From: B.DORPI P. 
Sent: Tuesday, January 31, 2017 6:06 AM

Padoeka Soedara - Soedara Yang Berhormat . . .

01. Dit is echt een interessant spel . . .
Ini adalah sandiwara nyata yang menarik . . .

02. Proxy War a la Javaanse Ketoprak Toniel . . .
Perang Proksi versi Sandiwara Ketoprak Jawa . . .

BADU PoedjanggaLawasGagal




http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170130074736-12-189904/pertarungan-strategis-megawati-dan-sby-di-kasus-antasari/

Senin, 30/01/2017 07:56 WIB

Analisis - Pertarungan Strategis Megawati dan SBY di Kasus Antasari
Rosmiyati Dewi Kandi, CNN Indonesia 


 
Mantan Ketua KPK Antasari Azhar. (CNN Indonesia/Andry Novelino) 


Jakarta, CNN Indonesia -- Publik tahu persis politikus senior di belakang 
pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Tak bisa dipungkiri, selain 
nilai jual Jokowi yang dapat diterima publik kala itu, andil Megawati 
Soekarnoputri lewat mesin politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
terbukti mampu mengantar Jokowi ke tampuk kekuasaan.

Konsisten menjadi oposisi saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa selama 
10 tahun juga membuktikan bahwa Megawati bukan hanya politikus yang ulet, 
tetapi juga masih memiliki taji dalam ranah perebutan kekuasaan di Indonesia. 
Kini, SBY yang sedang berusaha membalikkan keadaan.

Seperti langkah Megawati yang terseok-seok mendapat simpati publik, upaya SBY 
memenangkan trah Yudhoyono menguasai panggung politik juga tak mulus. Salah 
satu kasus yang mungkin membuat SBY tersandung adalah kasus pembunuhan Direktur 
PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, Maret 2009.

Bagi SBY, kasus ini sudah masuk dalam peti mati yang tak akan mendapat ruang 
untuk didengung-dengukan jika dia masih berkuasa. Namun rezim kali ini dengan 
cepat membuka kembali cerita lama dengan menyebut ada ‘bau amis’ dalam kasus 
ini, seperti dituturkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, 26 November 2016.

Secara legal formal, bermodal pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA), Jokowi 
menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang secara resmi memberi grasi kepada 
terpidana pembunuh Nasrudin, Antasari Azhar. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) ini diampuni Jokowi dan mendapat pengurangan masa hukuman enam 
tahun.


      Lihat juga:
      Ahli Sebut Tak Pernah Ada SMS 'Ancaman' Antasari ke Nasrudin 


Status bebas bersyarat Antasari yang dia dapat sejak 10 November 2016 otomatis 
menjadi bebas murni lantaran dari vonis 18 tahun penjara, tinggal menyisakan 
enam tahun masa hukuman.

Grasi itu membuat Antasari melenggang, namun bisa jadi SBY yang justru meradang.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar menyebut, publik 
memang menilai kasus Antasari serba sumir. “Fakta yang muncul di berbagai 
media, mengungkapkan, sebetulnya ada semacam keyakinan bahwa Pak Antasari tidak 
melakukan seperti yang dituduhkan ke beliau,” kata Idil kepada 
CNNIndonesia.com, Minggu (29/1).

Namun terlepas dari fakta hukum tersebut, Idil menyebut kasus Antasari sebagai 
pertaruhan antara Megawati dan SBY dalam perebutan kekuasaan. Kasus Antasari 
dianggap sangat strategis bagi dua politikus senior tersebut.


      Lihat juga:
      Melihat Hasrat Politik Antasari Azhar 


Untuk Megawati, kasus ini dapat digunakan sebagai senjata melakukan serangan 
atas kinerja hukum pemerintahan SBY yang jika berhasil dilakukan, dapat 
berujung pada ketidakpercayaan publik. 

Sebaliknya bagi SBY, kasus ini mau tidak mau membuat dirinya waspada dan 
hati-hati menyikapi langkah politik rival abadinya itu.

“Menggunakan kasus Antasari ini memang cukup strategis. Karena orang melihat, 
Antasari dizolimi oleh SBY. Dalam konteks itu, PDIP memanfaatkan perspektif 
publik terhadap Pak Antasari untuk membangun kepentingan,” ujar Idil.

Pembelaan gerbong PDIP dan vonis bersalah ‘rezim SBY’ untuk Antasari saat ini 
masih dipantau publik. Ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 
menjadi panggung pertama Megawati ‘menyerang’ SBY ketika grasi diterbitkan saat 
pesta politik itu sedang panas.

Bahkan tak sampai satu minggu setelah grasi tertanggal 23 Januari lalu 
diterbitkan, Antasari menyatakan dukungan untuk pasangan nomor urut 2 dalam 
Pilkada DKI: Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat. Semua tahu bahwa 
pasangan ini merupakan jagoan dari PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura, dan 
Partai NasDem.


      Lihat juga:
      Grasi Jokowi untuk Antasari Lebih dari Pengampunan 


Menurut Idil, pada akhirnya pertarungan strategis dalam kasus Antasari antara 
Megawati dengan SBY hanyalah soal perebutan kekuasaan. Megawati ingin 
mempertahankan kursi kekuasaan, yang sebaliknya ingin direbut kembali SBY.

“Pada akhirnya ini semua adalah kepentingan kekuasaan. Kasus Antasari menjadi 
momentum, siapa yang lebih berkuasa saat ini,” tutur Idil.

Tetapi bagi Antasari—terlepas dari langkah politik yang dia ambil—dukungan 
pemerintah saat ini dapat membantu upayanya untuk memulihkan nama baik. Rencana 
mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu lusa (1/2), menjadi langkah hukum pertama 
yang dia tempuh setelah mendapat grasi.

Jika pada akhirnya ucapan dia bahwa kasusnya direkayasa terbukti benar, hal itu 
tidak hanya angin segar bagi keluarga besarnya, tetapi juga mengembalikan 
kepercayaan publik seutuhnya. Aktivitas politik dan jabatan publik bagi dia 
akan kembali terbuka lebar jika kasusnya benar direkayasa.


      Lihat juga:
      Surat untuk MA dan Tim Pencari Fakta Kasus Antasari 


“Dalam hal ini, PDIP dan Pak Antasari sama-sama mengambil keuntungan dari 
situasi ini. Bagi PDIP adalah kekuasaan, dan bagi Pak Antasari adalah pemulihan 
nama baik,” katanya.

Selanjutnya publik akan menyaksikan pertarungan ‘fakta’ dalam kasus Antasari, 
bukan hanya peristiwa hukum, tetapi yang sudah melebur dengan politik. 


(rdk)





Attachment: ef310dac-ac34-45c1-b1cc-3ce3955aea49_169.jpeg?w=650
Description: Binary data

Attachment: ef310dac-ac34-45c1-b1cc-3ce3955aea49_169.jpeg_w=650
Description: Binary data

  • [GELORA45] Fw: Analisis -... 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]

Kirim email ke