Berikut saya unggah artikel RR sbg pembanding konsep menyelesaikan msl keuangan politik keuangan negara. Nah sekarang bisa dibandingkan masing-masing argumentasi mereka berdua, Sri Mulyani (II) dan Rizal Ramli (IA,B).
(IA): Utang Terus Nambah, RR Sindir Menkeu ‘Terbalik’ Pintar Nyenengin Kreditur Asing 2019-08-28 by Tio Pirnando telusur.co.id - Ekonom senior Rizal Ramli mengkritik tingginya tingkat bunga utang yang dikeluarkan pemerintah selama Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan. Menurut RR, sapaan karibnya, kebijakan tingkat bunga utang yang begitu tinggi telah merugikan rakyat. Bahkan, bunga utang yang diberikan lebih tinggi dari negara-negara yang ratingnya rendah dibawah Indonesia seperti Vietnam dan Philipina. RR pun menyebut Sri Mulyani Menkeu "terbalik", lantaran di satu sisi kebijakannya itu menguntungkan kreditur asing. Sementara, di sisi lain mengorbankan masyarakat yang menanggung bunga utang tersebut. "Kebijakan Menkeu ‘terbalik’ sangat merugikan rakyat Indonesia, karena RI berikan yield/bunga utang lebih tinggi dari negara-negara yang ratingnya lebih rendah, seperti, Vietnam dan Philipina. Harusnya lebih rendah. Kalau begini, kreditur asing yang happy lah," ujar RR, Rabu (28/8/19). Mahalnya bunga utang yang diberikan Sri Mulyani kepada kreditur, menurut RR, sudah sejak menjadi Menteri Keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu tahun 2006 hingga 2010, Sri Mulyani menerbitkan utang sebesar Rp454,9 triliun dengan yield yang tinggi sehingga menambah beban rakyat hingga Rp199,7 triliun. Sedangkan selama menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah diterbitkan utang sebesar Rp790,7 triliun yang merugikan rakyat hingga Rp118 triliun. "Sebagai Menkeu SBY (2006-2010), SMI terbitkan utang Rp454,9 triliun dengan yield kemahalan sehingga nambah beban rakyat Rp199,7 triliun. Sebagai Menkeu Jokowi (2006-19) @jokowi terbitkan utang Rp790,7 triliun dengan yield kemahalan sehingga nambah beban rakyat Rp118 triliun. Total Menkeu ‘Terbalik’ untungkan kreditor, rugikan rakyat Rp317,7 triliun," tulisnya. RR juga membandingkan Sri Mulyani dengan Agus Martowardojo dan Bambang Brodjonegoro ketika menjadi Menteri Keuangan yang memberikan bunga utang lebih murah. "Ketika pinjam dengan bonds, Menkeu Agus Marto & Bambang Brojo sangat ‘proper’ dengan berikan yield utang lebih murah dari negara-negara yang ratingnya lebih rendah seperti Thailand , Philipina. Tetapi Menkeu ‘Terbalik’ SMI dan Chatib Basri jusru sebaliknya, terbitkan utang mahal yang rugikan rakyat," tandasnya.[Ham] (I,B): Tambah Hutang Negara Rp 790,7 Triliun Adalah Tragedi Sekaligus Kriminal Nusantara RABU, 28 AGUSTUS 2019 , 05:22:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER RMOLBengkulu. Ekonom Senior Rizal Ramli menyebutkan, masyarakat banyak yang belum memahami dampak kebijakan Sri Mulyani selama menjadi menteri keuangan sangat merugikan rakyat Indonesia. Sebab, sejak tahun 2016 menjabat Menkeu, Sri Mulyani sudah menerbitkan hutang negara sebesar Rp 790,7 triliun. "Kebijakan Menkeu terbalik” sangat merugikan rakyat Indonesia, karena Indonesia memberikan yield/bunga utang lebih tinggi dari negara-negara yang ratingnya lebih rendah. Contoh: Vietnam dan Philipina. Harusnya lebih rendah," tandas Rizal dalam akun Twitternya @RamliRizal, Selasa (27/8). Oleh sebab itu, menurut Rizal, jika Sri Mulyani telah berhasil menyenangkan para kreditor. Di sisi lain, rakyat Indonesia sangat dirugikan dengan penambahan hutang yang selangit itu. "Terbitkan utang 790,7 T dengan yield kemahalan sehingga nambah beban rakyat Rp 118 triliun. Total Menkeu ‘Terbalik’ untungkan kreditor, tapi rugikan rakyat Rp 317,7 trilliun. Tambahan beban bunga ratusan trilliun tersebut tragedi sekaligus kriminal," tandasnya. Selain itu Rizal Ramli juga menyebut saat jadi Menkeu era Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani menerbitkan hutang negara sebesar 454,9 triliun. "Dengan yield kemahalan sehingga nambah beban rakyat 199,7 triliun," demikian cuitannya dilansir RMOL.id. [tmc] (II): Am Wed, 28 Aug 2019 14:31:31 +0800 schrieb "ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com>: > Sri Mulyani: Tingkat Utang RI Termasuk Paling Rendah > > Reporter: > > Muhammad Hendartyo > > Editor: > > > Kodrat Setiawan > > Rabu, 28 Agustus 2019 13:07 WIB > > Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di > kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian > Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara > (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen > terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony HartawanMenteri > Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor > Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan > mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 > Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk > Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan > > TEMPO.CO, Jakarta - Menteri KeuanganSri Mulyani > <http://www.tempo.co/tag/sri-mulyani>menyampaikan Pokok-pokok > Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 kepada > Dewan Perwakilan Rakyat, hari ini, Rabu, 28 Agustus 2019. Dalam > kesempatan itu, dia mengatakan pemerintah akan terus mengelola utang > negara secara efisien, hati-hati, transparan dan akuntabel. > > "Karena Indonesia pada saat ini dikenal sebagai negara emerging besar > dengan tingkat utang termasuk paling rendah dan defisit paling > rendah, dibanding negara G20, maupun negara-negara emerging di luar > G20 lainnya," kata dia di ruang sidang Badan Anggaran DPR, Jakarta, > Rabu, 28 Agustus 2019. > > Dia mengatakan pembiayaan utang pada 2020 akan Rp 351,9 triliun. > Angka itu lebih tinggi dari 2018 yang sebesar Rp 372 triliun, namun > lebih rendah dari perkiraan realisasi atau outlook 2019 yang sebesar > Rp 373,9 triliun. > > Menurutnya, pengendalian rasio utang dalam batas aman berkisar 29,4 > hingga 30,1 persen PDB untuk mendukung kesinambungan fiskal. > Sedangkan untuk menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi > utang domestik dan valas dalam batas terkendali, serta pendalaman > pasar keuangan. > > Pada 2018, rasio utang per kapita Pemerintah Indonesia adalah sebesar > US$ 1.147 dengan rasio utang per PDB sebesar 30 persen. Angka itu, > menurut Kementerian Keuangan, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand > yang US$ 2.928 per kapita dengan rasio utang 42 persen per PDB. > > Angka itu juga lebih rendah dari utang Malaysia yang sebesar US$ > 5.898 perkapita dengan rasio utang 55 persen per PDB, juga utang > Filipina yang sebesar US$ 1.233 per kapita dengan rasio utang 40 > persen per PDB. > > Dalam Nota Keuangan 16 Agustus, Presiden Joko Widodo atau Jokowi > menyampaikan asumsi ekonomi makro 2020. Dia mengatakan pertumbuhan > ekonomi akan berada pada tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan > investasi sebagai motor penggerak utamanya. > > Inflasi, kata dia, akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1 persen > untuk mendukung daya beli masyarakat. Kedua, dia mengatakan di tengah > kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai > tukar rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp 14.400 per dolar > Amerika Serikat. > > ADVERTISEMENT > > "Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri, karena > persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi. Dengan > demikian, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada di tingkat 5,4 > persen," kata Jokowi. > > Ketiga, harga minyak mentah Indonesia atau ICP, kata dia, > diperkirakan sekitar US$ 65 dolar AS per barel. Dengan sensitivitas > yang tinggi terhadap berbagai > dinamika global, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak > dan komoditi global. > > Keempat,Jokowi <http://www.tempo.co/tag/jokowi>mengatakan, melalui > optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas > bumi. Target lifting minyak dan gas bumi pada 2020 diasumsikan > masing-masing sebesar 734 ribu barel dan 1,19 juta barel setara > minyak per hari. > > *HENDARTYO HANGGI | CAESAR AKBAR* > > >
