Sekitar Masalah Ekonomi, Moneter dan Influencer
1.: Rizal Ramli: Dewan Moneter Itu Bentuk Kemaruk Kuasa, Kok Presiden Jokowi Mudah Diakali? Admin Admin Headline - 10 jam lalu https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj-0MrE3crrAhWP4IUKHYT8B8w4WhAWMAR6BAgFEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.cmbcindonesia.com%2F2020%2F09%2Frizal-ramli-dewan-moneter-itu-bentuk.html&usg=AOvVaw0eI3W9I8A00SZzpN3Qjfx_ CMBC Indonesia - Langkah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyusun Revisi UU 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI) mendapat kritikan tajam dari ekonom senior DR. Rizal Ramli. Sorotan tertuju pada penambahan pasal baru di pasal 9. Di mana rangkaian pasal ini mengatur mengenai anggota dewan moneter hingga tugasnya. Dewan moneter berisi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dewan ini bertugas membantu pemerintah dan BI dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan. Pada ayat 3 pasal 9a mengatur bahwa dewan moneter terdiri dari 5 anggota, yaitu Menteri Keuangan, satu orang menteri yang membidangi perekonomian, Gubernur BI, Deputi Senior BI, serta Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara Menteri Keuangan akan bertindak sebagai ketua dewan moneter. Rizal Ramli melihat rencana pembentukan dewan moneter tidak ubahnya dengan kemaruk kuasa, ketimbang upaya untuk membenahi masalah krisis. “Power hungry (kemaruk kuasa), bukannya fokus untuk keluar dari krisis,” ujarnya kepada redaksi, Selasa (1/9). Pernyataan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu bukan tanpa sebab. Pasalnya, Menteri Keuangan dan KSSK sebelumnya sudah mendapat kekuasaan luar biasa dalam UU 2/2020 atau yang dikenal dengan UU Corona. “KKSK sudah diberi kekuasaan luar biasa via UU 2/2020, Mentri Keuangan terbalik usulkan lagi kekuasaan tambahan agar BI, OJK, LPS di bawah Menkeu dengan bentuk lembaga baru “Dewan Moneter”,” tegasnya. Dia pun menyayangkan Presiden Joko Widodo yang begitu mudah mempersilakan menterinya menambah kekuasaan. Rizal Ramli berharap Jokowi segera sadar dan fokus pada penyelesaian krisis. “Kuasa-demi tambah-kuasa, tetapi tidak fokus pada keluar krisis. Pak Jokowi kok sebegitu mudahnya diakali?” demikian Rizal Ramli. (Rmol) 2.: Rizal Ramli: Pertumbuhan Kuartal-III Bakal Minus,Resesi Ekonomi Hampir Pasti https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj-0MrE3crrAhWP4IUKHYT8B8w4WhAWMAl6BAgJEAE&url=https%3A%2F%2Fm.bizlaw.id%2Fread%2F28667%2FPertumbuhan-Kuartal-III-Bakal-Minus-Resesi-Ekonomi-Hampir-Pasti-Sri-Mulyani-Keok-dengan-Rizal-Ramli&usg=AOvVaw3kJzpXztyjcq8MhdG_-y8y Hampir bisa dipastikan, resesi ekonomi menggelayuti Indonesia. Lantaran pertumbuhan ekonomi minus dua kuartal berturut-turut. Atas kegagalan tim ekonomi ini, Presiden Joko Widodo layak kecewa. Oleh: Nanda Alisya Rabu, 02 September 2020 - 14:09 WIB Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memprediksikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020, tetap mengalami kontraksi. Artinya tetap minus seperti halnya kuartal II yang menempati level minus 5,32%. Sedangkan untuk kuartal IV, Sri Mulyani beranjak sedikit di bawah zona netral. "Prediksi kita menunjukkan di kuartal III kita mungkin masih mengalami negatif growth dan bahkan mungkin kuartal IV juga masih dalam zona sedikit di bawah netral," kata Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (2/9/2020). Sri Mulyani menjelaskan, kuartal III berpotensi mengalami kontraksi karena pemulihan aktivitas perekonomian yang mulai terjadi masih sangat rapuh. Disebutkan, mobilitas aktivitas masyarakat sempat mengalami peningkatan mulai Mei hingga Juni dengan harapan konsumsi mulai pulih secara bertahap. "Indikator konsumsi kita setelah tertekan berat, Mei dan Juni menunjukkan pembalikan," ujar Sri Mulyani. Di sisi lain, ia menuturkan indeks ekspektasi dari Juni ke Juli mengalami flat sehingga momentum mulai terjadinya pemulihan harus benar-benar dijaga. "Memang ada pembalikan yang cukup meyakinkan dari Mei tapi momentum tersebut tidak harus taken for granted,” kata Sri Mulyani. Sri Mulyani menyatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 berada di kisaran minus 1,1% hingga 0,2%. Asumsi perekonomian mampu tumbuh 0,2% didasarkan pada kuartal III dan IV mampu mengalami pemulihan sehingga menjadi kompensasi atas kontraksi yang terjadi pada kuartal II. “Kalau 0,2 persen mengasumsikan bahwa di kuartal III dan IV recovery bisa terjadi lebih untuk mengkompensasi kontraksi yang dalam pada kuartal II,” kata Sri Mulyani. Jauh sebelumnya, ekonom senior Rizal Ramli sudah menyebut perekonomian Indonesia sudah masuk resesi. Meski pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 belum dirilis. Alasannya, data penunjang sudah menunjukkan penurunan yang sangat tajam. "Ini kita sudah resesi, daya beli nggak ada, pengangguran naik, krisis kesehatan, ya resesi lah. Resesi itu definisinya pertumbuhannya negatif. Kuartal ini negatif, kuartal depan juga bakal negatif," ujarnya dalam diskusi yang digelar secara virtual, Kamis (16/7/2020). Mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini justru mempertanyakan ngototnya Menkeu Sri Mulyani menepis isu resesi. Memburuknya perekonomian sejatinya sudah diendus tim ekonomi Presiden Jokowi. Di mana, proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2020 direvisi dari -3,8% menjadi -4,3%. Meski begitu, menurut Rizal bukan perkara sulit untuk mengeluarkan ekonomi Indonesia dari jurang resesi. Namun dia tidak yakin formasi kabinet saat ini bisa melakukannya. "Apakah kita bisa keluar dari krisis ini? Bisa. Wong waktu saya masuk dulu bisa -3%, nggak susah-susah amat. Tapi ada nggak kabinet sekarang yang punya track record membalikan situasi, dari ekonomi biasa, digenjot jadi tinggi atau dari negatif jadi positif? Mohon maaf, nggak ada," tegasnya. [ipe] 3.: Jokowi Bisa di Makzulkan Karena Perppu Reformasi Sistem Keuangan! https://www.cmbcindonesia.com/2020/09/jokowi-bisa-di-makzulkan-karena-perppu.html CMBC Indonesia - Perppu Reformasi Sistem Keuangan dinilai akan membahayakan sistem keuangan dan ekonomi Indonesia. Bahkan menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, Perppu ini bisa membuka peluang terhadap pemakzulan presiden. Kata dia, pembahasan Perppu Reformasi Keuangan harus didasari oleh adanya sebuah kondisi yang memaksa atau genting. Di luar kondisi tersebut, maka pembentukan Undang-undang harus dilakukan dengan cara yang normal yakni lewat pengajuan rancangan undang-undang, dan seterusnya. Jika dipaksakan, kata dia, akan membuat penerbitan Perppu menjadi ilegal. “Perppu bukan hak sewenang-wenang Presiden dan tidak bisa diterbitkan sembarangan. Perppu itu harus ada kondisi yang memaksa, kalau tidak maka ini akan melanggar konstitusi UU Dasar,” katanya dalam Forum Diskusi Finansial terkait Stabilitas Sektor Finansial dan dan Perppu Reformasi Keuangan yang digelar Bisnis Indonesia seperti melansir bisnis.com, Selasa 1 September 2020. Anthony mengingatkan agar Presiden Joko Widodo jangan sampai terjebak dalam bisikan para pembantunya ataupun dari oknum yang ingin melakukan sesuatu dengan mudah lewat cara singkat penerbitan Perppu. “Dalam konstitusi, Perppu ini harus dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Kalau tidak ada itu, akan melanggar UUD dan kemudian berbuntut pada impeachment. Kan, kasihan sekali presiden kita yang dibisikinya dengan salah,” ujarnya. Dia menekankan, suatu Perppu diterbitkan manakala perlu melakukan suatu langkah penyelamatan di tengah kondisi yang genting, namun belum ada landasan hukumnya. Sementara itu, lanjut Anthony, saat ini tidak ada kondisi yang genting untuk sektor keuangan. Bahkan, menurutnya, penyebutan nama Perppu Reformasi Keuangan justru hanya berisi jargon yang malah menyembunyikan makna sesungguhnya. Bahkan, dia menuding bahwa jargon tersebut dibuat untuk menutupi kegagalan penguasa dalam menghadapi krisis sehingga mencari jalan pintas. “Peppu Reformasi Keuangan ini kan cuma jargon saja yang membohongi dan membodohi publik. Apa yang direformasi? Kita tahu bahwa di sini BI dan OJK justru mau dijadikan tidak independen, ini kan anti reformasi. Perppu tentang BI dan OJK tentang reformasi keuangan yang rencananya dibuat menjadi tidak independen, ini akan merusak stabilitas institusi sektor keuangan,” paparnya. Lebih lanjut, Anthony menambahkan bahwa permasalahan saat ini bukanlah di bidang moneter, keuangan maupun perbankan melainkan lebih pada sektor fiskal. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB yang masih rendah yakni hanya sekitar 8,04% per Juli.[ljc] 4.: CMBC Indonesia - Dihadirkannya influencer diakibatkan fungsi Fadjroel Rachman sebagai jurubicara (Jubir) Istana Negara gagal. Begitu ungkapan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun atas pernyataan Fadjroel yang menyatakan bahwa influencer merupakan aktor ujung tombak transformasi dan demokrasi digital. "Fadjroel Rachman ini ternyata masih perlu belajar lagi tentang demokrasi digital selama minimal satu semester lagi. Kok bisa-bisanya mengatakan bahwa influencer disebut ujung tombak demokrasi digital?" ujar Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/9). Bahkan kata Ubedilah, dihadirkannya influencer karena Fadjroel tidak berfungsi dengan baik sebagai jubir, bahkan cenderung sering melakukan kesalahan. "Influencer penguasa itu corong penguasa, ia hadir karena fungsi Fadjroel Rachman sebagai jubir gagal dan salah berkali-kali," katanya. Sambung Ubedilah, secara teoritik dan praksis dalam demokrasi digital tidak ada ujung tombak. "Sebab demokrasi digital membuka seluas-luasnya partisipasi publik di area ruang publik digital atau digital publik sphere. Ruang publik digital itu milik siapapun yang memiliki akses internet ke ruang publik digital," pungkas Ubedilah. (*)
