Gubernur Gorontalo 2011, Tidak Pake Doyi (?)
(Sebuah pertarungan antara “nilai” dan “uang” di titik persimpangan)
Oleh: Rahmad Katon Mohi. S.Sos.
Pemerhati Politik Gorontalo
Paul, itulah nama seekor gurita yang telah berhasil membuktikan prediksinya di
piala dunia baru-baru ini. Dalam sekejap, popularitas paul melejit ke seluruh
dunia dan telah berhasil ‘mematahkan’ rasionalitas sebagian manusia di bumi
ini.
Padahal paul tak lebih dari seekor binatang yang tentunya “strata
kemahlukannya”
tidak lebih mulia dari manusia. Tapi, percaya atau tidak, itulah yang terjadi.
Kata orang itulah bola…. bulat, dan sulit diprediksi kemana larinya, sehingga
menimbulkan berbagai spekulasi yang terkadang tidak berdasar seperti yang
dilakukan paul. Hitung-hitungan diatas kertas terkadang sangat berbeda dengan
kenyataan.
Serupa tapi tak sama antara memprediksi sepak bola dengan memprediksi politik.
Di Gorontalo misalnya, salah satu isu yang hangat dibicarakan sekarang adalah
tentang suksesi pemilihan Gubernur Gorontalo periode 2011-2016. Jujur, pasca
ditinggalkan Fadel sebagian besar masyarakat Gorontalo sangat merasa
kehilangan.
Terlepas dari segala kekurangannnya, gubernur yang meraih suara 82% itu seakan
telah menyatu dengan rakyat Gorontalo selama 8 tahun terakhir. Fadel adalah
Gorontalo, dan Gorontalo adalah Fadel, kurang lebih seperti itu yang ada dalam
pikiran orang-orang. Hal Ini menyebabkan standar ekspektasi masyarakat terhadap
Gubernur mendatang sangat tinggi. Minimal tidak lebih jelek dari Fadel,
begitulah harapan banyak orang. Sebagaimana sebagian kalangan intelektual
mengatakan bahwa, pasca Fadel Gorontalo berada pada “titik persimpangan”, akan
lebih baik atau malah terpuruk.
Berbicara mengenai suksesi Gubernur Gorontalo 2011, tentunya sangat dipengaruhi
oleh kekuatan-kekuatan politik. Partai politik, popularitas dan kualitas
figure,
birokrasi, visi-misi sang calon, serta dukungan dana, tentunya merupakan
sebagian instrumen yang digunakan untuk mempengaruhi pilihan rakyat. Tetapi,
instrument apapun yang dilakukan oleh elit politik, keputusannya tetap
diserahkan kepada rakyat sebagai “sang pemberi mandat”. Dalam konteks ini maka
kualitas figure pemimpin yang bakal menjadi Gubernur mendatang sangat
ditentukan
oleh kualitas rakyat Gorontalo hari ini.
Kualitas rakyat Gorontalo yang dimaksud adalah suatu paradigma dan pemahaman
rakyat Gorontalo terhadap arti demokrasi dan implementasinya dalam menghadapi
Pilgub mendatang. Dalam konteks ini, setidaknya kecendrungan paradigma rakyat
Gorontalo dalam menentukan pilihan politiknya terbelah menjadi dua kekuatan
besar, yaitu pertama, kekuatan paradigma “Politik uang” dengan semboyan jabome
gaya, doyi paralu, dan yang kedua adalah kekuatan paradigma “Politik nilai”
dengan semboyan tidak pake doyi. Dua kekuatan inilah yang akan bertarung di
pilgub mendatang.
Paradigma “Politik uang”
Politik uang (money politik) dalam setiap pemilihan umum di Indonesia sudah
bukan rahasia lagi, termasuk di Gorontalo. Pembagian uang, beras, pakaian,
sembako, dll yang berbentuk materi pasti ramai menjelang pemilu, sehingga tanpa
harus terkatakan masyarakat sudah tahu betul apa maksud dan tujuan sang
pemberi.
Maka tak heran sekarang ini bagi sebagian masyarakat Gorontalo uang telah
menjadi “alat ukur” yang utama bagi mereka untuk menentukan pilihannya. Siapa
yang punya uang banyak maka dialah yg akan memenangkan pertarungan. Kurang
lebih
seperti itulah yg ada dalam pikiran mereka.
Sebenarnya “politik uang” itu timbul bukan serta-merta karena keinginan rakyat
semata. Melainkan merupakan akumulasi dari suatu proses yang panjang dimana
rakyat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah sebagai ‘pasangan hidupnya’.
Korupsi, kolusi, nepotisme, ketidak-pastian hukum, ‘perselingkuhan’ pemerintah
dan pengusaha, serta 1001 macam problema yang ada dalam ‘rumah-tangga’ yang
bernama negara telah menyebabkan rakyat memilih jalannya sendiri.
Di Gorontalo, slogan “Jabome gaya, doyi paralu” adalah sebuah refleksi ketika
‘gaya pemerintah’ sudah tidak memuaskan rakyat yang dipimpinnya. ‘Dendam
rakyat’
terhadap pasangannya (pemerintah, red) yang sudah tidak memberikan ‘nafkah’
lahir maupun batin yang proporsional telah menyebabkan keputus-asaan rakyat
sehingga mereka memilih jalan pintas dengan mensyaratkan “doyi paralu” untuk
menghindar dari janji-janji palsu seperti yang lalu-lalu. Padahal tanpa
disadari
cara-cara seperti itu justru membuat rakyat semakin jauh dari arti demokrasi
yang sesungguhnya.
Namun bagaimanapun harus dapat dimaklumi, keadaan sebagian masyarakat Gorontalo
masih berada dalam lingkaran paradigma ini. Sehingga secara perlahan telah
membentuk satu kekuatan social politik yang mengandalkan uang dan kekuasaan
untuk meraih segala sesuatu. Bagi ‘kaum’ ini, pembagian uang/materi dianggap
merupakan salah satu implementasi dari “berkarya nyata” dengan semboyan jabome
gaya, doyi paralu.
Paradigma “Politik nilai”
Dalam sepak bola tidak hanya sekedar menentukan siapa yang juara, tetapi hal
yang jauh lebih penting adalah bagaimana sepak bola dapat menyuguhkan permainan
yang cantik, taktik dan strategi yang mempunyai seni kualitas tinggi, skill
para
pemain yang mumpuni, serta kualitas wasit dan penyelenggara yang benar-benar
fair sehingga bisa memuaskan semua pihak baik yang menang maupun kalah, serta
seluruh penonton yang menyaksikan pertandingan. Itulah yang namanya “nilai”
dalam sepak bola, yang tidak bisa diukur dengan apapun.
Dalam politik seharusnya juga seperti itu. Paradigma “politik nilai” lebih
mengutamakan perjuangan nilai-nilai universal ketimbang perebutan kekuasaan.
Implementasi nilai-nilai demokrasi, etika, kesantunan, profesionalitas,
kecerdasan, kejujuran, akhlak, keadilan dan kebenaran dijadikan sebagai
instrumen utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan
paradigma ini, uang hanya dijadikan sebagai alat untuk memperjuangkan
nilai-nilai tersebut. Tetapi bukan untuk dihambur-hamburkan membeli suara
rakyat.
Bagi sebagian masyarakat, kekuatan paradigma “politik nilai” merupakan salah
satu kekuatan besar dalam peta perpolitikan di Gorontalo. Paradigma ini
didalangi oleh para ‘kaum’ idealis rasional yang tidak ingin masa depan anak
cucu Gorontalo terjerumus dalam belenggu materialisme. Berbagai cara mereka
lakukan. Pendidikan “politik nilai” tak henti-hentinya disosialisasikan kepada
masyarakat. Nilai-nilai kecerdasan, etika, moral, keadilan dan akhlaqul-qarimah
terus-menerus dikampanyekan untuk melawan pembodohan-pembodohan yang dilakukan
oleh sebagian elit politik yang hanya memikirkan kekuasaan, glamoritas,
hedonisme dan kepentingan diri mereka sendiri.
Perjuangan kelompok ini dinilai cukup berhasil membuat sebagian rakyat ‘sadar’
akan betapa pentingnya nilai-nilai tersebut. Kesadaran ini telah membangkitkan
kembali nilai-nilai luhur Gorontalo seperti opiyohe lo loiya openu dila
todoyia,
opiyohe lo dudelo openu dila mo tonelo, sehingga telah membentuk satu kekuatan
social politik yang sangat berpengaruh dalam menentukan masa depan Gorontalo.
Bagi mereka, ja to doyia (tidak pake doyi) adalah semboyan perlawanan terhadap
orang-orang yang menghambur-hamburkan uang dan menghalalkan segala cara untuk
kepentingan diri sendiri.
Dalam pilgub mendatang pertarungan antara dua kekuatan paradigma politik ini
sangat sulit dihindari. Namun dari pemilu dan pilkada-pilkada sebelumnya kita
dapat mempelajari dan mengukur sejauhmana kekuatan ke dua kubu ini.
Pertama, pada pemilihan gubernur tahun 2006 lalu, Awalnya saya menduga bahwa
Fadel Muhamad akan kalah. Karena pada waktu itu diisukan bahwa puluhan miliar
rupiah siap digelontorkan oleh salah satu kandidat untuk mengalahkan Fadel.
Tapi
ternyata hasilnya justru terbalik dari dugaan saya. Dia justru menang telak
dengan meraih 82% suara. Padahal pada waktu itu semboyan “jabome gaya doyi
paralu” sudah sangat populer di hampir setiap sudut di propinsi ini. Mulai dari
anak-anak sampai orang dewasa sering menggunakan istilah ini sehingga kalimat
ini sudah menjadi “kata kunci” dalam setiap perbincangan di masyarakat luas.
Tetapi walhasil, tanpa bermaksud untuk mengkultuskan Fadel, menurut hemat saya
ini adalah bukti bahwa betapa “nilai” dalam figure seorang Fadel lebih
berpengaruh dari apapun, termasuk partainya sendiri. Nilai-nilai kecerdasan,
etika, kesantunan yang relative terdapat dalam diri Fadel, ditambah dengan jiwa
kepemimpinan yang visioner terbukti telah mampu menerobos nurani rakyat
Gorontalo. Sorakan, pekikan dan teriakan ja to doyia (tidak pake doyi)
terdengar
dimana-mana menyusul kemenangan Fadel yang begitu fantastis.
Kedua, pada pemilihan bupati Gorontalo Utara tahun 2008 lalu. Paradigma
“politik
nilai” yang dimotori oleh Thariq Modanggu telah memenangkan pertarungan di
tingkat rakyat walaupun kalah di Mahkamah Konstitusi (MK). Sangat sulit
dipercaya, seorang anak desa yang cerdas dan hanya memiliki total harta senilai
132 juta rupiah sudah termasuk 2 buah sepeda motor kredit, ternyata mampu
menyaingi kandidat yang memiliki harta puluhan miliar rupiah. Separuh rakyat
Gorontalo Utara telah membuktikan bahwa betapa “nilai”, harga diri, kehormatan
seorang insan manusia tidak dapat dinilai dengan apapun di dunia ini.
Ketiga, pada pemilihan umum tahun 2009 lalu. Elnino M. Husein Mohi beserta para
sahabatnya telah membuktikan bahwa betapa kekuatan paradigma “politik nilai”
telah mampu membawa dirinya lolos ke kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI).
Terinspirasi dari nilai-nilai luhur Gorontalo “opiyohe lo loiya openu dila
todoyia, opiyohe lo dudelo openu dila mo tonelo” Elnino beserta para sahabatnya
telah berhasil meraih 46.464 suara. Dengan semboyan ja to doyia (tidak pake
doyi) Elnino telah berhasil unggul dari 16 calon anggota DPD lainnya. Dia hanya
kalah dari isteri gubernur dan isteri bupati. Ini tentunya merupakan bukti
bahwa sebagian rakyat Gorontalo masih punya nurani.
Ke empat, Semboyan ja to doyia (tidak pake doyi) kembali memperlihatkan
kekuatannya pasca kemenangan Haris Najamudin dan Hamim Pou (H2O) sebagai cabup
dan cawabup Bone Bolango. Separuh rakyat Bone Bolango telah membuktikan bahwa
kekuatan uang, kekuasaan dan partai politik tidak mampu membendung kekuatan
paradigma “politik nilai”. Semangat perlawan H2O yang diberikan mandat oleh
rakyat melalui calon independent itu telah berhasil membungkam kekuatan
incumbent yang dijuluki “sang maestro”. Ini adalah bukti bahwa rakyat Bone
Bolango semakin cerdas.
Ke lima, Kemenangan Syarif Mbuinga dan Amin Haras (SYAH) dalam pemilukada
Pohuwato adalah merupakan gambaran bahwa seorang Syarif Mbuinga dinilai lebih
berpengaruh dari partai pendukungnya. Nilai kecerdasan, energik, muda, visioner
serta kepemimpinan yang santun dari figure seorang Syarif Mbuinga telah
membawanya memenangkan pemilukada Pohuwato dengan meraih 65% suara dan berhasil
mengalahkan calon incumbent. Tak heran jika beberapa kalangan menganggap bahwa
Syarif Mbuinga merupakan “Fadel-nya Pohuwato”. Kemenangan ini adalah bukti
bahwa
“nilai” kualitas seorang figure sangatlah menentukan.
Ke enam, Walaupun hanya bermodalkan tekad dan semangat idealisme, tidak kurang
dari 40 % rakyat Kabupaten Gorontalo telah membuktikan bahwa nilai-nilai
kecerdasan intelektual harus dan patut dihargai setinggi-tingginya. Ketokohan
seorang Prof. Dr, Hariadi Said yang juga rektor Universitas Gorontalo
setidaknya
telah memberi warna dalam kehidupan demokrasi di Kabupaten Gorontalo. Walaupun
kalah, tetapi setidaknya telah berhasil membuat sebagian masyarakat kabupaten
Gorontalo telah ‘tercerahkan’.
Itulah beberapa hal sebagai gambaran singkat mengenai keadaan masyarakat
Gorontalo menjelang pilgub tahun depan. Persaingan, gesekan, dan perbedaan
paradigma politik di tingkat masyarakat menjadi suatu keniscayaan di alam
demokrasi. Namun demikian, semboyan dan instrument apapun yang digunakan
semuanya pasti dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.
Saya,
anda, dan kita semua rakyat Gorontalo akan menjadi bagian sekaligus pelaku
sejarah dalam menentukan nasib dan peradaban Gorontalo di masa depan. Anak,
cucu, cicit, dan seluruh keturunan Gorontalo di masa depan akan menunggu
keputusan apa yang diambil nenek moyangnya terhadap nasib mereka. Semoga rakyat
Gorontalo dapat mengambil keputusan yang tepat disaat Gorontalo berada di
“titik
persimpangan”. Amin…..
