*Kalau hampir seluruh dunia akui Papua bagian dari Indonesia, lantas bagaimana kalau rakyat Papua tidak mau menjadi bahagian dari Indonesia? Harus dipaksa supaya menjadi bahagian dari NKRI? Pakai alasan Pepera 1969? Ini yang ditulis oleh Majalah TIME, New York, USA, 22 Augustus 1969. "The Indonesia imported their village tradition of Musyaawarah meaning roughly consultaions leading to consensus. For this purpose they chose 1025 "people's representatives", who allegedly spoke for all Papuans. The Indonesiean army warned that it would not be gentle with dessidents."Many of us didn't agree to Indonesian control, but we were afraid," one of the delegatex told Time Correspondent David Greenway, who visited West Irian this week. Jangan dilupakan kasus Czekoslowakia,Jugoslawia, Uni Soviet yang juga diakaui oleh seluruh negara. Apa jadinya dengan negara-negara ini?**Apakah rakyat Papua tidak mempunyai hak menentukan nasib sendiri seperti dicantumkan dalam konvensi dan hukum internasional, antara lain : "the right of selfdetermintaion colonized people". Dalam Perjanjian New York antara Pemerintah Belanda dan RI di New Yorken, 1962 dicantum akan diadakan referendum di Irian Barat atas dasar "satu orang satu suara", hal ini tidak pernah dilakukan dan yang dilakukan adalah Pepera seperti disebutkan diatas. * https://indopos.co.id/read/2020/07/14/242039/hampir-seluruh-negara-di-dunia-akui-papua-bagian-indonesia/
Hampir Seluruh Negara di Dunia Akui Papua Bagian Indonesia Editor Novita <https://indopos.co.id/read/author/novita/> Selasa, 14 Juli 2020 - 10:03 Share <https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Findopos.co.id%2Fread%2F2020%2F07%2F14%2F242039%2Fhampir-seluruh-negara-di-dunia-akui-papua-bagian-indonesia%2F> <https://twitter.com/share?text=Hampir+Seluruh+Negara+di+Dunia+Akui+Papua+Bagian+Indonesia%20@indoposonline&url=https%3A%2F%2Findopos.co.id%2Fread%2F2020%2F07%2F14%2F242039%2Fhampir-seluruh-negara-di-dunia-akui-papua-bagian-indonesia%2F> <https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Findopos.co.id%2Fread%2F2020%2F07%2F14%2F242039%2Fhampir-seluruh-negara-di-dunia-akui-papua-bagian-indonesia%2F> <https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Findopos.co.id%2Fread%2F2020%2F07%2F14%2F242039%2Fhampir-seluruh-negara-di-dunia-akui-papua-bagian-indonesia%2F&text=Hampir+Seluruh+Negara+di+Dunia+Akui+Papua+Bagian+Indonesia> <https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Findopos.co.id%2Fread%2F2020%2F07%2F14%2F242039%2Fhampir-seluruh-negara-di-dunia-akui-papua-bagian-indonesia%2F&media=https://i1.wp.com/indopos.co.id/wp-content/uploads/2020/07/indopos-1-57.jpg?fit=696%2C464&ssl=1&description=Hampir+Seluruh+Negara+di+Dunia+Akui+Papua+Bagian+Indonesia> <?subject=Hampir+Seluruh+Negara+di+Dunia+Akui+Papua+Bagian+Indonesia&body=https%3A%2F%2Findopos.co.id%2Fread%2F2020%2F07%2F14%2F242039%2Fhampir-seluruh-negara-di-dunia-akui-papua-bagian-indonesia%2F> indopos.co.id – Kampanye isu kolonialisme di tanah Papua yang terus dilakukan para aktivis dan pendukung kemerdekaan West Papua seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dipimpin Agus Kossay, di dunia internasional diyakini tidak akan memiliki pengaruh signifikan karena hampir seluruh negara di dunia mengakui bahwa Papua bagian integral dari Indonesia. Ida Bagus Made Bimantara, Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang akrab disapa Sade, menegaskan berbagai isu di Papua seutuhnya merupakan urusan dalam negeri, dan semua negara memahami dan menghormati posisi Indonesia. Baca Juga : 51 Persen Pasien COVID-19 di Papua Pulih <https://indopos.co.id/read/2020/07/08/241275/51-persen-pasien-covid-19-di-papua-pulih/> “Hampir 99,5 pemerintah di dunia mengakui dan menghormati keutuhan Indonesia, menegaskan bahwa Papua bagian Indonesia, hanya satu negara masih mempertanyakan yaitu Vanuatu,” ujar Sade di Jakarta, Selasa (14/7/2020). Sade menegaskan, Papua saat ini sudah bebas secara politik, dimana di sana sudah dijalankan Pilkada, Pilpres, diberikan hak otonomi khusus, juga pemerintah pusat terus melakukan kebijakan afirmatif action dengan berupaya sekuat tenaga memenuhi hak dasar, termasuk hak asasi manusia. Baca Juga : Rasisme di Papua, Pakar: Aspirasi dan Ekspresi Harus Dalam Koridor Hukum <https://indopos.co.id/read/2020/07/03/240598/rasisme-di-papua-pakar-aspirasi-dan-ekspresi-harus-dalam-koridor-hukum/> Berbagai akses juga sepenuhnya diberikan seperti menghadirkan BBM dengan harga sama seperti di daerah lain di Indonesia, akses transportasi dan infrastruktur terus dibangun, layanan kesehatan dijalankan. Ia pun memastikan, pemerintah bekerja keras menyelesaikan persoalan yang masih ada, bahkan bertindak tegas kepada tersangka ujaran kebencian terhadap Papua. Bahwa masih ada kendala, tidak bisa dipungkiri namun saat ini kondisi Papua terus semakin baik. Adapun kelompok separatis, justru tidak berkontribusi, dan memecah belah. Baca Juga : Gempabumi Tektonik Magnitudo 5,2 Guncang Boven Digoel Papua <https://indopos.co.id/read/2020/07/01/240390/gempabumi-tektonik-magnitudo-52-guncang-boven-digoel-papua/> Tindakan kelompok tersebut juga sama dengan menista proses demokrasi yang sudah dijalankan oleh rakyat Papua ketika memilih dalam proses Pilkada, Pilpres, memilih anggota DPR, yang notabene merupakan orang asli Papua. Sementara kelompok separatis itu yang hidup di luar Papua, mengklaim dan seringkali mengatasnamakan seperti seorang raja. “Ini sangat meremehkan demokrasi, mereka hanya ingin meraih tujuan sempit di luar koridor demokrasi. Kita harus bersama bekerja demi kemakmuran Papua. Bekerja dengan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kemanusian,” tegas Sade. Tenaga Ahli Kelembagaan Desk Papua Bappenas Moksen Idris Sirfefa menambahkan, Papua memiliki masalah komplek, memerlukan pendekatan komprehensif dalam penyelesaiannya. Pemerintah pun selalu mengedepankan pendekatan dialog, juga terus mendukung Papua dengan kebijakan otonomi khusus yang terus diperbaiki agar semakin relevan dengan situasi terbaru Papua. Karena itu, ia mengajak masyarakat Papua untuk tidak terlalu terlena dengan isu-isu lama yang diciptakan untuk kentungan kelompok kecil namun lebih fokus pada masa depan. Isu-isu lama pun seringkali tidak berbasis fakta. Ia menegaskan, melihat Papua tidak bisa dengan sekilas. Nah, otsus merupakan jalan tengah moderat yang sama-sama menguntungkan karena sejatinya pemerintah melimpahkan sepenuhnya kebijakan Papua ke daerah. Moksen mengingatkan, Papua punya potensi besar untuk maju karena itu semua pihak agar berpikir jernih, tidak emosi. Menurut dia, dana otsus sudah sangat membantu karena mencapai 60 persen anggaran APBD provinsi di Papua. Steve R Mara Ketua Pemuda Lira Provinsi Papua mengajak, generasi muda Papua jangan percaya begitu saja dengan isu internasionalisasi Papua yang didorong kelompok tertentu sehingga melupakan berbagai potensi besar generasi muda Papua. Jika terus terlena isu-isu internasional yang tidak memiliki basis fakta, maka ia khawatir generasi muda menjadi lebih malas untuk berpikir lebih maju, tidak mampu melihat beragam peluang. Ia mengajak anak muda Papua untuk berkontribusi nyata dan tidak merasa inferior. “Kenapa merasa kecil padahal kita bisa melakukan hal besar, jangan terlena dengan isu yang dibangun kelompok sebelah, anak muda Papua harus bangun sebaliknya juga, mampu menunjukan bisa berkontribusi nyata bagi Indonesia,” tegasnya. Dengan otsus semua peluang menjadi terbuka. Misal, dahulu hanya level pejabat yang bisa naik pesawat untuk keluar daerah, sekarang siapa pun di Papua bisa dan itu bukti nyata terjadi hal positif di Papua. Akses pendidikan pun semakin terbuka. (vit)
