Gedung Putih Total Lawan Huawei, Dunia Bisnis AS Meradang
Reporter:
Non Koresponden
Editor:
Maria Rita Hasugian
Selasa, 11 Juni 2019 14:53 WIB
Ilustrasi Jaringan Huawei. Huawei.comIlustrasi Jaringan Huawei. Huawei.com
*TEMPO.CO*,*Jakarta*-Amerika Serikat segera memperluas larangan dan
pembatasan penggunaan produkHuawei
<https://www.tempo.co/tag/huawei-technologies-co-ltd>kepada
perusahaan-perusahaan yang berbisnis dengan negara itu.
Perusahaan yang menerima hibah dan pinjaman dari AS termasuk yang akan
dilarang atau dibatasi untuk menggunakan peralatan buatan Huawei tanpa
kompromi.
Baca juga: Perang Dagang Memanas, Bank Sentral Cina Mulai Timbun Emas
<https://dunia.tempo.co/read/1213493/perang-dagang-memanas-bank-sentral-cina-mulai-timbun-emas>
Undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional menyebutkan larangan
penggunaan uang federal untuk membeli produk-produk dari Huawei dengan
alasan keamanan nasional.
Aturan ini termasuk melarang pembelian peralatan Huawei secara langsung
oleh pemerintah federal yang akan diberlakukan mulai tahun ini.
Namun, Gedung Putih, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, 10 Juni
2019, meminta tambahan waktu dua tahun untuk menyusun aturan sebagai
bagian dari undang-undang ini yang mengharuskan pemasok dan kontraktor
pihak ketiga membatasi pembelian dan penggunaan peralatan Huawei.
"Ini untuk memastikan bahwa perusahaan yang berbisnis dengan pemerintah
AS atau menerima hibah maupun pinjaman federal punya waktu untuk
membebaskan diri dari berbisnis dengan Huawei dan perusahaan teknologi
Cina lainnya yang terdaftar dalam undang-undang ini," kata Jacob Wood,
juru bicara Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih dalam pernyataannya.
Presiden Cina Xi Jinping dan presiden Rusia Vladimir Putin menyaksikan
jabatan tangan Eksekutif Huawei Guo Ping dan CEO MTS, operator telepon
seluler Rusia, Alexei Kornya.
Baca juga: Dimusuhi AS, Huawei Bangun Jaringan 5G di Rusia
<https://dunia.tempo.co/read/1212755/dimusuhi-as-huawei-bangun-jaringan-5g-di-rusia/full&view=ok>
Pejabat pelaksana Direktur Manajemen dan Anggaran Gedung Putih, Russ
Vought meminta pemimpin Kongres dan Wakil presiden Mike Pence untuk
menunda pelaksanaan dari undang-undang itu.
Vought meminta pemberlakuan untuk membatasi pembelian peralatan Huawei
oleh para kontraktor pemerintah AS ditunda menjadi empat tahun, bukan
dua tahun.
Vought beralasan pihaknya perlu memastikan implementasi yang efektif
dari larangan itu tanpa mengorbankan tujuan keamanan. Selain itu, akan
terjadi pengurangan dramatis dalam jumlah kontraktor yang dapat menjual
produknya ke pemerintah AS tanpa melakukan penundaan.
Pada Mei lalu, Presiden Donald Trump telah menandatangani perintah
eksekutif untuk melarang perusahaan-perusahaan AS menggunakan peralatan
telekomunikasi yang dibuat perusahaan-perusahaan yang dianggap berisiko
bagi keamanan nasional.
Dunia usaha AS justru mengkhawatirkan peraturan ketat yang melarang
penjualan produk teknologi Huawei secara signifikan akan mencederai laba
mereka hingga membahayakan kemampuan mereka untuk mengembangkan inovasi
teknologi baru, termasuk yang dibutuhkan oleh militer AS, seperti
dikutip dari South China Morning Post, 10 Juni 2019.
Dunia usaha AS yang bergerak di bidang teknologi mengutarakan
kekhawatiran itu kepada Kementerian Perdagangan. Belum ada respons
terbuka dari Kementerian Perdagangan atas keluhan dan kekhawatiran dunia
usaha AS.
Kementerian Perdagangan memasukkan Huawei dalam daftar entitas yang
dilarang pada Mei lalu karena mencederai sanksi AS terhadap AS,
melakukan aktivitas mata-mata di AS, dan mencuri teknologi AS.
Baca juga: Operator Jepang dan Taiwan Mulai Tak Jual Smartphone Huawei
<https://tekno.tempo.co/read/1209210/operator-jepang-dan-taiwan-mulai-tak-jual-smartphone-huawei>
Aturan ini ditangguhkan selama 90 hari dari tanggal efektifnya untuk
melunakkan dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan AS.
Aturan yang efektif berlaku pada Agustus mendatang, membuat
perusahaan-perusahaan AS diwajibkan mengajukan klaim untuk lisensi demi
dapat berbisnis dengan Huawei.
ADVERTISEMENT
Perusahaan-perusahaan AS yang ingin tetap menjual produk Huawei, maka
perusahaan itu harus mendapatkan lisensi.
Aturan ini mulai memunculkan debat oleh para pengusaha yang
mempertanyakan mengapa mereka harus mendapatkan lisensi.
Tak hanya lisensi, menurut sumber yang mengetahui masalah ini,
perusahaan AS yang berbisnis dengan Huawei khususnya pembuat chip, harus
menyertakan secara detil proyeksi finansial, dan data lain dalam
formulir aplikasi yang menunjukkan potensi pelanggaran yang signifikan.
Perusahaan-perusahaan AS pembuat chip telah menyatakan keberatan karena
aturan ini telah membuat mereka kehilangan penghasilan dari Huawei dan
akan memangkas riset dan pengembangan yang sedang dilakukan.
Alhasil, dampaknya akan mencederai teknologi militer AS karena militer
membutuhkan chip dengan kemampuan yang lebih cepat. Selain itu, dengan
infrastruktur yang kritis karena larangan tersebut membuat rentan
terjadi serangan terhadap lembaga militer itu.
Namun, informasi yang beredar menyebutkan AS sebenarnya mengarahkan
semua permusuhan dengan Huawei ke pemerintah Cina. Dan, sepertinya
Huawei pun dianggap memahami bahwa pemerintah Cina yang mampu
menyelesaikan permusuhan yang kian mendalam ini.
Huawei merupakan raksasa pembuat telepon seluler terbesar kedua di dunia
setelah Samsung. Perusahaan Cina ini juga terdepan sebagai pembuat
peralatan penting telekomunikasi dan jaringan teknologi 5G. Menurut
Asosiasi Industri
Semikondutor,Huawei<https://www.tempo.co/tag/huawei-technologies-co-ltd>merupakan
pembeli ketiga terbesar produk chip komputer AS.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
