--- On Tue, 4/14/09, bakri arbie <daya...@yahoo.com> wrote:
From: bakri arbie <daya...@yahoo.com>
Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Pemilu 2009 Terancam
To: forum-pembaca-kom...@yahoogroups.com, alumnipran...@yahoogroups.com, "arbie
bakri" <arbieba...@yahoo.com>
Date: Tuesday, April 14, 2009, 10:27 PM
Yth Rekan milis,
Boleh-boleh saja pernyataan sikap dari tokoh-tokoh nasional.
Suatu milestone penting untuk membenahi kemampuan manajemen Indonesia.
Semoga para tokoh bisa mengetahui dunia nyata manajemen Republik ini dan dunia
impian para elit yang belum menghayati apa yang terjadi dilapangan.
Bahasa tinggi jujur,bermartabat,adil dan demokratis adalah bahasa yang sulit
untuk
dilaksanakan dalam sistem manajemen yang masih jauh dari sempurna.
Kita harus dapat menyatukan bahasa tinggi sehingga mungkin untuk menghasilkan
manajemen yang bisa direalisasikan dilapangan.Saya jadi ingat Lembaga
Administrasi Negara/LAN yang menjadi tempat penggodokan para birokrat
Indonesia,mestinya bisa berperan lebih besar dalam hal ini.
Namun tantangan kesalahan teknis/manajemen jangan sampai berubah menjadi
masalah politik yang bisa berakibat
negatif bagi NKRI dan rakyat Indonesia yang hanya ingin cepat menjadi
sejahtera,sesuai cita-cita Proklamasi.
Saran saya adalah periksa akar permasalahan dan bagaimana memperbaikinya agar
KPU
dan seluruh lembaga yang terkait/interface yang menjadi penyebab kesalahan bisa
berbuat lebih baik untuk kedepan.
Salam Hormat,
Bakri Arbie.
--- On Tue, 4/14/09, Agus Hamonangan <agushamonan...@yahoo.co.id> wrote:
From: Agus Hamonangan <agushamonan...@yahoo.co.id>
Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Pemilu 2009 Terancam
To: forum-pembaca-kom...@yahoogroups.com
Date: Tuesday, April 14, 2009, 5:13 PM
http://cetak. kompas.com/ read/xml/ 2009/04/15/ 03032331/ pemilu..2009.
terancam
Jakarta, Kompas - Legitimasi pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan pada 9
April 2009 terancam.. Sejumlah partai politik dan tokoh politik menilai, pemilu
kali ini adalah pemilu terburuk sejak reformasi dan pelaksanaannya jauh dari
sikap yang jujur, bermartabat, adil, dan demokratis.
Banyaknya masalah, terutama daftar pemilih tetap (DPT), mengakibatkan jutaan
warga kehilangan hak konstitusi untuk memilih wakil rakyat. Padahal, hak
memilih adalah hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945.
Pengabaian atas hak memilih berarti melanggar konstitusi. Pelaksanaan pemilu
juga diwarnai kecurangan dan kesalahan administrasi serta substansi yang
sistemik sehingga mengakibatkan kualitasnya buruk.
Pernyataan sikap partai politik dan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan
Pemilu 2009 itu dibacakan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Jenderal (Purn)
Wiranto di kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati
Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Selasa (14/4). "Pemerintah, Komisi
Pemilihan Umum, maupun Komisi Pemilihan Umum Daerah bersikap tidak netral dalam
pelaksanaan pemilu legislatif," kata Wiranto.
Pernyataan sikap ini bisa berimplikasi serius karena belum pernah terjadi dalam
pemilu sebelumnya pada era reformasi, baik Pemilu 1999 pada era pemerintahan BJ
Habibie maupun Pemilu 2004 pada era pemerintahan Megawati.
Pernyataan itu ditandatangani 14 dari 38 pemimpin partai peserta pemilu, selain
sejumlah tokoh. Mereka antara lain Megawati, Wiranto, Abdurrahman Wahid (Ketua
Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa), Rizal Ramli, Sutiyoso, Ferry B
Regar (Partai Damai Sejahtera), Bursah Zarnubi (Partai Bintang Reformasi),
Idham Cholied (Partai Kebangkitan Nasional Ulama), Yusril Ihza Mahendra (Partai
Bulan Bintang), Totok Daryanto (Partai Amanat Nasional), Syahrir MS (Partai
Republika Nusantara), Zulfan Lindan (Partai Nasional Benteng Kerakyatan
Indonesia), Amelia A Yani (Partai Peduli Rakyat Nasional), Rusdi Hanafi (Partai
Persatuan Pembangunan) , Prabowo Subianto (Partai Gerakan Indonesia Raya), dan
Ryaas Rasyid (Partai Demokrasi Kebangsaan).
Sultan Hamengku Buwono X juga menemui Megawati. Namun, ia tak menandatangani
deklarasi itu. Menurut Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung, Sultan tidak
diminta menandatangani pernyataan itu karena ia sebagai Dewan Pembina Partai
Golkar. Ketua Umum PBB MS Kaban dan Wakil Ketua Umum PBB Hamdan Zoelva serta
mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono juga datang.
Demokrasi membenarkan
Secara terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, gerakan politik,
protes, dan tuntutan atas hasil pemilu dibenarkan dalam demokrasi. Terhadap
semua gerakan itu, ia berharap semua disalurkan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
"Cegah supaya tidak keluar dari aturan perundang-undangan yang berlaku. Ikuti
aturan main dan mekanisme yang ada. Cegah anarkisme dan kekerasan," papar
Yudhoyono kepada anggota Kabinet Indonesia Bersatu, Selasa.
Adanya ancaman lewat gerakan politik tidak membuat cacat proses demokrasi yang
dikawal bersama. Untuk mencegah cacat itu, Yudhoyono minta aturan main dan
mekanisme dipatuhi.
Penyelesaian hukum
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan pimpinan parpol dan tokoh itu, akan
dilakukan gugatan secara hukum. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh,
dalam diskusi tertutup beberapa pemimpin partai sempat melontarkan usulan
ekstrem, seperti boikot pemilu atau pemilu ulang.
Wiranto menegaskan, proses hukum akan ditempuh untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan dalam pemilu. Gugatan pun akan diajukan secepatnya.
"Tidak ada satu kasus pun di negeri ini yang tidak bisa diselesaikan secara
hukum," ucapnya.
Penanda tangan deklarasi menilai, dalam Pemilu 2009 terjadi kecurangan yang
sistemik.. Menurut Rizal Ramli, bila semua desa dipetakan, akan terlihat ada
korelasi positif antara desa yang banyak menerima bantuan langsung tunai dan
peta kemenangan Partai Demokrat. Sebaliknya, di daerah di mana Partai Demokrat
berpotensi kalah, terutama di kota besar, banyak warga yang tak masuk DPT.
"Ini tak bisa hanya KPU yang disalahkan, tetapi juga jadi tanggung jawab
Presiden. Dua pemilu lalu, pada waktu Pak Habibie dan Mbak Mega, berlangsung
jujur, adil, dan fair. Kali ini justru pemilu legislatif yang amburadul," ujar
Rizal.
Menurut Hamdan Zoelva, banyak daerah yang merupakan basis PBB mengalami
penggembosan luar biasa. Ia mencontohkan, 500 orang di Desa Jia, Kecamatan
Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, tidak ada dalam DPT.
Secara terpisah, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring juga
menyesalkan amburadulnya pelaksanaan Pemilu 2009. Apalagi, susah mencari orang
atau lembaga yang bertanggung jawab atas ketidakberesan pelaksanaan pemilu
ini.(sut/dwa/ mam/inu)
