itu, di
satusisi tidak sesuai dengan gramatika bahasa Indonesia, di sisi lain mirip
dengangramatika bahasa Inggeris (September 30th Movement). Pengubahan sebutanG
30 S ini memang bermotif politik, yakni untuk membangun
opini/persepsidikalangan rakyat bahwa PKI itu “biadab”, dan “kebiadaban”-nya
setara dengankebiadaban Gestapo (Geheime Staatspolizei, polisirahasia Jerman
Nazi).
Maka demikianlah, keberadaan Sjam Kamaruzzamandalam jajaran pimpinan G 30 S
sesungguhnyalah telah memberi peluang emas kepadarezim Suharto untuk
menghancurkan PKI secara politik dengan cara melancarkanpropaganda bohong
secara terus-menerus bahwa PKI adalah "dalang" percobaan kudetaterhadap
kekuasaan negara RI yang sah, PKI adalah “otakpembunuhan" enam pati plus satu
pama AD, dan PKI itu "biadab"bak Gestapo.
Jalannya peristiwa akan lain, seandainya orangmisterius bernama Sjam
Kamaruzzaman ini tidak berada di jajaran pimpinan G 30S.
JULIUS GUNAWAN
