Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kinerja makro yang sangat
populer, dan dalam hitungannya merupakan derivasi dari PDB (produk domestik
bruto) atau GDP (gross domestic product). Popularitasnya disebabkan banyaknya
kaitan penggunaan indikator tersebut dengan kegunaan praktis dalam perencanaan
dan evaluasi pembangunan. Sering kita baca/dengar berita dari media tentang
tingkat defisit anggaran, pendapatan per kapita, investasi, maupun kontribusi
ekonomi sektoral, yang semuanya dikaitkan dengan besaran PDB.
Di tengah meluasnya penggunaan indikator tersebut, masih sering terjadi salah
tafsir sehingga masyarakat seolah dihadapkan kepada anomali, dan secara ekonomi
merugikan. Ada pendapat, apabila pertumbuhan ekonomi tinggi, secara otomatis
seluruh masyarakat akan tambah sejahtera serta kemiskinan dan pengangguran
berkurang. Benarkah analisis tersebut? Mungkin benar, tetapi tidak sepenuhnya,
atau bahkan mungkin sebaliknya.
Sesuatu yang sering dibanggakan banyak pihak adalah bahwa di tengah krisis
ekonomi dunia, ekonomi Indonesia masih tumbuh 4,5% (2008 sebesar 6%). Dengan
tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,34%, jelas ekonomi per kapita rata-rata
masih tumbuh di atas 3%. Namun, kesimpulan akan lain apabila dimasukkan
variabel pemerataan, dan di sinilah masalah muncul sehingga analisis yang
berbasis pertumbuhan tanpa mengacu kepada pengertian konsep dan definisi serta
tata cara penghitungannya sering membuat kesimpulan menjadi bias. Kalau hanya
sebagai kajian akademis masih 'baik-baik saja'. Celakanya apabila digunakan
untuk kebijakan ekonomi, bisa menjerumuskan dan merugikan.
Secara konseptual, setiap aktivitas ekonomi akan menghasilkan nilai tambah
(value added)-–nilai yang ditambahkan atas nilai bahan baku/input antara--yang
merupakan balas jasa faktor produksi--tenaga kerja, tanah, modal, dan
kewiraswastaan. Penjumlahan value added di suatu wilayah teritorial (Indonesia)
dan dalam selang waktu tertentu (triwulan, setahun) menghasilkan PDB wilayah
tersebut.
Dengan demikian, penguasaan faktor produksi menentukan kepemilikan nilai
tambah. Selanjutnya, pertambahan riil PDB dalam triwulan/setahun dinamakan
pertumbuhan ekonomi triwulan/tahun bersangkutan. Kata riil mengacu kepada PDB
yang telah 'dihilangkan' inflasinya sehingga pertumbuhan ekonomi sudah 'bersih'
dari pengaruh perubahan harga dan merupakan pertumbuhan jumlah 'kuantitas'
produk.
Benarkan pertumbuhan yang terjadi telah menyejahterakan masyarakat?
Masalah penguasaan faktor produksi dan besaran kontribusi sektoral menjadi
faktor nyata 'melesetnya' interpretasi yang merugikan masyarakat, dan berikut
ini diberikan uraian anomali akibat salah interpretasi.
Pertama, produksi pertambangan di Indonesia dengan kondisi faktor produksi
tenaga kerja berpendapatan rendah, umumnya pelakunya adalah masyarakat
Indonesia. Tenaga ahli, yang umumnya pendapatannya jauh lebih tinggi, adalah
ekspatriat. Data sebuah perusahaan tambang menunjukkan bahwa jumlah uang untuk
membayar tenaga ekspatriat berbanding terbalik dengan jumlah tenaga kerjanya.
Jumlah ekspatriat sedikit total nilai gaji dan tunjangannya besar.
Walaupun tanahnya milik Indonesia, dalam penggunaannya dikuasai asing. Demikian
juga modalnya dari mereka sehingga walaupun dicatat di Indonesia, PDB-nya lebih
dinikmati mereka. Nilai tambah yang tercipta dan merupakan hak pekerja hanya
bagian kecil, sebaliknya sebagian (besar) lainnya adalah milik penguasa faktor
produksi. Pemerintah mendapat pajak dari aktivitas ekonomi ini, yang jumlahnya
lebih kecil jika dibandingkan dengan milik asing. Dengan analogi itu, apabila
pertumbuhan ekonomi terjadi karenanya, yang 'lebih tumbuh' adalah mereka.
Bagaimana kalau banyak bisnis pertambangan semacam itu? Mungkin nantinya sumber
daya habis, ternyata yang lebih menikmati adalah asing.
Kedua, untuk perusahaan jasa, misalkan perbankan, mungkin lebih parah. Mereka
melayani aktivitas ekonomi Indonesia, dan semua transaksi keuangan dalam
perekonomian hampir pasti akan dikelola sektor tersebut. Kendatipun lokasi
bisnis di Indonesia, dan kinerjanya dicatat dalam PDB negeri ini, karena
sebagian besar faktor produksinya dimiliki dan dikuasai asing, nilai tambahnya
sebagian besar juga milik asing. Karena usaha jasa saat ini sarat dengan ICT
(information-communication technology), hanya sedikit tenaga kerja yang
diserap. Bisnis jasa bukan hanya perbankan. Peran asing sudah mendominasi.
Ketiga, usaha besar jumlahnya sedikit, sebaliknya usaha kecil jumlahnya banyak.
Usaha besar sering merupakan afiliasi asing yang operasionalisasinya sangat
efisien, sedangkan usaha kecil masih menjadi perbincangan untuk didorong maju.
Ritel modern yang berjaringan luas, efisien, dan diizinkan masuk ke daerah
kecil didampingkan dengan ritel tradisional yang sering berpenampilan kumuh dan
kurang menarik pengunjung. Karuan saja, yang besar tumbuh besar dan yang kecil
semakin kecil dan mungkin mati. Ritel besar berkontribusi besar ke PDB,
sedangkan ritel kecil, kendatipun jumlahnya 'sangat banyak' kontribusinya
kecil. Dengan demikian, apabila sektor perdagangan tumbuh, secara matematis
lebih menggambarkan pertumbuhan yang besar. Ada media menggambarkan
keterjepitan pasar tradisional.
Keempat, produk air kemasan merek terkenal sudah menjadi milik perusahaan
multinasional, yang tentu saja ada bagian (besar) faktor produksi yang dikuasai
mereka. Padahal, teknologinya sudah tidak asing bagi masyarakat dalam negeri.
Kelima, bisnis kuliner yang berbentuk waralaba memang sebagian besar faktor
produksinya dimiliki dan dikuasai bangsa Indonesia. PDB yang tercipta lebih
banyak menguntungkan Indonesia. Namun, bukan berarti secara 'bersih' dinikmati
Indonesia. Fee waralaba asing akan mengalir 'ke luar', dan terkategorikan
sebagai 'kebocoran' ekonomi Indonesia.
Dengan uraian anomali pertumbuhan ekonomi tersebut, jelaslah bahwa pertumbuhan
ekonomi semacam itu bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan. Gambaran tersebut
lebih menunjukkan pertumbuhan yang tidak berkualitas. Bahkan kebijakan yang
didasarkan pertumbuhan ekonomi seperti itu sangat mungkin merugikan, dan
sasaran yang dibidik tidak tercapai. Pengambil kebijakan publik dapat terjebak
dalam misinterpretasi, dan pro-growth menjadi tidak pro-job dan pro-poor.
Oleh Dr Bambang Heru Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
BPS dan Sekretaris Ikatan Perstatistikan Indonesia (ISI), atau Statistika
Indonesia. Artikel ini merupakan pendapat pribadi.
Sent from my BlackBerry®
------------------------------------
Majulah Gorontalo kita!Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/gorontalomaju2020/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/gorontalomaju2020/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
gorontalomaju2020-dig...@yahoogroups.com
gorontalomaju2020-fullfeatu...@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
gorontalomaju2020-unsubscr...@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
