https://kalteng.antaranews.com/berita/292838/petani-sawit-
kotim-berunjuk-rasa-minta-bantuan-presiden-jokowi
Petani sawit Kotim berunjuk rasa
minta bantuan Presiden Jokowi
Kamis, 20 Desember 2018 15:26 WIB
Petani sawit berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kotim menyampaikan
keluhan dan harapan agar pemerintah daerah dan presiden mencarikan
solusi anjloknya harga sawit, Kamis (20/12/2018). (Foto Antara
Kalteng/Untung Setiawan)
Sampit (Antaranews Kalteng) - Sekitar 70 petani perkabunan kalapa sawit
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menggelar unjuk rasa
damai ke gedung DPRD setempat guna meminta perlindungan Presiden Joko
Widodo atau Jokowi terkait anjloknya harga jual buah sawit di tingkat
petani.
Penanggung jawab aksi petani sawit Gahara, dalam orasinya mengatakan,
selain meminta perlindungan presiden, para petani sawit Kotawaringin
Timur juga menolak kampanye hitam salah satu lembaga swadaya masyarakat
(LSM) luar negeri yang ada di Indonesia yang menuding perkebunan sawit
di Indonesia dibangun dengan cara tidak ramah atau merusak lingkungan.
Akibat kampanye hitam tersebut, petani sawit juga terkena imbasnya.
Harga jual tandan buah sawit (TBS) di tingkat petani menjadi anjlok.
"Kami sangat tidak terima dengan kampanye yang dilakukan LSM luar negeri
tersebut yang menuding perkebunan kelapa sawit di Indonesia, termasuk
Kabupaten Kotawaringin Timur, dibangun dengan merusak lingkungan,"
tambahnya.
Menurut Gahara, tudingan LSM luar negeri yang ada di Indonesia sangat
tidak mendasar dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan karena tidak
dilakukan kajian secara langsung ke daerah penghasil kelapa sawit, salah
satu contohnya adalah Kalimantan Tengah dan khususnya di Kabupaten
Kotawaringin Timur.
"Mungkin memang benar sebagian kebun sawit tersebut ada yang merusak
lingkungan, namun tidak semuanya dibangun dengan cara merusak
lingkungan. Bahkan sebagian besar kebun masyarakat tersebut didangun
dengan ramah lingkungan dan berdasarkan aturan, jadi jangan
disamaratakan," tegasnya.
Aksi damai para petani sawit Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut
berlangsung aman, damai dan terkendali di bawah kawalan aparat kepolisian.
"Ini adalah cara kami dalam menyampaikan aspirasi dan harapan kami agar
mendapat perhatian dari pemerintah daerah, provinsi Kalteng dan
pemerintah pusat, dalam hal ini presiden RI," ucapnya.
Selain menolak kampanye hitam, para petani sawit Kotawaringin Timur juga
menuntut kepada pemerintah daerah, provinsi dan pusat agar segera
mengambil tindakan serta kebijakan terkait anjloknya harga sawit di
tingkat petani tersebut.
"Kami petani sawit Kotawaringin Timur berharap bupati, gubernur dan
presiden RI untuk memberikan perlindungan kepada seluruh petani sawit
yang ada di Indonesia, karena kami menggantungkan hidup dari hasil
perkebunan kelapa sawit tersebut," ungkapnya.
Pengunjuk rasa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin
Timur H Supriadi. Perwakilan pengunjuk rasa dibawa masuk ke gedung DPRD
untuk rapat dengar pendapat.
Rapat dengar pendapat berlangsung cukup lama, namun damai. DPRD
Kotawaringin Timur merekomendasikan beberapa poin, yakni mendesak
pemerintah daerah untuk secepatnya merespons anjloknya harga jual sawit
di tingkat petani.
Pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi
Kalteng mengevaluasi harga tandan buah segar sawit. DPRD juga meminta
kepada pemerintah daerah dan provinsi Kalteng menolak kampaye hitam yang
dilakukan salah satu LSM luar negeri.
Selanjutnya DPRD juga berjanji akan memfasilitasi eksekutif, koperasi,
LSM dan petani sawit berkoordinasi dengan pihak kemeterian dan DPR RI
menyikapi kampaye hitam yang dilakukan salah satu LSM luar negeri tersebut.
Pewarta : Untung Setiawan
Editor: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2018
AddThis Sharing Buttons