----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com [nasional-list] <nasional-l...@yahoogroups.com>Kepada: GELORA_In <GELORA45@yahoogroups.com>Terkirim: Rabu, 29 November 2017 02.20.08 GMT+1Judul: [nasional-list] Fw: [GELORA45] Sentilan Jokowi: Dulu UU di Indonesia Banyak Titipan-titipan
From: Awind j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] Sent: Wednesday, November 29, 2017 7:26 AM https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3747272/sentilan-jokowi-dulu-uu-di-indonesia-banyak-titipan-titipan Selasa 28 Nov 2017, 21:19 WIB Sentilan Jokowi: Dulu UU di Indonesia Banyak Titipan-titipan Hendra Kusuma - detikFinance Foto: Bagus Prihantoro Nugroho Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan Undang-undang (UU) yang lahir dari tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dulu banyak titipan dari pihak-pihak tertentu. Sehingga tidak berkualitas. "Dulu UU kita ini banyak yang agak sponsor. Ya blak-blakan saja. Sehingga banyak titipan, itu yang harus dihilangkan," ungkap Jokowi, dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (28/11/2017). Sejak awal masa jabatannya, Jokowi harus berurusan dengan 42 ribu regulasi yang menghambat perekonomian. Maka dari itu dilakukan reformasi struktural secara gencar. "Saya sudah titip ke DPR, mumpung ada pimpinan dan anggota DPR. enggak usah banyak bikin UU, suka ruwet. Bikin saja 1-3, enggak usah sampai 40 tapi kualitasnya baik dan mempercepat," jelasnya. | Baca juga: Jokowi: Sekarang Berbeda dengan Masa Lalu | Terlalu banyak regulasi, kata Jokowi, sangat menghambat kebijakan pemerintah. Pahadal sekarang sangat dibutuhkan kecepatan. "Kalau UU mempersulit bagaimana kita memutuskan kebijakan dengan cepat. Perubahan dunia sudah sangat cepat sekali," terang Jokowi. Pada kesempatan itu Jokowi menambahkan, ada perubahan yang dilakukan pemerintah yang dipimpinnya. Salah satunya adalah dari peringkat kemudahan berbisnis, atau Ease of Doing Business yang diterbitkan Bank Dunia. "Peringkat kemudahan berusaha dari Bank Dunia 2017 naik dari 106 ke 91. Dan untuk 2018 loncat lagi jadi 72. Artinya dalam dua tahun kita loncat 34 posisi, ini cepat sekali. Namun masih banyak PR," ungkap Jokowi. Salah satu PR tersebut adalah banyaknya regulasi di Indonesia yang menghambat. (mkj/mkj) jokowi undang-undang dpr pertumbuhan ekonomi
