Pak SarwantoDalam kontrak karya,.kalau kontrak.selesai.maka asset itu
tetap.menjadi milik.kontraktor,.berlainan dengan kontrak.migas.
si.Abah
Sent from Yahoo Mail on Android
On Sat, 23 Jan, 2016 at 12:53, Yanto R. Sumantri wrote:
Memang kalauesai.maka dilihat sekilas aneh juga pemerideng
Memang kalau dilihat sekilas aneh juga pemerintah.memiliki saham !.Tapi harus
diingat bahwa dlm.kontrak.karya pertambangan.mining right berada ditangan
pemegang kontraktor,.pemerintah hanya memegang mineral right.Artinya
pengusahaan tambang ada ditangan kontraktor.
Nah ,.dengan memiliki saham.ma
Sebaiknya pemerintah jangan beli saham. Selesaikan saja kontrak karyanya
sampai 2021.
Kontrak Karya habis, semuanya kembali ke Pemerintah. Semuanya jadi milik
negara termasuk infra struktur tambang dan semua peralatannya.
Terserah mau dikelola sendiriatau dikelola oleh Freeport lagiatau
d
Saya itu tidak mengerti, mengapa pemerintah ingin/harus membeli saham Freeport
dalam rangka divestasi saham Freeport, pemerintah itu kan regulator dari
industri pertambangan mana mungkin menjadi pemegang saham yg dia regulate?
Pasti terjadi conflick of interest, sebagai regulator dia harus meneg
Trauma yg lama dan kondisinya sampai sekarang masih berlanjut dampaknya serta
penanggulangan terhadap masyarakat juga kurang cepat dan sesuai.
Jika kita dikondisikan seperti masyarakat dan tidak paham teknis bla bla maka
yang muncul juga penolakan karena sudah ada contoh di lokasi tsb.
Mohon di
Lumpur Lapindo:
Perdebatan mengenai pemboran sumur baru Lapindo ini lucu, karena sudah
tidak mengikuti kaidah logika lagi, alias ngawur:
SKK Migas memberi izin dan mendukung Lapindo untuk melakukan pemboran
sumur gas di Tanggul angin (lapangan Wunut), tentu dengan alasan yang
masuk akal. Ini di
6 matches
Mail list logo
