-- j.gedearka <j.gedea...@upcmail.nl>
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5221724/ri-tolak-permintaan-as-daratkan-pesawat-militer?tag_from=wp_cb_mostPopular_list RI Tolak Permintaan AS Daratkan Pesawat Militer Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance Selasa, 20 Okt 2020 20:55 WIB 40 komentar SHARE URL telah disalin Seperti fungsinya yang super canggih, pesawat-pesawat militer produksi Amerika Serikat ini harganya juga super mahal. Ilustrasi Pesawat Militer AS (Foto: Istimewa/financesonline.) Jakarta - Indonesia tahun ini menolak proposal Amerika Serikat (AS) untuk mengizinkan pesawat pengawas maritim P-8 Poseidon mendarat dan mengisi bahan bakar. Hal itu diungkapkan empat pejabat senior Indonesia yang mengetahui hal tersebut. Mengutip Reuters, Selasa (20/10/2020), pejabat AS telah melakukan beberapa pendekatan 'high level' pada Juli dan Agustus kepada menteri pertahanan dan menteri luar negeri sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak permintaan tersebut. Perwakilan presiden dan menteri pertahanan Indonesia, kantor pers Departemen Luar Negeri AS dan kedutaan besar AS di Jakarta tidak memberikan tanggapan. Perwakilan Departemen Pertahanan AS dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menolak berkomentar. Baca juga: Pesanan 150 Pesawat Boeing Dibatalkan Para pejabat mengungkap, meningkatnya persaingan AS dan China untuk mendapat pengaruh di Asia Tenggara mengejutkan pemerintah Indonesia. Sebab, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang netral sejak lama. Indonesia tak pernah mengizinkan militer asing beroperasi. Sementara, P-8 memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas militer China di Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatan. Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei memiliki klaim tandingan atas perairan kaya sumber daya tersebut, yang dilalui perdagangan senilai US$ 3 triliun setiap tahun. Baca juga: Menhan Prabowo Akan Berkunjung ke Pentagon, Senator AS Mengecam Dalam laporan itu disebutkan, Indonesia bukan penuntut resmi jalur strategis ini, tapi menganggap sebagian Laut China Selatan sebagai milik Indonesia. Indonesia secara teratur mengusir kapal penjaga pantai dan nelayan China dari daerah yang diklaim Beijing memiliki sejarah. Indonesia juga memiliki hubungan ekonomi dan investasi yang berkembang dengan China. Indonesia tidak ingin memihak dalam konflik dan khawatir dengan meningkatnya ketegangan antara kedua negara adidaya tersebut. "Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini," kata Retno dalam sebuah wawancara di awal September. (acd/dna)
