dear All gm2020,
Menarik sekali berita dari tribun di bawah ini, ada peserta yang tdk ikut cpns
tapi pas pengumuman di nyatakan lulus,.
Semoga di gorontalo tdk terjadi hal seperti yang terjadi di Sulsel
Salam
Taufik
Sabtu, 27-12-2008 Tidak Ikut Tes Tapi Lulus CPNSDikabarkan
Terjadi di Makassar dan Pangkep; Putra Pejabat Penting Disebut Lulus di
Pemprov; Hari Ini, CPNS Soppeng Diumumkan; Bantaeng Besok, Sinjai 30
Desember
Makassar, Tribun - Dua
peserta seleksai calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dinyatakan
lulus di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan Pemerintah Kabupaten
Pangkep.
Informasi yang masuk ke Tribun, Jumat (26/12), menyebutkan,
seorang peserta yang lulus untuk formasi penata laporan keuangan
(tenaga teknis) tidak ikut pada saat tes, 15 Desember lalu.
"Nomor tes saya dan dia (peserta yang lulus) berurutan dengan saya dan kursinya
kosong saat itu. Ujiannya di SMP Negeri Bungoro.
Kapasitas
ruangan sekitar 30 orang namun ada tiga kursi yang kosong, termasuk
yang nomor tesnya muncul di pengumuman di koran Tribun, " kata sumber
yang menghubungi Tribun, tadi malam.
Sementara di Pemkot Makassar, pesan pendek (SMS) yang masuk
menyebutkan, seorang peserta CPNS untuk formasi bidan (tenaga
kesehatan) juga lulus meski tidak ikut ujian di SD Bawakaraeng.
Bunyi SMS masuk tersebut: 1 ruangan yg ...... no tes 7122254
jrusan bidan trampil.Nyata2 tdk ikut tes tp dpt lulus.Tlng perhatianx
bt bpk walikota mks.
Dalam perkembangan lain, dua putra pejabat penting di Pemprov
Sulsel dikabarkan lulus CPNS di pemprov. Sayangnya, kedua nama putra
pejabat tersebut belum terlacak karena pemprov hanya mencantumkan nomor
tes dan tidak menuliskan nama peserta yang lulus seperti di
pemkab/pemkot.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulsel Andi Murny
Amin Situru menyarankan peserta seleksi CPNS yang merasa tidak puas
dengan hasil yang diumumkan agar ke kantor BKD di kantor gubernur, Jl
Urip Sumohardjo No 269 Makassar.
Sementara itu, Pemkab Soppeng mengumumkan hasil seleksi CPNS di
daerah ini di Tribun, Sabtu (27/12) hari ini. Daftar nama peserta yang
lulus baru ditandatangani Bupati Andi Soetomo, tadi malam.
SMS Protes
Hingga tadi malam, ratusan SMS dan telepon masih masuk ke redaksi
Tribun mempersoalkan sejumlah kejanggalan dalam seleksi CPSN daerah
tahun ini, termasuk penundaan pengumuman dari empat daerah yakni
Bantaeng, Sinjai, Soppeng, dan Parepare.
Para pengirim SMS juga melaporkan sejumlah kejanggalan dalam
penerimaan kali ini seperti di Pangkep, Luwu Timur, Makassar, dan
daerah lainnya.
SMS CPNS
Hingga tadi malam, layanan hotline
Public Services Tribun masih terus kebanjiran SMS mengenai seleksi CPNS di
Sulsel.
Sebagian besar pengirim SMS menilai proses dan hasil seleksi banyak diwarnai
praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Isi SMS rata-rata menyarankan agar seleksi tidak perlu lagi
diadakan." Sbaiknya pnerimaan CPNS yg akan dtng tdk usah lg ada tesnya,
krn prcuma! Sdh nyata bhw kluarga pjabat yg akan llus. Dassarr!!Tes LJK
cm formalitas."
Ini SMS yang dikirim dari nomor +6285210996xxx.
Sebagian lainnya mempertanyakan sejumlah daerah seperti Bantaeng,
Barru, Parepare, Pinrang, dan Sinjai yang belum juga mengumumkan hasil
seleksi.
Pernyataan Bupati Pangkep, Syafrudin Nur, yang akan
memprioritaskan putra pulau di penerimaan CPNS Pangkep, juga ditanggapi
apriori. Pengirim SMS ini menulis kenyataannya lebih banyak putra pulau
yang tidak lulus di Pangkep.
Mereka juga menyebutkan, sejumlah anak pejabat di daerah mereka
masing-masing juga lulus. Sebagian SMS juga mempersoalkan kualitas
seleksi CPNS tahun ini.
Sedangkan beberapa pejabat BKD mengeluhkan lambannya proses
skoring di Unhas. "Kami bahkan harus bermalam karena selalu diminta
menunggu," kata seorang pejabat BKD di salah satu kabupaten.
"Waktu pemeriksaan LJK di LAN (Lembaga Administrasi Negara),
prosesnya lebih cepat dan sistematis. Sedangkan tim di Unhas agak
keteteran menyelesaikan ini," kata pejabat BKD yang enggan disebut
identitasnya tersebut.
BKD Sulsel
Menurut Murny, peserta seleksi dapat ke BKD melihat secara langsung
nilai LJK masing-masing peserta. "Jika ingin melihat nilai peserta,
mulai dari total skor sampai bobot, silakan menghubungi pihak
penyelenggara di BKD," jelasnya.
Ini untuk membuktikan bahwa tidak ada "permainan" dalam
perekrutan CPNS sebab pemeriksaan LJK dilakukan dengan sistem koputer
dan disaksikan dengan pengawasan ketat dari unsur pengadilan,
kejaksaan, kepolisian, LSM setempat, dan bawasda kabupaten/kota.
"Pemprov dan pemkab/pemprov sama sekali tidak terlibat dengan
proses seleksi, mulai dari pembuatan naskah hingga nilai ujian yang
dirangking dan dilakukan secara terbuka," katanya.
Menanggapi adanya isu permainan uang dalam seleksi CPNS tahun
ini, Murny menegaskan bahwa tidak sepeser pun biaya yang diterima oleh
BKD provinsi dalam bentuk apa pun. "Jika masyarakat menemukan praktik
uang silakan melaporkan langsung ke BKD untuk diambil tindakan tegas,"
tegasnya.
Kasus Makassar
Sumber Tribun yang dikonfirmasi seputar kasus peserta yang tidak
ikut seleksi tapi lulus dan namanya diumumkan di koran sangat yakin
bila yang bersangkutan tidak ikut tes.
Sang peserta adalah lulusan salah satu akademi kebidanan. Namun
dia belum bisa memastikan yang bersangkutan memiliki kedekatan dengan
pejabat di pemkot maupun di pemprov atau tidak.
"Yang jelas, faktanya seperti itu. Tidak ada maksud kami untuk
menghalangi rezeki mereka yang lulua, tapi kalau prosesnya diwarnai
kecurangan, tentu ini mengecewakan. Saya tidak tahu apakah dia pakai
joki atau tidak," kata sumber tersebut.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala BKD Makassar Sittiara
mengatakan, pihaknya hanya merujuk pada hasil LJK. Bila yang
bersangkutan memiliki LJK, maka itu kita anggap sah. Sittiara tidak
lagi mempersoalkan proses dari pengerjaan hasil LJK tersebut.
Namun saat disinggung tentang kemungkinan adanya jasa joki,
Sittiara meminta itu dibuktikan. "Silakan buktikan nanti kita proses,"
kata Sittiara singkat.
Anak Pejabat
Rumor yang menyebutkan dua anak pejabat penting lulus CPNS di
lingkup pemprov beredar sejak kemarin siang. Namun konfirmasi yang
didapatkan masih simpang siur.
Kepala Biro Humas dan Protokol Sulsel, Jufri Rahman, mengaku
sedang sakit dan meminta Tribun menghubungi pejabat di BKD. "Maaf,
seharian ini saya istirahat di rumah karena tidak enak badan," kaat
Jufri.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Andi Muallim, yang dihubungi
via telepon selularnya, tadi malam, mengaku tidak tahu menahu siapa
saja yang lulus dalam seleksi CPNS di pemprov. "Itu kewenangan panitia.
Saya tidak tahu siapa-siapa yang lulus," katanya memutus pembicaraan.
Sedangkan salah seorang putra pejabat penting di pemprov yang
disebutkan lulus awalnya sempat membenarkan kabar tersebut ketika
dihubungi via telepon.
Namun saat Tribun memperkenalkan diri dan menyampaikan ucapan
selamat atas kesuksesannya itu, yang bersangkutan mengaku bukan anak
pejabat yang dimaksud.
"Anda salah sambung," katanya memutus percakapan. Saat dihubungi kembali
beberapa kali, nomor ponsel tersebut sudah tidak aktif.
Di pemprov, putri mantan Wali Kota Makassar, juga lolos mengisi formasi
apoteker.
Bantaeng Besok
Kepala BKD Bantaeng Zainal menjanjikan bahwa hasil tes CPNS untuk daerah itu
akan diumumkan, Minggu (28/12) besok.
Menurut Zainal, penundaan pengumuman hasil seleksi CPNS di Bantaeng
merupakan hasil kesepakatan muspida dan anggota DPRD setempat.
"Penundaan pengumuman ini menguntungkan calon. Masih ada 81
formasi yang belum terisi karena tidak ada pelamarnya. Kami berusaha
formasi yang lowong itu diisi oleh calon yang mendaftar pada formasi
yang lain," jelasnya.
Dia mengatakan akan terus berusaha agar 81 formasi yang masih
lowong itu terisi. "Kami mengusulkan 328 formasi untuk diisi tahun ini
dan disetujui BKN. Tapi sayangnya dari jumlah itu hanya 247 yang
terisi. Sisanya 81 formasi tidak ada yang mendaftar," katanya.
Penundaan pengumuman itu, menurut Zainal untuk menunggu
persetujuan dari BKN tentang usulan pemkab yang menginginkan agar 81
formasi yang lowong diisi dengan cara pemindahkan calon yang daftar di
formasi yang lain.
Cara mengisi formasi ini, jelasnya, menghitung berdasarkan ranking
nilai hasil ujian dari hasil pemeriksaan tim Unhas. "Kami urutkan
sampai 81 orang. Tidak ada jatah. Kami akan ikuti standar nilai dari
Unhas," tegasnya.
Zainal mengatakan, BKN berjanji akan memberi jawaban kepada Pemkab
Bantaeng, hari ini. "Kalau pun tidak ada juga jawabannya besok (hari
ini) kami tetap akan mengumumkan hari Minggu," jelasnya.
