1.: Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin Sinovac, DPR: Jangan Biarkan Publik Menduga-duga Admin @idntodayco, Agustus 04, 2020 https://www.idntoday.co/2020/08/minta-pemerintah-transparan-soal-vaksin.html
IDNTODAY.CO - Sebanyak 1.620 relawan bakal melakukan uji coba vaksin antivirus Covis-19 produksi Sinovac, perusahaan asal China yang akan dilakukan Bio Farma. Berdasarkan laporan Kepala Bagian Komunikasi Perusahaan Bio Farma, Iwan Setiawan sebanyak 2400 unit vaksin Sinovac telah tiba di Indonesia. Bio Farma akan melakukan uji klinis fase III, sedangkan fase I dan II sudah dilakukan di China. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memastikan dulu bahwa vaksin tersebut aman untuk diujicobakan kepada ribuan relawan di Indonesia. “Jika benar sudah uji coba fase I dan II, datanya harus transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi," kata Netty lewat keterangan tertulis, Senin (3/8). "Kita tahu BPOM China pernah mengumumkan adanya sejumlah vaksin di bawah standar yang diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Ini kan berbahaya, apalagi jika digunakan pada anak-anak. Kita harus mengantisipasi hal tersebut agar jangan terjadi di Indonesia,” jelasnya. Netty mendesak pemerintah untuk dapat memastikan bahwa proses produksi dan pengedaran vaksin Sinovac sudah sesuai standar WHO. “Jangan sampai ada yang dilewatkan. Sebab vaksin yang cacat produksi atau di bawah standar pasti tidak aman dan membawa risiko tinggi pada penggunanya,” katanya. Dia menerangkan, jika merujuk pada standar WHO, vaksin harus melalui uji coba ketat sebelum diedarkan ke masyarakat. Pengujian di laboratorium pada hewan percobaan meliputi uji keamanan, imunogenitas, dan efikasi. Sedangkan uji klinis pada manusia dilakukan sebanyak tiga fase. Selain itu menurut politisi PKS ini, pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat mengapa vaksin Sinovac yang dipilih untuk diujikan di Indonesia. “Dari sejumlah produsen dan negara pembuat vaksin Covid-19, kenapa dari China yang diujikan? Ini harus dijelaskan oleh pemerintah kepada publik dengan komunikasi yang baik," katanya. Transparansi pemerintah, kata dia, menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat selama masa pandemik Covid-19. "Jangan biarkan publik curiga dan menduga-duga ada sesuatu dalam pengujian vaksin tersebut,” pungkasnya. (Rmol) 2.: Eks Staf Ahli Panglima TNI: Dik Jokowi Lebih Baik Mundur Demi Keselamatan NKRI Admin IDNTODAY News, Agustus 04, 2020 https://www.idntoday.co/2020/08/eks-staf-ahli-panglima-tni-dik-jokowi.html IDNTODAY.CO - Kinerja Presiden Joko Widodo yang sudah berlangsung satu semester lebih di periode kedua semakin banyak dikritik. Bahkan kini muncul kritik keras dari kalangan purnawirawan TNI AD, yaitu eks Staf Ahli Panglima TNI, Mayjen TNI (Purn) Deddy S. Budiman. Deddy tegas meminta kepada Jokowi untuk menanggalkan jabatan sebagai presiden. Saran ini ditujukan untuk menjaga martabat rakyat, keselamatan bangsa dan negara, serta menghindari krisis kepercayaan rakyat yang lebih dalam, dan bisa menimbulkan huru-hara (chaos) sosial. "Dik Jokowi, sebagai orang militer tua, dari hati yang paling dalam saya sarankan mundurlah demi keselamatan bangsa dan negara. Itu lebih terhormat ketimbang diterjang chaos sosial dan amuk massa," ujarnya Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/8). Chaos sosial yang dimungkinkan terjadi, menurut Deddy, merupakan akibat dari sejumlah persoalan yang tidak bisa ditangani pemerintah. Pertama adalah kegagalan mengelola ekonomi yang semakin terpuruk dan menciptakan jutaan orang kena PHK serta menganggur. "Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2020 bakal menyentuh hingga minus 4,8 persen. Angka ini lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah yang berada pada posisi minus 4,3 persen," bebernya. Persoalan ekonomi tersebut ibarat setali tiga uang dengan ketidakmampuan Jokowi mempersatukan seluruh elemen bangsa yang sudah terbelah mulai pilpres lalu menjadi cebong dan kampret. Selain itu, munculnya isu terkait berkembangnya paham komunisme, sekularisme, dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, TAP MPR serta UUD 1945 juga bisa menjadi sebabnya. Belum lama ini, Deddy juga menyoroti berubahnya kedaulatan rakyat menjadi daulat olikargi partai politik dan para taipan. Hal inilah yang menurutnya mempertegas arah gerak keberpihakan pemerintah yang sebenarnya. "Kedaulatan ekonomi tidak lagi ditangan rakyat tetapi di tangan asing, aseng, dan sembilan naga, sehingga kebijakan rezim sudah tidak berpihak kepada rakyat akan tetapi berpihak kepada asing, aseng, dan sembilan Naga," ucapnya. Deddy memberikan contoh riil dari keberpihakan pemerintah tersebut dari segi regulasi. Di mana faktanya adalah penyusunan RUU Omnibuslaw yang dipaksakan tidak partisipatif, UU 2/2020 atau UU Corona juga bertentangan dengan UUD 45 dengan mengambil alih kekuasaan legislatif. "Serta UU minerba dan lain-lain. Rakyat di miskinkan dengan pajak, kenaikan BPJS, BBM tetap mahal tidak diturunkan padahal harga BBM dunia turun," sambungnya. Oleh karena itu, Deddy secara pribadi bakal mengapresiasi bila Jokowi mau mundur dari jabatannya sebagai Presiden demi keselamatan bangsa dan negara NKRI. Kepemimpinan baru yang mampu memperbaiki multi krisis, yakni krisis ekonomi dan mengatasi Covid-19 sangat mungkin muncul dari kalangan warga masyarakat yang mempunyai track record dan lebih berintegritas serta berpihak kepada rakyat," tuturnya. "Akhir kata saya sampaikan doa semoga Bapak Jokowi dibukakan pintu hati untuk bisa mendalami perasaan rakyat dan derita masyarakat yang sekarang terhimpit masalah ekonomi yang parah. Semoga kedaulatan rakyat, bisa lebih merdeka pada 75 tahun kemerdekaan," demikian Deddy S. Budiman. [rmol] 3.: Mantan Menteri Pecatan Jokowi Rizal Ramli: Ekonomi Minus 3 atau 4 Persen, Setahun Beres Kalau Saya Pimpin Monday, 3 August 2020 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjuz4TkpoHrAhWS2KQKHUozCbw4WhAWMAJ6BAgDEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.indonesiakininews.com%2F2020%2F08%2Fmantan-menteri-pecatan-jokowi-rizal..html&usg=AOvVaw2vhFp6ku1QzdXbJwIkIWvk INDONESIAKININEWS.COM - Ekonomi Indonesia yang diprediksi minus di kisaran 3 sampai 4 persen pada kuartal kedua 2020 bukan suatu hal yang mengkhawatirkan bagi Begawan Ekonomi, Rizal Ramli. Sebab menurutnya, keadaan itu bisa diputarbalikkan jika dipimpin oleh orang yang berkompeten. Saat menerima kunjungan Satgas Cakra Buana PDIP dan Laskar Betawi hari ini, sosok yang akrab disapa RR ini menyampaikan kesanggupannya untuk memperbaiki perekonomian domestik. “Mohon maaf, kalau Rizal Ramli yang pimpin gampang nih, mau ekonomi nanti minus 3 persen atau minus 4 persen, kasih waktu saya 1 tahun, beres ini,” ujar RR di kantornya di Jalan Tebet Raya Dalam IV, Jakarta Selatan, Senin (3/8/2020). Lebih lanjut, mantan Menko bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) era Presiden Gus Dur ini memaparkan langkah-langkah konkret untuk mencapai ekonomi yang tumbuh positif. “Sederhana ilmunya, pompa yang bawah. yang miskin itu yang bawah, yang enggak bisa ngapa-ngapain. Pasti dia belanja, ekonomi hidup, kalau kita kasih uang, di-bailout yang gede-gede,” paparnya. Namun, jika melihat kebijakan ekonomi pemerintah dalam kurun waktu Januari-Juli tahun ini, RR tidak melihat efek positif untuk masyarakat. Justru yang ada hanyalah penambahan anggaran corona yang tidak jelas peruntukannya. “Ini kan kalau baca di koran, untuk krisis ini tadinya Rp 600 triliun, seminggu naik Rp 800 triliun, trus naik lagi jadi Rp 1.000 triliun. Kok bisa makin lama makin gede? Kok rakyat 6 bulan ini enggak ngerasain apa-apa?” demikian Rizal Ramli. 4.: Rocky Gerung: Mahasiswa Sekarang Jangan Cengeng Admin IDNTODAY NewsAgustus 03, 2020 https://www.idntoday.co/2020/08/rocky-gerung-mahasiswa-sekarang-jangan.html DNTODAY.CO - Mahasiswa seharusnya jauh lebih berani dan tidak “cengeng”. Kaum milenial pun tidak boleh takut untuk berpikir kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Menjadi kritis bisa diasah dengan banyak berdiskusi sekaligus, mengenyam literasi. Begitu kata akademisi yang juga seorang filsuf Rocky Gerung dalam diskusi webinar tvOne yang dipandu moderator presenter tvOne, Dwi Anggia, Senin 3 Agustus 2020. Rocky mendorong supaya kaum mahasiswa dan milenial untuk merdeka berpikir. Rocky membandingkan di zamannya saat mahasiswa. Ia mengklaim di era Orde Baru, diskusi bukan tak dilarang pemerintah, justru itu meningkatkan keberanian para agent of change untuk melakukan diskusi. “Sementara hari ini lihat saja, justru tidak begitu,” kata Rocky. Dulu, Rocky mengingatkan, bahkan saat diskusi bisa saja aparat negara masuk dan membubarkan acara tersebut atas nama undang-undang. “Oke itu masih fair, saat diskusi dibubarkan oleh aparat mengatasnamakan undang-undang,” kata Rocky. Tapi sekarang, lanjut Rocky, keadaannya sudah era demokrasi, ditambah lagi pesatnya laju media digital atau 4.0. Seharusnya kaum millenial paham itu. Jadi, tekan Rocky, harus dapat lebih berkreasi dan jangan takut oleh rektor. “Kalau bikin diskusi dilarang pihak oleh rektorat, mahasiswa ‘mbalelo’ saja. Kan kebanyakan hari ini diskusi dilarang, terus dia mengadu ke pers, ngadu ke LBH, cengeng itu. Harus lebih berani, jangan cengeng,” kata Rocky. Rocky lantas menyoroti bahwa fenomenanya saat ini pemerintah bisa masuk ke lingkungan kampus melalui rektorat. Mencegah kemerdekaan berfikir. “Dulu kami diskusi, tiba-tiba Aparat masuk terus membubarin. Jadi lagi berlangsung dibubarkan. Tapi di era kepemimpinan Jokowi, justru belum diskusi, panitianya sudah diancam pihak rektorat. Lebih parah. Tapi jangan cengeng. Bisa disiasati. Sesekali prank saja itu rektornya. Pindah kalian ke kafetaria depan kampus, jadi enggak ada dasar untuk dibubarkan. Kan sudah bukan di lingkungan kampus,” ujarnya. Para milenial seharusnya tidak hanya ”manut” dengan kebijakan pemerintah laiknya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekalipun indeks demokrasi Indonesi terus menurun berdasarkan sejumlah lembaga survei internasional. Menurut Rocky, milenial harus bisa memberikan masukan secara cepat kepada presiden. Misalnya dalam menggenjot sektor pariwisata saat pandemi COVID-19, jangan terjebak hanya pada paradoks pemerintah. “Dari Presiden sampai Kepala Desa saat ini dalam paradoks, bahwa Indonesia begini begitu, bonus demografinya begini, ah itu cuma slogan. Milenial seharusnya bisa memberi masukan cepat kepada presiden per detik per menit, bisa menambahkan IQ. Mustinya memberi gagasan-gagasan yang membangun, bagaimana kembangkan pariwisata alternatif. Bukan lagi mengundang turis, justru itu bahaya lagi virus corona,” kata Rocky. [] IDNTODAY.CO - Mahasiswa seharusnya jauh lebih berani dan tidak “cengeng”. Kaum milenial pun tidak boleh takut untuk berpikir kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Menjadi kritis bisa diasah dengan banyak berdiskusi sekaligus, mengenyam literasi. Begitu kata akademisi yang juga seorang filsuf Rocky Gerung dalam diskusi webinar tvOne yang dipandu moderator presenter tvOne, Dwi Anggia, Senin 3 Agustus 2020. Rocky mendorong supaya kaum mahasiswa dan milenial untuk merdeka berpikir. Rocky membandingkan di zamannya saat mahasiswa. Ia mengklaim di era Orde Baru, diskusi bukan tak dilarang pemerintah, justru itu meningkatkan keberanian para agent of change untuk melakukan diskusi. “Sementara hari ini lihat saja, justru tidak begitu,” kata Rocky. Dulu, Rocky mengingatkan, bahkan saat diskusi bisa saja aparat negara masuk dan membubarkan acara tersebut atas nama undang-undang. “Oke itu masih fair, saat diskusi dibubarkan oleh aparat mengatasnamakan undang-undang,” kata Rocky. Tapi sekarang, lanjut Rocky, keadaannya sudah era demokrasi, ditambah lagi pesatnya laju media digital atau 4.0. Seharusnya kaum millenial paham itu. Jadi, tekan Rocky, harus dapat lebih berkreasi dan jangan takut oleh rektor. “Kalau bikin diskusi dilarang pihak oleh rektorat, mahasiswa ‘mbalelo’ saja. Kan kebanyakan hari ini diskusi dilarang, terus dia mengadu ke pers, ngadu ke LBH, cengeng itu. Harus lebih berani, jangan cengeng,” kata Rocky. Rocky lantas menyoroti bahwa fenomenanya saat ini pemerintah bisa masuk ke lingkungan kampus melalui rektorat. Mencegah kemerdekaan berfikir. “Dulu kami diskusi, tiba-tiba Aparat masuk terus membubarin. Jadi lagi berlangsung dibubarkan. Tapi di era kepemimpinan Jokowi, justru belum diskusi, panitianya sudah diancam pihak rektorat. Lebih parah. Tapi jangan cengeng. Bisa disiasati. Sesekali prank saja itu rektornya. Pindah kalian ke kafetaria depan kampus, jadi enggak ada dasar untuk dibubarkan. Kan sudah bukan di lingkungan kampus,” ujarnya. Para milenial seharusnya tidak hanya ”manut” dengan kebijakan pemerintah laiknya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekalipun indeks demokrasi Indonesi terus menurun berdasarkan sejumlah lembaga survei internasional. Menurut Rocky, milenial harus bisa memberikan masukan secara cepat kepada presiden. Misalnya dalam menggenjot sektor pariwisata saat pandemi COVID-19, jangan terjebak hanya pada paradoks pemerintah. “Dari Presiden sampai Kepala Desa saat ini dalam paradoks, bahwa Indonesia begini begitu, bonus demografinya begini, ah itu cuma slogan. Milenial seharusnya bisa memberi masukan cepat kepada presiden per detik per menit, bisa menambahkan IQ. Mustinya memberi gagasan-gagasan yang membangun, bagaimana kembangkan pariwisata alternatif. Bukan lagi mengundang turis, justru itu bahaya lagi virus corona,” kata Rocky. []
