Ya keliru luhut jelas bukan bodyguard Jokowi.

Orang yg menulis begini adalah orang2 yg sukanya nyinyir saja.

 

Body guardnya Jokowi disebut: pasukan pengamanan presiden/paspampres, 
sebelumnya lebih dikenal sbg pasukan pengawal presiden. Awalnya disebut 
Cakrabirawa yg dibikin bung Karno dgn usulan nasution krn bung karno sering mau 
dibunuh 1946, cikini dll.

Pasukan ini adalah elit prajurit pilihan dari berbagai instansi Kopassus, 
kostrad, mariner dll.

 

Jadi luhut bukan body guardnya Jokowi!

 

Nesare

 

From: GELORA45@yahoogroups.com <GELORA45@yahoogroups.com> 
Sent: Tuesday, October 15, 2019 1:23 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: [GELORA45] us fulus yang setia. hehehehehe 
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191015074602-4-106993/menteri-yang-bertahan-sri-mulyani-luhut-binsar-pandjaitan
 Menteriyang Bertahan: Sri Mulyani & Luhut Binsar Pandjaitan

 

  

Kalau tidak keliru Luhut adalah body guard Jokowi, kalau ada bodyguard harus 
ada juga yang mengurus fulus yang setia. hehehehehe

 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191015074602-4-106993/menteri-yang-bertahan-sri-mulyani-luhut-binsar-pandjaitan
 

 

 


Menteri yang Bertahan: Sri Mulyani & Luhut Binsar Pandjaitan


NEWS - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia

 

15 October 2019 07:51

 

  
<https://awsimages.detik.net.id/visual/2019/07/14/34941b7e-5b60-4a81-863e-8bcf11020848_169.jpeg?w=715&q=90>
  

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan disebut menjadi 2 orang 
yang akan tetap dipertahankan Presiden Jokowi di periode kedua.

Jokowi memang mengaku telah menyelesaikan susunan kabinet menteri di periode 
keduanya. Susunan kabinet tersebut, di hari yang sama saat pelantikan 20 
Oktober 2019 bisa saja diumumkan Jokowi.

"Sudah (rampung) Kabinet," jelas Jokowi seperti dikutip Senin (14/10/2019).

 

 



Baca:


 
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191015073632-4-106992/pantaskah-sandiaga-uno-gantikan-menteri-bumn-rini>
 Pantaskah Sandiaga Uno Gantikan Menteri BUMN Rini?


Jokowi masih mempertimbangkan lebih jauh apakah kabinet diumumkan di hari yang 
sama pada saat pelantikan di 20 Oktober 2019 atau sehari setelahnya.

"Mungkin bisa hari yang sama dengan pelantikan, mungkin bisa sehari setelah 
pelantikan. Semua Insyallah disiapkan," demikian kata Jokowi dilansir  
<http://detik.com> detik.com.

Nah, CNBC Indonesia merangkum pernyataan beberapa narasumber di kalangan Partai 
Politik, Istana, hingga pelaku pasar. Khusus untuk pelaku pasar, dari kalangan 
bankir BUMN hingga sederet CEO telah dikontak untuk dimintai pendapatnya.

Lantas, bagaimana cerita lengkapnya? Simak berikut ini. 

 

Menteri yang Bertahan: Sri Mulyani & Luhut Binsar Panjaitan (2)

Sri Mulyani Indrawati

Kinerja APBN yang sejak Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjabat bisa 
dinilai dari dua sisi. Pertama, dari sisi target yang ditetapkan. Walaupun 
dalam periode 5 tahun belakangan asumsi makro tidak tercapai namun ada beberapa 
hal yang bisa diangkat dan menjadi poin kedua yang dinilai.

Prestasi menonjol Sri Mulyani dari sisi APBN terlihat di 2018 lalu. Untuk 
pertama kalinya, pendapatan negara sepanjang tahun 2018 bisa tembus 100% dari 
yang ditetapkan. 


"Untuk pertama kali dalam 5 tahun terakhir atau selama pemerintahan pak Jokowi, 
penerimaan negara tahun ini akan bisa memecahkan lebih tinggi dari UU APBN," 
kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Pernyataan sang penjaga keuangan negara itu pun bukan isapan jempol semata. 
Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di akhir November menjadi 
bukti nyata.

Realiasi pendapatan negara mencapai Rp 1.662,9 triliun atau 87,8% dari target 
Rp 1.894,7 triliun. Angka tersebut tumbuh sekitar 7% dibandingkan realisasi 
periode sama tahun lalu.

Hampir seluruh pos pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan pajak, 
penerimaan bea dan cukai, hingga pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pun 
mencatatkan pertumbuhan yang cukup positif.

Penerimaan pajak misalnya, yang dalam beberapa tahun terakhir tak begitu 
optimal, menjelang akhir tahun ini realisasinya mencapai Rp 1.136 triliun atau 
79,8% dari target.

Walaupun asumsi seperti target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai dan bahkan 
tahun ini Kementerian Keuangan hanya menetapkan ramalan ekonomi tumbuh 5,08%, 
tetapi kinerja APBN selalu terjaga. Di antaranya defisit yang selalu berada di 
3% PDB dan shortfall pajak yang mengecil.

Sri Mulyani pun sebagai bendahara negara mampu merealisasikan janji kampanye 
Presiden Jokowi di Periode keduanya.

Di 2020 akan segera dirilis tiga kartu 'sakti' yang merupakan janji 
kampanye-nya saat maju menjadi calon presiden periode 2019 - 2024.

Adapun kartu yang dijanjikan Jokowi dinamai Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia 
Pintar (KIP), dan Kartu Sembako Murah. Alokasi anggaran jumbo pun disiapkan 
untuk memuluskan kebijakan itu di 2020.

Sri Mulyani menegaskan, implementasi kartu tersebut akan diakomodir dalam 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Untuk Kartu Pra Kerja, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran senilai Rp 
10,3 triliun tahun depan yang nantinya akan tersebar di berbagai kementerian 
terkait.

Melalui kartu ini, nantinya baik lulusan SMA, SMK maupun perguruan tinggi yang 
belum bekerja ataupun terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan diberikan 
pelatihan kerja agar skill calon pekerja tersebut meningkat.

Sementara KIP kuliah, pemerintah akan menambah jumlah penerimaan mahasiswa yang 
mendapatkan beasiswa menjadi dua kali lipat hingga 780 ribu mahasiswa dengan 
anggaran yang relatif cukup besar.

"Totalnya 780 ribu mahasiswa akan mendapatkan beasiswa. Ini akan menambah 
anggaran dari Rp 4,8 triliun dengan tambahan Rp 7,6 triliun. Dari sisi 
tambahan, nanti tahun-tahun ke depan jumlahnya terus naik," jelasnya.

Adapun untuk kartu sembako, Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah akan 
mengalokasikan anggaran sekitar Rp 25,7 triliun yang diperuntukkan kepada 15,6 
juta keluarga penerima manfaat (KPM) tahun depan.

Pelaku pasar yang merupakan CEO sebuah lembaga pemeringkat internasional 
mengatakan Sri Mulyani Indrawati sudah pas ditempatnya dan ada baiknya 
dipertahankan sebagai Menkeu. "Dua jempol untuk Sri Mulyani bisa menjaga 
stabilitas fiskal dan makro secara baik di tengah gempuran ketidakstabilan 
kondisi ekonomi global," tuturnya.

Sementara kalangan bankir berpendapat yang sama. "Sri Mulyani mengetahui dengan 
pasti kondisi keuangan negara dan tak ada lagi yang bisa menggantikannya untuk 
saat ini," terang salah seorang bankir senior.

Jokowi pernah mengatakan bahwa dirinya tetap akan 'memakai jasa' dan keahlian 
menteri di kabinet kerja periode I yang dinilai berkinerja baik. Salah seorang 
sumber CNBC lainnya yang ikut menyusun formatur nomenklatur kabinet baru 
memastikan Sri Mulyani Indrawati masih akan ada di kabinet Jokowi periode II.

"Sri Mulyani bertahan. Masih sebagai Menkeu," terangnya.

Sebelumnya Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, menyebut Sri 
Mulyani akan tetap berada di barisan kabinet Jokowi di periode kedua. Kepastian 
itu didapat dari Wapres JK saat bertamu ke kediamannya di Kabupaten Sleman, DI 
Yogyakarta.

"Disebut-sebut (JK) tadi yang siapa, Menteri Perekonomian (Keuangan) Sri 
Mulyani, tapi nggak tahu dia jadi Menko apa tetap Menteri Keuangan. Itu yang 
baru disebut (JK), yang lain belum disebut," kata Buya Syafii usai dikunjungi 
Wapres JK, Kamis (15/8/2019). 

 

  
<https://awsimages.detik.net.id/visual/2019/08/23/6d20561c-700a-448f-bf87-e33bb30638d8_169.jpeg?w=715&q=90>
  Foto: Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (CNBC 
Indonesia/ Andrean Kristianto)

Menteri yang Bertahan: Sri Mulyani & Luhut Binsar Panjaitan (3)

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan

"Pak Luhut itu pembantu Presiden yang kerap pasang badan. Sekali eksekusi 
beres. Walaupun nggak nyambung sebagai Menko Maritim dan banyak musuhnya. Tapi 
kinerjanya banyak membawa investor masuk dan sebagai Ketua Panitia Nasional 
Penyelenggara Pertemuan Tahunan IMF-World Bank patut diacungi jempol," kata 
salah seorang pejabat yang ada di kalangan istana kepada CNBC Indonesia.

Berdasarkan rangkuman pemberitaan CNBC Indonesia sendiri, Menko Luhut tercatat 
beberapa kali menyebut beberapa investor asing. Terakhir dari Uni Emirat Arab.


Investasi yang bakal diteken oleh UEA di Indonesia pertama yakni investasi 
lahan pertanian di Kalimantan Tengah seluas 100 hektare (Ha). Ia mengatakan, 
pada Sabtu (12/10/ 2019), UEA akan mengirim timnya untuk menindaklanjuti 
kesepakatan tersebut.

"Mengenai pertanian di mana mereka masuk 100.000 ha, timnya akan kemari, besok 
sudah datang, jadi betul-betul semua cepat. Jadi besok tim pertanian mereka 
akan melihat kedua kali lahan yang ada di Kalimantan Tengah. Mereka sudah 
melakukan riset pohon apa yang bisa ditanam di sana," terang dia.

Kerja sama berikutnya yakni soal pertahanan. Rencananya pada 23 Oktober 2019 
nanti, pihak UEA akan menyelesaikan transaksi pembelian kapal pendarat tank 
(LST) dari Indonesia.

UEA juga akan berinvestasi dengan membangun Masjid Raya Solo yang akan 
mereplika Grand Mosque di Abu Dhabi. Dalam proyek ini, Pertamina juga akan 
memberikan dana hibah ke Pemda Solo untuk menunjang pembangunannya.

Sebelumnya, Menko Luhut juga menyebut investor asal Amerika Serikat (AS) 
berminat untuk berinvestasi di Pulau Komodo.

Ia mengaku sudah bertemu dengan beberapa investor yang berminat pada saat ia 
berkunjung ke Washington, AS beberapa waktu lalu. Luhut ingin pengelolaan Pulau 
Komodo seperti pengembangan wisata alam di Afrika.

Tak hanya itu, Hyundai Motors hingga investor lain dari China juga disebut 
bakal masuk. Yang sudah terealisasi pun, seperti pabrik nikel untuk baterai 
dari China sudah menancapkan ground breaking-nya.

Masih berdasarkan sumber yang sama di awal sub artikel ini, Luhut masih akan 
mendapatkan tempat di kabinet periode II. Atas kinerja Luhut yang dinilai 'bisa 
jualan' ini. Nomenklatur Kemenko Maritim pun berubah.

Kemenko bidang Maritim akan menjadi Kemenko Bidang Maritim dan Investasi. 
Nantinya seluruh investasi akan terpusat di bawah kendali Menko Maritim dan 
Investasi," ungkap sumber tersebut.

Perombakan kabinet dan pemilihan menteri menjadi hak prerogatif seorang 
Presiden. Menarik untuk disimak susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf. (sef/sef) 



Kirim email ke