Rasanya kok agak aneh ya kalau pemerintah "berat" untuk menanggung beban 1.5
M per tahun yang kalau didollarkan kurang dari 200K (kurs 9000 Rp).
Saya sebut aneh karena nilai transaksi pertukaran ("penjualan") data per
tahun saya kira bisa jauh lebih besar dari itu.
Pertanyaannya balik lagi:
- kenapa dulu tidak ada tender terhadap institusi pelaksana tapi pakai model
"penunjukan".
- kalau sekarang kurang berhasil kenapa solusinya bukan menyempurnakan atau
mengganti institusi pelaksana ini
- adakah jaminan NDC akan lebih baik dari PND ...?
- terus status PND sekarang bagaimana..?
maaf saya jadi banyak nanya, terus terang saya pengin tahu lebih jauh soal
relevansi pembentukan BGN : sekedar cerita lama atau memang betul-betuk
gagasan yang orisinal.....
salam,
----- Original Message -----
From: MANWAR <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Tuesday, October 26, 2004 03:29
Subject: Re: [iagi-net-l] Badan Geologi Nasional (BGN)
> Sedikit informasi historis tentang Patra Nusa Data (PND) dan National Data
> Center (NDC).
> Pemikiran bermula dari ketentuan perundangan bahwa data migas adalah milik
> negara. Sayangnya, pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk mengelolanya
> (lebih dari 1,5 M rph pertahun), yang selama ini dibebankan ke Pertamina.
> Timbullah ide untuk membentuk pusat pengelolaan data yang modern, yang
> dananya diusulkan ditanggung bersama para KPS, tetapi ternyata mereka
> keberatan. Akhirnya, Ditjen Migas membentuk PND yang salah satu fungsinya
> mendukung pemasaran lahan migas. Repotnya, PND hanya mengurusi data yang
> bisa dikomersialkan sementara sebagian besar data lainnya masih menjadi
> beban Pertamina. Dengan berubah statusnya menjadi persero yang harus
profit
> oriented, BUMN imi keberatan menanggung beban tersebut terus menerus.
> Menteri ESDM menelorkan ide membentuk NDC dibawah koordinasi Badan Litbang
> ESDM (bukan Lemigas) untuk mengelola seluruh data ESDM (bukan migas saja).
> NDC sudah beroperasi di gedung BRI II Jln. Sudirman JKT. Konsepnya,
> mengelola data secara komersial (siapa yang butuh harus membayar iuran).
> Peraturan pemerintah tentang usaha hulu migas (PP Hulu) yang baru
> dikeluarkan minggu lalu, mendukung keberadaan NDC. PP Hulu juga mengatur
> tentang badan usaha yang melakukan survey umum. Apakah ini ada kaitannya
> dengan BGN ? Mungkin hal ini perlu diklarifikasikan ke Dept ESDM, apa visi
> dan misi BGN.
>
> Marwadi Anwar
>
> ----- Original Message -----
> From: "nsyarifuddin" <[EMAIL PROTECTED]>
> To: <[EMAIL PROTECTED]>; "Rovicky Dwi Putrohari" <[EMAIL PROTECTED]>
> Sent: Tuesday, October 26, 2004 2:34 AM
> Subject: Re: [iagi-net-l] Badan Geologi Nasional (BGN)
>
>
> > Jangan lupa Puslitbang Geoteknologi itu di bawah LIPI yang setahu saya
> > kepalanya itu juga langsung lapor ke presiden.....jadi perkara akses
sudah
> > gak kurang-kurang kok.....
> >
> > Perkara dasar di kita adalah -maaf- arogansi antar birokrasi yang
membuat
> > proses sinergi menjadi susah. Contoh kasus yang yang mungkin masih in
> adalah
> > proses pembentukan pusat data nasional untuk industri perminyakan. Dulu
> > sudah dibentuk satu institusi pelaksanya (Patra Nusa Data kalau gak
salah
> > namanya). Tapi dalam perjalanan, kelihatannya PND susah sekali mengakses
> > data-data yang seharusnya sudah ada dalam pengelolaan mereka.
> > Kemudian, belum lama berselang (1 tahun yl), saya dengar akan dibentuk
> atau
> > malah sudah dibentuk institusi baru yang namanya NDC (national Data
> Center)
> > dibawah koordinasi Lemigas kalau nggak salah. Saat ini saya gak tahu
lagi
> > bagaimana perkembangan kedua institusi ini. Tapi yang jelas tentunya
akan
> > ada singgungan atau overlap atau malah bentrokan wewenang antara
keduanya.
> >
> > Jadi kebayang khan, dengan yang ada saja kelihatannya dana operasional
> yang
> > tersedia sudah pas-pasan. Apalagi kalau dibentuk lembaga baru lagi, ya
> > tambah di atas kertas saja semuanya.....
> > alias OMDO he he he he
> >
> > 1. Saran saya : serahkan pekerjaan pada ahlinya....
> > - peta geologi dan geofisika : P3G
> > - geologi kelautan : Puslitbang Geologi kelautan
> > - gunung api : dit volkanologi
> > - urusan bencana longsor : dit GTL
> > - urusan mineral logam : ada dit SDM
> > - urusan batubara : ada puslitbang batubara
> > - urusan minyak : sudah ada lemigas, BP Migas, Migas dll, kurang apa
lagi
> ?
> >
> > 2. Pertanyaan saya : jadi bagian mana yang akan diurusi oleh BGN
> > nantinya...?
> >
> >
> > salam,
> >
> >
> >
>
>
>
>
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED]
> Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
> IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
> IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
> Komisi Sedimentologi (FOSI) : F. Hasan
Sidi([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id
> Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED])
> Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED])
> Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED])
> Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau
[EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED])
> Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED])
> ---------------------------------------------------------------------
>
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED]
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
Komisi Sedimentologi (FOSI) : F. Hasan Sidi([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id
Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED])
Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED])
Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED])
Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif
Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED])
Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED])
---------------------------------------------------------------------
