Referendum adalah hak rakyat Papua, sesuai perjanjian yang disetujui dan ditandatangani antara pemerintah RI dan Belanda dibawah supervisi PBB di New York pada tahun 1962. Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban memenuhi apa yang disetujui dan ditandatangani, menolak referendum tsb adalah tidak mengindahkan hak rakyat Papua. Kalau NKRI membuat kebaikan terhadap rakyat Papua selama ini, mengapa mengingkari hak mereka untuk referendum? Apakah pantas hak rakyat Papua dipertiadakan?
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190830211331-20-426284/wiranto-buka-dialog-rusuh-papua-asal-tak-singgung-referendum Wiranto Buka Dialog Rusuh Papua Asal Tak Singgung Referendum CNN Indonesia | Jumat, 30/08/2019 21:40 WIB Bagikan : [image: Wiranto Buka Dialog Rusuh Papua Asal Tak Singgung Referendum]Menkopolhukam Wiranto. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan *Wiranto <https://www.cnnindonesia.com/tag/wiranto>* menyatakan pemerintah siap membuka ruang dialog dengan semua pihak untuk memperbaiki situasi di *Papua <https://www.cnnindonesia.com/tag/papua>*. Namun dialog itu tak akan membahas referendum atau kemerdekaan Papua. Wiranto mengatakan berbagai upaya sudah dilakukan agar situasi di Papua kembali pulih. Termasuk dengan bertemu tokoh-tokoh Papua seperti yang dilakukannya, Jumat (30/8) siang. "Kita tidak saling salah menyalahkan tapi kita bicara solusi dan pulihkan situasi sehingga dialog bisa dilakukan," kata Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta. Saat bertemu para tokoh itu Wiranto mengaku banyak hal yang disampaikan masyarakat terkait situasi yang perlu diperbaiki. Lihat juga: 250 Personel Brimob Polda Sumsel Dikerahkan ke Papua <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190830173206-20-426200/250-personel-brimob-polda-sumsel-dikerahkan-ke-papua/> Dialog seperti ini menurutnya yang perlu dibangun dan bukan tindakan kekerasan seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dialog, kata Wiranto tidak mungkin dibangun saat rusuh sehingga ia menyarankan saat ini warga Papua tenang dulu. Namun ia mengingatkan dialog yang akan dibangun sama sekali tak terkait dengan isu referendum atau kemerdekaan. "Salah satu kesepakatan kita tidak bicara referendum, tidak bicara kemerdekaan," kata Wiranto. "NKRI harga mati. Keputusan PBB Bahwa Papua dan Papua Barat bagian NKRI," tegasnya lagi. Lihat juga: Stafsus Presiden Lenis Kogoya Dorong Audit Dana Otsus Papua <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190830171209-20-426183/stafsus-presiden-lenis-kogoya-dorong-audit-dana-otsus-papua/> Rapat terbatas di Kantor Presiden ini dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain itu menteri dan pejabat yang hadir antara lain Mensesneg, Seskab, Menlu, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN. Wiranto mengatakan dalam ratas Presiden secara khusus membahas perkembangan situasi Papua dan Papua Barat. "Dalam penekanan beliau, beliau ingin agar hukum ditegakkan secara tegas, siapapun yang melanggar hukum, baik kejadian di Surabaya, Papua, dan Papua Barat," ujarnya. Situasi keamanan di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat memang memanas dalam beberapa hari terakhir. Unjuk rasa masyarakat Papua di Sorong, Manokwari, Fakfak, Dieyai, hingga Jayapura berakhir dengan kerusuhan. Lihat juga: Jokowi soal Papua: Tidak Ada Toleransi Bagi Perusuh <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190830200102-20-426264/jokowi-soal-papua-tidak-ada-toleransi-bagi-perusuh/> Massa merusak fasilitas milik pemerintah dan fasilitas umum. Di Deiyai, Rabu lalu, seorang TNI tewas akibat terkena panah dari massa yang berunjuk rasa. Rangkaian unjuk rasa itu merupakan respons terhadap pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Dalam pengepungan di Surabaya ada dugaan tindakan rasialis dilakukan terhadap mahasiswa Papua.
