-- j.gedearka <j.gedea...@upcmail.nl>
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1810-kesehatan-dan-ekonomi Jumat 24 April 2020, 05:30 WIB Kesehatan dan Ekonomi Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group | Editorial Kesehatan dan Ekonomi MI/Tiyok Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group. HEALTH is not everything, but everything is nothing without health. Pemeo ini pas untuk menjelaskan pemikiran sebagian orang yang suka mempertentangkan antara kesehatan dan ekonomi. Apalagi pada saat wabah covid-19 seperti sekarang. Ada yang suka menempatkan kedua persoalan ini dalam pilihan antara ini atau itu. Seakan-akan salah satu menjadi lebih penting. Apalagi ketika dalam wabah seperti sekarang ini banyak jatuh korban dan terjadi bersamaan di seluruh dunia. Pandangannya, banyak orang sakit dan mereka itu harus diobati, sehingga kesehatan harus diutamakan. Padahal jauh lebih penting itu ialah bagaimana membuat orang tetap sehat dan tidak sampai jatuh sakit. Tepat jika target yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menjaga yang sehat tetap sehat, yang kurang sehat dibuat menjadi sehat, dan yang sakit diusahakan menjadi sembuh. Untuk membuat orang tetap sehat, yang paling utama dilakukan ialah makanannya harus bergizi. Yang selalu diajarkan kepada kita ialah mengonsumsikan makanan “empat sehat, lima sempurna”. Ditambah lagi dengan asupan vitamin, rutin berolahraga, dan istirahat cukup. Agar kita bisa mengonsumsi makanan yang bergizi, kita harus memiliki ekonomi yang baik. Kalau seorang petani ingin mendapatkan makanan mencukupi bagi keluarganya, dia harus bekerja. Tidak mungkin kita mempunyai kesehatan baik tanpa ditopang ekonomi yang baik. Di sinilah kita tidak mungkin memisahkan antara kesehatan dan ekonomi. Untuk mendapatkan kesehatan yang baik, kita membutuhkan ekonomi kuat. Sebaliknya, untuk membangun ekonomi kuat dibutuhkan kesehatan yang baik. Untuk itulah, di tengah upaya kita memerangi penyebaran wabah virus korona, yang harus diupayakan jangan sampai ekonomi mati. Terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok harus terjamin ketersediaannya dan keterjangkauannya. Apalagi menjelang kita memasuki bulan puasa dan tidak lama lagi Lebaran. Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan agar harga-harga bahan pokok dapat dikendalikan. Kenyataannya, sekarang ini harga kebutuhan pokok sudah mulai naik. Gula pasir yang bulan lalu masih Rp11.000 per kg, sekarang sudah menjadi Rp19.000. Kementerian Perdagangan tidak bisa lepas tangan dan membiarkan harga tidak terkendali seperti sekarang. Pejabat sekarang harus berani seperti Enggartiasto Lukita saat menjadi Menteri Perdagangan. Menjelang puasa, para produsen dan pedagang bahan pokok dikumpulkan di kementerian. Mereka diwajibkan mengendalikan harga-harga agar tidak melonjak tinggi. Tidak tanggung-tanggung Enggar memasukkan para pengusaha itu di dalam satu ruangan untuk mencapai kesepakatan mengendalikan harga. Sepanjang belum ada kesepakatan, mereka tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan dan kalau perlu menginap di Kementerian Perdagangan. Sekarang ini keadaan jauh lebih sulit. Dalam situasi seperti sekarang, banyak pihak mencoba mencari keuntungan yang tidak wajar. Harga masker saja bisa naik empat sampai lima kali lipat karena tidak dikendalikan harganya. Kalau kita tidak bisa menjaga tingkat inflasi, daya beli masyarakat akan semakin tertekan ke bawah. Sikap business as usual yang dilakukan Kementerian Perdagangan membuat ekspor impor juga tidak bisa berjalan. Padahal banyak kebutuhan bahan baku yang tidak bisa menunggu. Industri-industri mulai berteriak kehabisan bahan baku. Kondisi ini semakin menekan dunia usaha. Di satu sisi, mereka diminta tidak cepat-cepat melakukan pemutusan hubungan kerja, tetapi di sisi lain mereka tidak bisa melakukan produksi untuk menopang kelangsungan usaha mereka. Kamar Dagang dan Industri sudah meminta pemerintah untuk minimal membantu membayari gaji karyawan swasta selama tiga bulan. Tanpa ada kegiatan usaha yang memberikan pemasukan, tidak ada satu pun perusahaan yang sanggup bertahan. Bahkan Kadin sudah mengingatkan pemerintah untuk menambahkan stimulus fiskalnya. Tidak cukup lagi pemerintah menganggarkan Rp405 triliun untuk stimulus ekonomi, tetapi mininal Rp1.600 triliun. Sepanjang tidak ada jalan keluar, kita akan menghadapi jalan buntu. Ketika ekonomi tidak mampu menopang, kesehatan pun akan berada dalam bahaya.
