Setahun Jokowi-Ma'ruf dalam Bingkai Survei
Hestiana Dharmastuti - detikNews
Rabu, 21 Okt 2020 06:13 WIB
https://news.detik.com/berita/d-5221894/setahun-jokowi-maruf-dalam-bingkai-survei?single=1
3 komentar
<https://news.detik.com/berita/d-5221894/setahun-jokowi-maruf-dalam-bingkai-survei?single=1#comm1>
SHAREURL telah disalin
<https://news.detik.com/berita/d-5221894/setahun-jokowi-maruf-dalam-bingkai-survei?single=1>
Akhirnya Jokowi-Maruf disahkan menjadi Presiden dan wakil presiden
2019-2024Baner pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin (Foto: Andhika A)
*Jakarta*-
PemerintahanJoko Widodo dan Ma'ruf Amin
<https://www.detik.com/tag/jokowi-maruf-amin>genap berusia satu tahun.
Intip suara publik tentang kinerja setahun Jokowi-Ma'ruf melalui hasil
survei ini.
Pasangan Jokowi-Ma'ruf awalnya memenangiPilpres 2019
<https://www.detik.com/tag/pilpres-2019>mengalahkan rivalnya,Prabowo
Subianto-Sandiaga Uno
<https://www.detik.com/tag/prabowo-subianto_sandiaga-uno>.
Jokowi-Ma'ruf memenangkan hati rakyat Indonesia dengan janji-janji yang
terangkum dalam visi-misi berikut:
Visi:
Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,
berlandaskan gotong-royong
Misi:
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
Jokowi dan Ma'ruf Amin mengucapkan sumpah sebagai Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.Jokowi dan Ma'ruf Amin
mengucapkan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia periode 2019-2024. Foto: Rifkianto Nugroho
Jokowi-Ma'ruf Amin kemudian dilantik pada Minggu 20 Oktober 2019. Dalam
acara pelantikan pada Sidang Paripurna MPR di Gedung Parlemen, Senayan,
Jakarta, Jokowi-Ma'ruf mengucap sumpah untuk menunaikan kewajibannya.
Jokowi-Ma'ruf terus berupaya merealisasikan janji-janjinya. Namun belum
sepenuhnya dituntaskan dalam tempo setahun ini. Terlebih Indonesia
tengah dilanda pademi virus Corona (COVID-19
<https://www.detik.com/tag/covid_19>).
Kinerja Jokowi-Maruf pun menjadi sorotan publik. Berdasarkan hasil
Litbang Kompas menunjukkan lebih banyak responden yang tidak puas
terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.
Survei Litbang Kompas dilakukan lewat telepon pada 14-16 Oktober 2020
terhadap 529 responden di 80 kota/kabupaten di 34 provinsi. Jumlah
responden ditentukan secara proporsional dengan tingkat kepercayaan 95%
dan margin of error 4,3%.
*Baca juga:*PKS Beri Jokowi Rapor Merah: Nilai 5 untuk Penanganan COVID,
6 untuk Ekonomi
<https://news.detik.com/berita/d-5221260/pks-beri-jokowi-rapor-merah-nilai-5-untuk-penanganan-covid-6-untuk-ekonomi>
Responden ditanya 'Secara umum, puas atau tidakkah Anda dengan kinerja
pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin satu tahun terakhir ini?' Berikut
hasilnya:
Sangat puas: 5,5%
Puas: 39,7%
Tidak puas: 46,3%
Sangat tidak puas: 6,2%
Tidak tahu: 2,3%
Bila dikelompokkan, berarti ada 45,2% responden yang puas terhadap
kinerja Jokowi-Ma'ruf dan 52,5% tidak puas. Litbang Kompas juga
menyurvei tingkat kepuasan di berbagai bidang. Berikut hasilnya:
Perekonomian
Sangat puas: 2,3%
Puas: 40,3%
Tidak puas: 49,7%
Sangat tidak puas: 6,2%
Tidak tahu: 1,5%
Politik dan keamanan
Sangat puas: 2,1%
Puas: 42%
Tidak puas: 46,7%
Sangat tidak puas: 6%
Tidak tahu: 3,2%
Penegakan hukum
Sangat puas: 2,1%
Puas: 30,2%
Tidak puas: 54,4%
Sangat tidak puas: 10,2%
Tidak tahu: 3,1%
*Baca juga:*Soal Survei Kinerja Jokowi Versi Litbang Kompas, PPP Bicara
Penggiringan Opini
<https://news.detik.com/berita/d-5221308/soal-survei-kinerja-jokowi-versi-litbang-kompas-ppp-bicara-penggiringan-opini>
Kesejahteraan sosial
Sangat puas: 3,4%
Puas: 48,8%
Tidak puas: 41%
Sangat tidak puas: 5,5%
Tidak tahu: 1,3%
Sementara itu, responden yakin pemerintah dapat menyelesaikan persoalan
di negara ini.
Responden ditanya tentang tingkat keyakinan publik terhadap pemerintah
menyelesaikan persoalan di berbagai bidang. Berikut ini hasilnya:
Kesehatan (pandemi COVID-19)
Sangat yakin: 4,5%
Yakin: 61,8%
Tidak yakin: 29,3%
Sangat tidak yakin: 2,6%
Tidak tahu: 1,8%
Perekonomian
Sangat yakin: 2,8%
Yakin: 61,2%
Tidak yakin: 32,5%
Sangat tidak yakin: 1,7%
Tidak tahu: 1,8%
*Baca juga:*Setahun Jokowi, Mahasiwa Unpad Desak Pemerintah Cabut
Omnibus Law
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5221063/setahun-jokowi-mahasiwa-unpad-desak-pemerintah-cabut-omnibus-law>
Politik dan keamanan
Sangat yakin: 2,1%
Yakin: 52,7%
Tidak yakin: 38,2%
Sangat tidak yakin: 4,3%
Tidak tahu: 2,7%
Penegakan hukum
Sangat yakin: 1,5%
Yakin: 44,6%
Tidak yakin: 46,1%
Sangat tidak yakin: 5,7%
Tidak tahu: 2,1%
Kesejahteraan sosial
Sangat yakin: 1,9%
Yakin: 62,8%
Tidak yakin: 32,3%
Sangat tidak yakin: 1,7%
Tidak tahu: 1,3%
Berikut ini persoalan bidang politik keamanan yang dinilai paling
mendesak diselesaikan pemerintah:
Gerakan separatis dan terorisme: 3,4%
Keamanan di perbatasan negara: 9,6%
Konflik antarkelompok: 10,2%
Sinergi lembaga pemerintah: 15,5%
Polemik pembentukan UU: 20,6%
Kebebasan berpendapat: 33,5%
Tidak tahu: 7,25%
Persoalan bidang penegakan hukum yang dinilai paling mendesak
diselesaikan pemerintah:
Sinergi lembaga penegak hukum: 8,5%
Penuntasan kasus pelanggaran HAM: 18,5%
Penegakan hukum berkeadilan: 28,4%
Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme: 41,4%
Tidak tahu: 3,2%
Persoalan bidang perekonomian yang dinilai paling mendesak diselesaikan
pemerintah:
Penguatan nilai tukar Rupiah: 8,3%
Pengendalian harga barang: 11,7%
Kehidupan UMKM: 26,8%
Pembukaan lapangan pekerjaan: 51,6%
Tidak tahu: 1,6%
*Baca juga:*Setahun Jokowi-Ma'ruf: Sudah Berapa Jabatan Eselon
Dipangkas?
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5220823/setahun-jokowi-maruf-sudah-berapa-jabatan-eselon-dipangkas>
Persoalan bidang kesejahteraan sosial yang dinilai paling mendesak
diselesaikan pemerintah:
Pelaksanaan wajib belajar: 11,7%
Pelayanan kesehatan: 22,7%
Pengentasan kemiskinan: 31%
Pengangguran: 31,8%
Tidak tahu: 2,8%.
Atas hasil survei Litbang Kompas, parpol pro Jokowi angkat suara.
Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengungkit soal pandemi virus
Corona (COVID-19) yang berdampak pada masalah ekonomi.
"Survei dengan metodologi keilmuan yang tepat dan akurat, hasilnya harus
kita terima dengan kebesaran hati," kata Hendrawan kepada wartawan pada
Selasa (20/10/2020).
Menurut Hendrawan, hasil survei itu menunjukkan tiga hal terkait
pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Ia mengatakan masyarakat saat ini terpukul
oleh adanya pelambatan di bidang ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan
resesi ekonomi.
Kemudian Hendrawan menilai sosialisasi dan efektivitas dari program
kerja Jokowi-Ma'ruf dinilai belum berjalan optimal. Menurutnya,
koordinasi dan birokrasi yang ruwet juga masih menjadi beban dalam
pemerintahan Jokowi.
*Baca juga:*Setahun Jokowi, Demonstran Bakar Ban-Bawa Keranda di Istana
Bogor
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5220912/setahun-jokowi-demonstran-bakar-ban-bawa-keranda-di-istana-bogor>
Terakhir, Hendrawan menyoroti hubungan antara terobosan pemerintah dan
harapan masyarakat. Menurut Hendrawan, hasil survei itu masih
menunjukkan bahwa belum ada terobosan penting yang membawa harapan riil
kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzilymenilai tidak
mudah bagi pemerintah menjaga stabilitas dukungan politik di masa
pandemi COVID-19.
Menurut Ace, pemerintahan Jokowi masih dapat menjaga kepercayaan
masyarakat. Dukungan yang diberikan dari partai politik (parpol) kepada
Jokowi membuat pemerintahan saat ini dapat mengambil kebijakan yang
tepat dalam penanganan pandemi COVID-19.
Ace pun mengatakan setiap hasil survei harus dilihat juga metodologi dan
proses pemilihan sampelnya. Menurut Ace, hasil survei Litbang Kompas
dapat semakin memicu kinerja dari para pembantu Jokowi.
"Setiap survei harus kita lihat juga metodologi, jumlah sampling dan
lokus dari survei itu. Saya tidak mengatakan tidak sepakat. Saya
meletakkan hasil survei Litbang Kompas ini sebagai bagian dari penilaian
masyarakat agar dapat memecut kinerja para pembantu presiden sesuai
dengan bidangnya," jelas Ace.
*Baca juga:*52,5% Publik Tak Puas Kinerja Jokowi Versi Litbang Kompas,
PDIP Ungkit Pandemi
<https://news.detik.com/berita/d-5220716/525-publik-tak-puas-kinerja-jokowi-versi-litbang-kompas-pdip-ungkit-pandemi>
Sedangkan Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali meyakini, jika
tidak ada pandemi COVID-19, publik akan puas terhadap kinerja
pemerintahan Jokowi.
"Seandainya saja tidak ada COVID, saya yakin publik akan cukup puas
dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, karena ada
situasi tak terduga, situasinya jadi berbeda. Itu pun saya kira masih
sangat wajar," kata Ali.
Menurut Ali, pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Tanah Air menjadi
pemicu banyaknya responden yang tidak puas. Ali menilai hal ini wajar
karena situasi pandemi membuat perekonomian semua negara menjadi lesu.
Selain itu, Ali menyoroti soal terobosan strategis yang dilakukan Jokowi
dalam kurun waktu terakhir, seperti omnibus law UU Cipta Kerja,
pemindahan ibu kota, hingga lumbung pangan. Ia menilai kehadiran
terobosan itu juga memberi persepsi yang kurang positif kepada publik.
*(aan/eva)*
